Meninggalkan Adat, Memajang Agama

Pareman adalah topik yang sedang hangat dibahas di Palanta Rantaunet beberapa hari ini. Pareman kalau di tarik akar katanya berasal dari Free Man atau orang bebas. Bebas dalam artian tidak punya pekerjaan atau pengangguran, bebas dalam artian dia berhak melakukan apa saja yang diinginkannya tanpa mengindahkan orang lain.

Topik ini sesungguhnya menarik karena fenomena kerajaan preman ini menyebar diseluruh nusantara bahkan dunia. Disetiap kota yang penduduknya padat atau pusat perekonomian, pusat keramaian separti terminal, tempat wisata dan sebagainya corps preman ini hampir dipastikan selalu ada. Mulai dari tukang palak, copet, pengutip uang kemanan hingga preman berdasi.

Premanisme di Sumatra barat mudah terlihat begitu menginjakkan kaki ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Ketika kaki mulai menginjak halaman bandara detik itu pula agen taksi dan angkutan bandara akan datang menghampir dan tak jarang terjadi menarik-narik antara agen bus dan supir taksi dengan calon penumpang. Tindakan premanisme ini tentu saja meninggalkan kesan yang menyeramkan terhadap bandara BIM.

Tindakan premanisme lainnya sering kali kita jumpai di terminal-terminal besar macam aur kuning bukit tinggi. Mulai dari agen tiket yang memaksa membeli tiket bus tertentu hingga tukang angkat barang yang memalak penumpang dengan menurunkan barang dari bagasi bus dengan meminta bayaran yang tidak masuk akal.

Sesungguhnya banyak lagi tindakan premanisme di sumbar yang bisa kita bicarakan. Namun tulisan ringan kali ini tidak akan membahas fenomena ini lebih lanjut namun akan memberikan sedikit tinjauan dari sudut pandang penulis terhadap fenomena ini.

Palanta Rantaunet sebagai milis paling aktif yang membicarakan keminangan, beranggotakan berbagai macam latar belakang sosial, pendidikan dan ekonomi yang berbeda. Tak heran setiap komentar ataupun analisis sederhana yang muncul lebih bersifat subjektif sesuai latar belakangnya itu. Namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada yang pro adat, pro agama, dan diantara keduanya.

Bagi yang pro adat maka asal usul premanisme di sumbar ini lebih disebabkan oleh tidak efektifnya ceramah agama, pengajian, khutbah yang disampaikan oleh ustad2 yang menguasai agama. Isi atau matan dari pengajian yang disampikan hampir tidak menyentuh sisi moral dan akhlak umat. Pengajian yang disampaikan hanya berputar kepada isu nasional atau hukum agama/fikih saja.

Bagi yang pro agama maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah adat dan budaya minangkabau yang berisikan ajaran yang mengajarkan orang untuak cadiak, lipeh, menang sendiri. Tentu saja hal ini di di perkuat oleh kenyataan para penghulu adat sekarang yang tidak mempunyai kepemimpinan yang mumpuni bagi kaumnya.

Selain dua kelompok itu juga ada yang menyalahkan pemerintah daerah yang tidak mampu menanggulangi premanisme yang bersumber dari lemahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Pengangguran adalah penyebab utama munculnya tindakan premanisme di sumbar.

Sesungguhnya ketiga pendapat itu adalah benar semuanya. Gejala premanisme ini adalah masalah yang penuh kompleksitas dan dialami oleh hampir setiap daerah di indoneisa.

Kalau kita merujuk kepada ajaran adat MInangkabau maka premanisme atau tukang palak atau cadiak/licik/lipeh itu adalah sangat bertentangan dengan adat MInangkabau. Sistem adat MInangkabau berdasarkan atas keseimbangan antara individu dan masyarakat

Nan rancak diawak, katuju dek urang

Sakik diawak sakik diurang; lamak diawak lamak dek urang

Kok mandapek awak, urang jan maraso kahilangan handaknyo

Ajaran adat MInangkabau inilah yang dinamakan adat sabana adat, adat nan tak lapuak dek hujan dan tak lakana dek paneh. Ajaran ini sesuai dengan adagium adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Sehingga kalau kita menilik lebih jauh ajaran adat minangkabau dan ajaran agama Islam maka tidak ada pertentangan atau saling menegasikan antara keduanya khususnya dalam kasus premanisme ini. Aturan beradat dalam masyarakat banyak sekali atau boleh dikatakan hampir keseluruhannya telah mengalami asimilasi dengan ajaran islam.

Nan tuo dimuliakan, nan ketek dikasihi, samo gadang dipabasokan

Ada prinsip kebersamaan disitu. Seluruh persoalan bersama yang muncul di masyarakat didasari oleh prinsip sehina semalu. Meskipun kamanakan si anu yang berbuat jahat namun semua masyarakat ikut menanggung malu.

Hati gajah samo dilapah, hati tungau samo dicacah

Nan kayo tampek batenggang, nan cadiak tampek batanyo

Nan tidak samo dicari, nan lai samo dimakan, mandapek samo balabo, kahilangansamo barugi, sasakik sasanang.

Jadi jelaslah terlihat prinsip kebersamaan, sahino samalu, hubungan baik sesama manusia mendapatkan tempat utama dalama adat MInangkabau. Dalam ajaran Islam sendiri, prinsip kebersamaan, akhlak yang baik mendapat tempat utama . seperti hadist Nabi yang mengatakan bahwa “ Sesungguhnya aku di utus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia”. Atau dalam surat Al Ankabut 45 yang artinya “sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan Munkar”.

Kalau sudah begitu mengapa premanisme tetap tumbuh dalam masyarakat yang ditopang penuh oleh adat Minangkabau yang luhur dan ajaran Islam yang lurus ? Jawaban mudahnya adalah masyarakat Mnangkabau telah meninggalkan adat MInangkabau. Petatah petitih dianggap kuno dan tak terpakai. Sedangkan agama hanya di jadikan pajangan saja. Seperti alas sembahyang yang dijemur diatas balkon sebagai pertanda yang punya rumah adalah Muslim.

Atau kalau mau sedikit berspekulasi maka ajaran adat dan agama itu tidak berpengaruh. Lihat saja tetangga singapura yang tak memiliki adat seluhur MInangkabau dan juga bukan muslim. Penduduk mereka teratur, disiplin, sejahtera dan selalu menjaga kebersihan. BUkankah kesemuanya itu intisari ajaran adat MInangkabau dan Islam ? lalu mengapa masyarakat MInangkabau yang memiliki kedua-duanya ternyata tidak bisa berlaku seperti rakyat singapura ? jawaban mudahnya adalah pemerintah Indonesia dan Sumatra barat khususnya tidak mampu mengatur kehidupan masyarakat, tidak mampu mengakkan hukum dan kedisplinan bagi warganya.

Akhirnya kesemua pembahasan kita bermuara kepada pembenaran semua opini yang ada di palanta rantaunet. Premanisme memang penuh kompleksitas dan membutuhkan pemahaman semua pihak untuk ikut mencarikan jalan keluar permasalahan ini.

Namun satu hal yang penting untuk disadari. Orang rantau dan orang ranah itu layaknya sebuah tubuh yang apabila satu organnya sakit maka organ yang lain akan merasakan hal yang sama. Sehingga ketika ada hal buruk yang terjadi maka tidak ada saling mencaci atau menyalahkan yang bermuara kepada kepicikan. Prinsip sahino samalu yang ada dalam nilai adat kita musti dihidupkan kembali.

Bagaimanapun juga preman di ranah dalah korban berputar kencangnya peradaban. Mereka korban ketidak adilan sosial. Mereka adalah korban tidak meratanya pendidikan. Mereka adalah korban kecilnya lapangan kerja yang tersedia. Mereka adalah korban persaingan global yang makin memuncak.

Oleh karena itu sebagai korban maka sepantasnyalah mereka mendapatkan kasih sayang dari kita. Walaupun tidak dengan memberikan uang atau pekerjaan setidaknya tetap menganggap mereka sebagai bagian dari kita yang butuh perolongan dan penyelamatan. Bukan cacian dan hinaan. Dengan itulah mereka merasa dihargai dan tentunya harga diri kita juga.

Dahsyatnya Rumah Makan Padang

Sebagai Orang Minang tentu saya ikut bangga dengan bertebarannya Rumah makan padang di seantero negeri ini. Meskipun kadang kebanggaan itu harus saya tebus dengan setiap hari mengkonsumsi masakan Padang yang menurut istri saya yang orang Minang gadang dirantau itu adalah masakan yang sangat tidak sehat. Tidak sehat karena banyak lemak, bersantan dan memacu kolesterol juga tidak sehat dikantong. Setidaknya bila dibandingkan makan di warung tegal misalnya.

Bagaimanapun juga rumah makan padang adalah salah satu kalau tidak satu-satunya kebanggaan kita yang tersisa saat ini. Sekedar rujukan bahwa orang minang masih piawai dalam berdagang dan mempunyai keunggulan yang patut dibanggakan.

Secara konsep rumah makan padang sesungguhnya mencerminkan “isi’ dari keminangan sesungguhnya. Sebuah dapur yang menghasilkan beragam cita rasa yang masing-masing berupa unit otonom. Konsep rumah makan padang yang tegas dengan identitas keminangan namun tidak semata-mata menonjolkan keminangan yang kaku , terlalu percaya diri dan suka membanggakan diri..

Keluarga istri saya yang memiliki usaha rumah makan padang di Lampung yang cukup laris memiliki kiat tersendiri agar pelanggan tetap ramai. Mereka tidak memasak makanan yang memakai resep asli (original Receipt) tetapi menyesuaikan rasa dengan lidah orang Lampung atau jawa yang menjadi target pasar. Masakan yang dibuat tidak terlalu pedas sehingga pelanggan yang mayoritas bersuku Jawa tersebut tidak kepayahan mengunyah dendeng balado misalnya.

Begitu juga nenek saya yang punya tiga rumah makan di Jogja. Rendang yang dimasak tidak selayaknya rendang asli MInang yang berwarna hitam dan berminyak karena disangai lebih dari 4 jam. Kalau dimasak sepetri itu maka orang akan menganggap rendang yang dimasak itu hangus, jadilah rendang di rumah makan padang di Jawa khususnya berwarna coklat ke abu-abuan karena tidak disangai dengan api kecil terlampau lama.

Inovasi dan kreativisme yang muncul didapur rumah makan padang sejagad itu adalah cerminan falsafah MInang dima bumi dipijak disinan langik dijunjuang, kalamak dek awak katuju dek urang. Perubahan yang terjadi dalam resep masakan adalah suatu keniscayaan bila ingin tetap eksis didalam persaingan yang telah mengglobal. Bila identitas keminangan dibungkus dengan rasa ke-egoan yang tinggi, kaku, jumud maka barangkali rumah makan MInang tidak menjamur seperti sekarang. Rasa identitas keminangan tetap terpelihara namun tetap menerima perubahan dari luar. Itulah kunci eksistensi rumah makan minang yang dapat saya simpulkan.

Sesungguhnya dinamisasi konsep rumah makan padang adalah contoh ideal bagi perkembangan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Minangkabau. Bila ingin tetap bertahan dengan identitas cultural, keunikan maka setiap perubahan harus kita terima, saring dan pakai mana yang sejalan demi kemajuan masyarakat minang itu sendiri. BIla tetap bertahan dengan apa yang ada sekarang maka secara budaya, sosial dan ekonomi minang itu akan tergerus jaman karena jaman terus berubah.

Ada seorang teman yang selama ini mengaku menjadi pengamat Minangkabau khususnya perjalanan organisasinya menyatakan para pedagang Minang/saudagar terkesan telah kalah dan menyerah dengan persaingan dan percaturan ekonomi yang telah menglobal. Semakin banyaknya oraganisasi minang yang mengerucut kepada bidang kajian tertentu adalah ekspresi ketidak berdayaan dari tekanan akibat persaingan. Temu saudagar MInang yang diadakan di Padang belum lama ini menurutnya adalah membuktikan hal itu. BIla saudagar MInang itu telah mampu unjuk diri mengapa pula akan berkumpul sesama Minang ? lebih jauh lagi masih menurut teman saya itu saudagar yang berkumpul dimomentersebut itu pastilah saudagar yang sama-sama litak (lapar). Bila ternyata daging yang mereka harapkan tidak bertemu jua maka tidak musthail antara mereka akan saling memakan.

Tentunya saya tidak mengamini saja apa yang disampaikan teman saya itu. Tapi hipotesanya yang mengerikan itu masuk akal juga. Semasa kuliah dulu saya termasuk mahasiswa yang anti kemapanan. Sangat anti terhadap barat termasuk orang Indonesia yang sekolah keluar negeri dan pulang menenteng iajazah gelar sarjana bergengsi.

Setelah memasuki dunia kerja saya memahami bahwa sikap anti kemapanan dan ketidak sukaan terhadap lulusan luar tersebut sesungguhnya ekspresi dari ketidakmampuan bersaing dengan lulusan luar.

Setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan lulusan dalam negeri tidak mampu memenangi persiangan bahkan sekedar menyamai. Pertama faktor bahasa, boleh dikatakan sedikit sekali mahasiswa dalam negeri yang menguasai dengan fasih bahasa inggris. Padahal rekrutmen perusahaan besar semacam multinasional mensyaratkan itu. Kedua, kualitas lulusan dalam negeri terus terang belum memenuhi permintaan perusahaan,kalau dibandingkan dengan lulusan luar maka lulusan dalam negeri lebih tidak siap kerja. Ketiga, masalah keuangan, lulusan luar negeri tentu saja berasal dari keluarga kaya yang mampu menyekolahkan anaknya keluar negeri. Faktor ini sedikit banyak mempengaruhi kenapa banyak mahasiswa dalam negari menjadi anti kemapanan. Keempat, terakhir faktor gengsi. Lulusan luar negeri memiliki gengsi yang jauh melebih lulusan dalam negeri sehingga gampang mendapatkan pekerjaan.

Hal itulah sesungguhnya pencetus kenapa saya dan banyak mahasiswa lainnya cenderung membentuk kelompok anti kemapanan, anti barat, anti liberalisme yang berkembang di badan-badan intra sekolah bahkan mayoritas pengurus BEM. Jadi bukannya karena ingin menyatukan persepsi dan jejaring tetapi lebih sebagai ungkapan kekesalan dan ketidakberdayan menghadapi persaingan

Lalu apa korelasinya dengan rumah makan padang ? hal sebaliknya terlihat pengusaha rumah makan padang tidak pernah membuat perkumpulan rumah makan padang kecuali arisan-arisan nagari. Kalaupun ada hanyalah dilapisan minoritas yang mau diperkuda oleh elite yang gila organsiasi dan gila jabatan. Pengusaha rumah makan padang dengan tetap mengusung identitas budaya yang jelas namun mampu mengakomodasi perubahan, tetap berdiri tegak, kokoh tanpa goyah oleh badai krismon yang mengguncangkan sendi2 ekonomi masyarakat. Dengan memodifikasi resep masakan, sembari tetap mempertahankan identitas budaya. Ya..rahasianya cuma itu mau menerima perobahan demi eksis tensi dalam persaingan ekonomi yang makin mengglobal. Bukannya megerucut kedalam malah berkembang keseantero jagad. Ini dadaku, mana dadamu !

Seleksi KPU itu

Proses pemilihan anggota KPU 2007 – 2012 diwarnai banyak persoalan. Sejak proses seleksi hingga pelantikan, disertai pro dan kontra yang bersifat substansial. Persoalan demi pesoalan yang menyertai pembentukan komisi yang mempunyai peranan vital dalam penegakan demokrasi di Indonesia ini, menimbulkan pertanyaan tentang kredibiltas lembaga ini dikemudian hari.

Persoalan yang paling menonjol adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap proses pemilihan komisi nasional ini yang ditandai oleh perdebatan dan berita tiada henti, sejak tim mengumumkan 45 bakal calon anggota KPU yang dinyatakan lolos tes tertulis dan rekam jejak dari sebanyak 260 peserta pada 31 Juli 2007.

Bahkan jauh sebelum itu, banyak kalangan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) akademisi dan profesional mempertanyakan proses seleksi yang bukan dilakukan oleh ahlinya dan belum pernah terlibat dalam penyelenggaraan, pengawas ataupun pemantau pemilu bahkan tidak satupun dari tim seleksi yang berlatar belakang keilmuan bidang politik.

Kekhawatiran publik semakin bertambah ketika mekanisme seleksi dipandang bermasalah terutama dalam tes psikologi untuk mengukur kompetensi dan kesetiaan. Pemilihan materi tes psikologi dikerjakan oleh lembaga tes psikologi yang tidak jelas. Indra J Piliang, peserta seleksi yang tidak lolos dan merasa dilangkahi hak-hak politiknya telah melakukan tuntutan secara hukum terhadap panitia tim seleksi pada tanggal 23 Agustus 2007. Hal ini juga diikuti oleh Dasman Djamaluddin dan Hasannudin, yang mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pada tanggal 30 Oktober 2007..

Dari 7 orang anggota KPU yang terpilih dari fit dan proper test yang dilakukan DPR RI, salah satu anggota terpilih ternyata tersangkut masalah hukum dimana yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi. Sehingga pelantikan yang dilakukan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 Oktober 2007 di istana negara terhadap 6 orang anggota KPU boleh dikatakan cacat hukum karena UU No 22/2007 mengharuskan melantik 7 orang anggota KPU. Namun pemerintah bisa berkelit karena presiden sudah menerima surat dari Syamsul Bahri yang isinya menyatakan permintaan yang bersangkutan tidak usah dilantik dahulu karena kasusnya sudah naik kepengadilan.

Dalam kasus Syamsul Bahri, yang telah ditetapkan sebagai tersangka namun tetap diloloskan ini menimbulkan kecurigaan, proses seleksi anggota KPU kali ini sarat dengan kepentingan partai politik (parpol). Karena sejak awal status tersangka ini sudah diketahui namun DPR tetap meloloskan bahkan dengan memperoleh banyak suara dan skor penilaian yang tinggi. Kalau memang Parpol bermain dibelakang proses seleksi ini maka wajarlah kredibilitas dan kemampuan anggota terpilih diragukan oleh masyarakat. Terlebih calon-calon yang bepengalaman dan sangat memahami UU Pemilu, Parpol dan demokrasi berguguran sejak awal proses seleksi.

Inti persoalan sesungguhnya bukanlah terletak kepada personal anggota KPU terpilih, melainkan mekanisme dan sistem yang menjaring anggota KPU ternyata meloloskan seorang tersangka kasus korupsi. Hal ini menandakan mekanisme dan sistem yang dibuat tim seleksi KPU itu miskin validitas dan reliabilitas akademis, bahkan menonjolkan nepotisme, sehingga menghasilkan output yang mengundang polemik.

Hemat kita, tugas KPU sangat kompleks dan berat tantangannya ke depan. Selain akan mengelola dana triliunan rupiah, sekalipun diurus oleh Sekretariat Jenderal, KPU merupakan organisasi yang bersifat tetap, nasional dan mandiri. Siapa pun yang hendak menjadi presiden, wakil presiden, kepala daerah, anggota DPR/DPRD atau DPD, akan sangat tergantung pada keputusan-keputusan yang diambil oleh KPU. Penyelesaian masalah penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007 misalnya akan menjadi ajang pembuktian bagi KPU apakah mereka mampu atau tidak menjalankan tugas yang sangat berat ini.

Bagaimanapun juga masyarakat tidak bisa menolak anggota KPU yang telah dilantik. Masyarakat, akademisi, LSM harus lebih awas dalam pemilihan anggota KPU periode berikutnya dengan mencermati dan mengawasi proses rekrutmen termasuk pelaksanaan fit and proper test di DPR.