fana

Ketukan demi ketukan kukirimkan
Pada dinding tebal sang penjaga hari
Goncangan demi goncangan telah kuhantarkan
Pada kaki penguasa malam

kau..
pujangga yang bersimpuh dikaki dewi kebaikan
telahkah kau temukan jalan itu ?
Deraan angin malam tak kuasa lagi menahanku

Kepakkan sayapmu
Ikuti liukan nafasku
Terimalah kecupan penghabisan dan simpanlah rasa itu
Sebagai makna aku pernah ada


Microsoft – Indonesian Government MoU

The Indonesian update published by The Indonesian Institute

The signing of the Memorandum of Understanding (MoU)
between the RI Government(was represented by the Communications
and Information Minister, Sofyan Djalil)and Microsoft South-East
Asia, on November 14, 2006, reaped the controversy in public
discourse.This MoU contained about the Indonesian government
intention to buy about 35.496 units of Microsoft Windows license
(US$ 274/unit)and 117.480 units of Microsoft Office
(US$ 179/unit) with the total value of Rp 377,6 billion.


The agreement has not been enforced. It mentions that
the Indonesian governmentneeds to consider its capacity
in binding the agreement This will depend on:
(i) the sufficiency of the officional national budget (APBN)
to pay the license;and (ii) the provisions in the procurement
regulation of government goods andservices.The period of MoU
validityis restricted, that is:(i) up to the date the binding
agreement is signed; or (ii) on March 31 2007,
whichever occurs first.


Even thought it has not been implemented, many parties
including the IndonesianInformation Technology community
(IT), accused that the government betrayed
the commitment that was agreed by the previous government.
On June 30, 2004,The Research and Technology Minister,
Communication and Information Minister,the Legal Affair
and Human Rights Minister, Empowering of the State
Apparatus Minister,and the Education Minister, d
eclared the Indonesian go Open Sources (IGOS)


The IGOS Declaration states that the Government and
the peoples agreedto develop and the utilize open source
software, as strategic steps to speed up the information
technology in Indonesia.

Reactions also emerged from 12 members of the Commission I of
House Representatives(DPR). They are organized into
the BroadcastingCaucus. The legislators asked the government
to cancelled the MoU.A Member of the Caucus,
Marzuki Darusman,stated thatthe transaction formalized
in MoU was incompatible with theUU No. 5/ 1999
on business competition.
The Commission for the supervision of Business
Competition (KPPU)has a similar perspective.
This institution considers the MoU
a violation of the Presidential Regulation No. 8/2006 on
the Conduct of the Procurement of goods and services for
the Government.In the regulation, each agency was obliged
to infrom the peopleabout the tender process in the procurement
of any goods and services. Because of that
the House Representativeswill begin to investigate
the case by asking the Communications and Information Minister
(Menkominfo)in the public hearing, February 2, 2007.
Menkominfo denied all the charges. He said that the signing
of MoUwas meant to give the example for the business world
concerningthe importance to use licensed software,and
also asthe implementation of the government commitment
to protectintellectualproperty rights (IPR) in Indonesia.
 
At this time, Menkominfo said that the software piracy rate
in Indonesia is still high (87%), so Indonesia noted in
International Watchlist.This condition was certainly
depraved Indonesian image especiallyin the International
market. Because of this,the Indonesian government made
a commitmentto reduce piracy rate to around 77%
during this 2007.
For the IT community, there is no guarantee that the
piracy rate will decrease after MoU was signed.
If the government indeed had the commitment to protect IPR
the government ought to support the use of alternative
technology open source that could be received
by the peoples for free. In addition, the capacity of the
peoplesand Indonesian business sector are still limited to
purchasethe Windows license.
According to this problem, the government should consider
several steps:
1.  To undertake the commitment as being stated in
the Declaration of IGOS. Then the Indonesian community
could enjoy in using software based open source,
which was more covered campared with software that is not
be based on open source,like software made by Microsoft.
2. If the business world and the government still have
intention to use software that not be based on open
source,it could be done by reducing the cost of purchase
the license only to operation system, not the application
replaceable by open source (Office, Mailer, Browser, etc.).

Pariwisata dan Masyarakat

Teras utama Padang Ekspres
Sabtu 17 Februari 2007


Saya selalu memimpikan Ranah Minangkabau dikunjungi oleh orang-orang dari penjuru dunia karena keelokan alam dan kealamian budayanya. Mereka mendapati alam yang asri dan alami dikombinasikan oleh keramah tamahan penduduknya yang terbuka namun kuat menjaga keaslian budaya dan adat istiadat setempat. Mereka bebas menikmati keberadaan mereka di ranahminang tanpa ada kecemasan apalagi ketakutan dan ketidaknyamanan.

Itulah sekelumit mimpi saya mengenai daerah kita yang merupakan daerah tujuan wisata nasional ini. Kenyataannya sampai saat ini mimpi itu sulit untuk diwujudkan karena sejak dulu belum ada gebrakan yang cukup kuat merubah ke kebuntuan itu. Begitu banyak kendala dan problematika sehingga Sumbar belum menjadi pilihan favorit bagi wisatawan.

Sosialisasi Inklusif

Saya sendiri menilik dari berbagai macam aspek kelemahan mendasar dari industri pariwisata kita yang paling dominan adalah belum dilibatkannya masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah sebagai regulator selama ini mempercayai indikator keberhasilan pariwisata adalah jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel berbintang, jumlah uang yang dibelanjakan dll. Pemerintah belum menempatkan tolak ukur keberhasilan dari kesejahteraan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan wisatawan.

Hal ini juga dikuatkan oleh masih terbatasnya sosialisasi ke masyarakat tantang industri pariwisata sumbar sehingga menyebabkan: pertama; Kurangnya kesadaran masyarakat tentang potensi daerahnya serta timbulnya ekses negatif atas keberadaan pariwisata dimata sebagian masyarakat. Tanpa sosialisasi masyarakat kita sesungguhnya tidak menyadari betapa besar potensi alam kita yang apabila dioptimalkan akan mendatangkan kesejahteraan. Malah muncul pendapat dikalangan masyarakat bahwa pariwisata akan menimbulkan akibat negatif bagi budaya dan adat istiadat Minangkabau yang berlandaskan ABS_SBK.

Kedua; tidak adanya rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat terhadap dunia pariwisata khususnya dalam budaya pelayanan. Akibatnya buruknya pelayanan menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan. Efek dari keadaan ini bisa dilihat dari tingginya angka pelaku copet, tukang palak, WC umum yang kotor, sampah berserakan, harga yang melonjak seenaknya dll. Hal ini juga disebabkan pemerintah hanya fokus kepada pembangunan fisik berupa infrastruktur sementara melupakan pembangunan budaya masyarakat terhadap dunia pelayanan pariwisata (hospitality).

Ketiga;Belum dimilikinya pedoman yang komprehensif dalam upaya pengembangan strategi/program pembangunan pariwisata berbasis masyarakat baik dilihat dari aspek kriteria, konsep model (karakteristik daerah) maupun pedoman, mencakup: produk, market, pedoman, pelatihan SDM dan perencanaan bisnis (statement operational procedure) menyebabkan tersendatnya upaya pening-katan peran serta masyarakat di bidang pariwisata.

Pariwisata berbasis Masyarakat

Sesungguhnya jika memahami persoalan yang ada banyak hal yang bisa kita lakukan demi memajukan industri pariwisata Sumbar. Hal yang mendasar sekali adalah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata tersebut. Dengan membentuk Community Based Tourism Development (CBT) akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat sekaligus memelihara budaya, kesenian dan cara hidup masyarakat. Sehingga kekhawatiran budaya global akan meracuni budaya Minangkabau yang berlandaskan ABS-SBK bisa di netralisir.

Selain itu CBT akan melibatkan pula masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan dalam perolehan bagian pendapatan terbesar secara langsung dari kehadiran para wisatawan. Sehingga dengan demikian CBT akan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari peningkatan kegiatan pariwisata.

Salah satu contoh signifikansi peran masyarakat terhadap pertumbuhan industri pariwisata adalah dihidupkannya kembali kereta wisata yang melewati lembah anai. Hal ini dapat di selenggarakan karena adanya stimulant dari masyarakat Sumbar yang tergabung dalam Masyarakat Pecinta Kereta Api Sumbar (MPKAS). Dan bukannya tidak mungkin jika seluruh anak nagari dilibatkan semua potensi pariwisata Sumbar akan terkelola dengan baik dan menyumbang kesejahteraan bagi masyarakat keseluruhan

Yang perlu diperhatikan juga, saat ini telah terjadi perubahan consumers-behaviour pattern atau pola konsumsi wisatawan dunia . Mereka tidak lagi terfokus hanya ingin santai dan menikmati sun-sea and sand, saat ini pola konsumsi mulai berubah ke jenis yang meskipun tetap santai tetapi dengan selera yang lebih meningkat yakni menikmati produk atau kreasi budaya ( culture ) dan peninggalan sejarah ( heritage ) serta nature atau eko-wisata dari suatu daerah atau negara.

Sumatra Barat khususnya mampu menyediakan kreasi budaya yang unik serta mempunyai peninggalan sejarah yang tidak sedikit. Sesungguhnya culture dan heritage ini adalah nyawanya atau “roh” dari kegiatan pariwisata Indonesia dan Sumbar khususnya. Tanpa adanya budaya yang bersumber dari masyarakat maka pariwisata akan terasa hambar dan kering, dan tidak akan memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Sepertinya kembali merumuskan daya tarik wisata Sumbar yang menempatkan masyarakat sebagai elemen terpenting adalah sesuatu yang musti dilakukan secepatnya. “West-Sumatera Naturally Asia” adalah gambaran awal keunggulan wisata Sumbar yang sepertinya akan menarik minat wisatawan seluruh dunia untuk berkunjung ke Sumbar.