Tuhan dan Bencana

Teras Utama Padang Ekspres 14 Januari 07

Masih segar dalam ingatan kita berita menyedihkan tentang jamaah Haji Indonesia yang mengalami kelaparan di tanah suci Mekah. Sekaligus menggelikan karena pihak yang bertanggung jawab atas masalah itu Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan semuanya adalah cobaan dari Tuhan. Lagi lagi Tuhan dijadikan subjek bagi setiap malapetaka ataupun sesuatu yang tidak baik terjadi pada penduduk negeri ini. Memang dengan sikap tersebut akan menimbulkan ketenangan dan sikap pasrah terhadap kesulitan yang menimpa. Namun apakah kita sudah menempatkan Tuhan dalam posisi yang semestinya?

Beberapa saat setelah Tsunami di aceh Goenawan Mohammad lewat sms mengatakan “Orang yang percaya bahwa tsunami adalah cobaan dari Tuhan, maka dia percaya kepada Tuhan yang buas.". Isi sms itu masih terngiang ngiang di telinga saya setiap ada bencana alam menimpa negeri ini. Apakah memang Tuhan yang Maha pengasih dan Penyayang tega mendatangkan bencana yang bertubi-tubi bagi umatnya, terlepas apakah mereka menjalankan syariat agama atau tidak ? Atau apakah Tuhan juga mempunyai kebukan-baikan dalam dirinya sehingga dengan kekuasaanNya Dia bisa berlaku semena mena kepada umatNya ?

Mungkin pertanyaan ini taka kan bisa kita jawab oleh karena keterbatasan pengetahuan kita tentang Tuhan itu sendiri. Sampai saat ini memang Teologi adalah percakapan yang belum berakhir mengenai subjeknya sendiri yaitu Theos (Tuhan). Kita hanya bisa memberi analisis sederhana bahkan hanya berupa komentar yang plural, tidak tegas apalagi konklusif dalam menjawab pertanyaan mengenai derita dan bencana.

Kembali ke persoalan kelaparan yang dialami jamaah Haji di tanah suci Mekah. Persoalan sesungguhnya adalah kelalaian pemerintah yang mengganti perusahaan katering Muassasah yang selama ini melayani jamaah haji Indonesia dengan Ana catering. Penggantian itu tanpa lebih dulu melakukan uji kelayakan terhadap perusahaan tersebut. Entah karena tidak ada koordinasi atau karena kurang professionalnya Ana catering, jatah makanan Jamaah haji tak sampai pada waktunya.

Banjir, longsor, kecelakaan taransportasi darat, laut maupun udara silih berganti terjadi. Belum hilang trauma akibat tsunami diaceh, banjir kembali melanda Aceh Tamiang. Bencana bertubi tubi yang dialami rakyat aceh kalau kita kembali kepada sikap fatalisme yang lagi lagi bermuara kepada cobaan Tuhan, sungguh dahsyat kiranya murka dan cobaan Tuhan kepada rakyat serambi mekah yang nota bene menjalankan Syariat Islam tersebut. Namun jika kita ubah sudut pandang dengan mencoba melihat realita secara jernih maka bencana alam yang menimpa rakyat ini tak lebih daripada ulah tangan-tangan manusia juga.

Berdasarkan berbagai analisis, misalnya yang dilakukan Greenomics Indonesia terhadap banjir di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bencana alam tersebut merupakan dampak tidak memadainya lagi daya dukung hutan akibat pembalakan liar (illegal logging). Begitu juga longsor maupun banjir yang terjadi di Yogyakarta dan 13 daerah lainnya di Indonesia mengindikasikan kelengahan manusia dalam merespon perubahan alam dan cuaca.

Kita tidak menampik bahwa kematian, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan hasil pertanian adalah cobaan Tuhan yang terlepas dari peran tangan manusia (QS. Albaqaroh 155-157). Kita juga tidak dapat membantah bahwa kisah Nabi ayub adalah benar benar cobaan dari Tuhan. Seorang Nabi saleh mengalami bencana yang melenyapkan seluruh keluarga dan hartanya dalam satu malam. Namun apakah bencana alam yang melanda negeri ini bisa dikategorikan seperti cobaan yang menimpa nabi Ayub tersebut ?

Sesungguhnya kita tidak sedang memperdebatkan apakah dengan banyaknya bencana di Indonesia membuktikan Tuhan memang kejam atau sebaliknya Tuhan tidak campur tangan sama sekali. Tidak ada kejadian di dunia ini tanpa seijin Tuhan, kita percaya Sunnatulloh adalah hukum yang mengatur alam dan seisinya ini bergerak secara harmonis dan seimbang. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak semena mena mendatangkan cobaan beruntun kepada umatnya namun Tuhan juga tidak akan mencegah gejala alam dan bencana yang terjadi dengan melanggar SunnatullahNya sendiri agar umatnya tidak celaka kecuali dalam kasus tertentu mukjizat para Nabi misalnya..

Air mengalir ke tempat rendah, api panasnya membakar, benda yang dilempar ke atas akan jatuh kebawah begitu juga dengan pesawat yang tidak di maintenance dengan baik berpotensi untuk jatuh (kecelakaan). Hutan yang gundul akibat di tebang baik itu legal ataupun illegal berpotensi mendatangkan banjir. Dengan begitu paling tidak kita tahu apa yang terjadi dengan sudut pandang sains bahwa sebagian besar bencana alam yang terjadi dalam kadar tertentu disebabkan oleh kelalaian tangan manusia.

Oleh karena itu selain berusaha mengingatkan agar Pemerintah semakin tanggap menghadapi bencana kita juga dipanggil untuk merumuskan teologi bencana / cobaan yang lebih mengena. Sehingga kita tidak serta merta menyalahkan Tuhan (blaming God) dalam rangka escapisme dari tanggung jawab yang kita (baca: pemerintah) emban dalam melayani rakyat.

Satu di antara dua matahari

Dimuat dI Teras Utama Padang Ekspres 2 Desember 2006

Menjelang Pemilu 2009 banyak bermunculan partai baru. Salah satu partai yang cukup mendapat perhatian adalah Partai Matahari Bangsa (PMB). Kemunculan partai ini menarik untuk disimak karena keberadaan partai ini merupakan inisiatif kader muda Muhammadiyah yang mengklaim bahwa PMB adalah partai resmi warga Muhammadiyah. Sementara secara de facto Muhammadiyah adalah basis pendukung Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini dipimpin Soetrisno Bachir. Bagaimana bisa terjadi dualisme “matahari” dalam arus politik warga Muhammadiyah ?

Akumulasi kekecewaaan

Bermunculannya partai partai baru merupakan gejala politik yang biasa dalam proses demokratisasi. Partai baru itu ada yang tidak benar benar baru alias tukar nama karena partai sebelumnya tidak lolos electoral treshold dan ada juga partai yang benar benar baru meskipun sempalan dari partai yang telah ada sebelumnya.

Biasanya partai ini lahir karena akumulasi kekecewaan massa atau kader partai terhadap partai mereka sebelumnya. Fenomena ini bukanlah barang baru, sebut saja PDP yang lahir karena kekecewaan terhadap kepemimpinan Megawati di PDI-P. Kemudian PKNU yang lahir karena kecewa terhadap perpecahan di tubuh PKB. Begitu juga lahirnya PMB adalah karena kecewa terhadap PAN yang dirasa tidak mampu memperjuangkan aspirasi mereka

Setidaknya ada dua persoalan yang melatari kekecewaan tersebut., pertama pandangan mereka terhadap kinerja Partai yang diwujudkan angggota legislatif, kedua menyangkut aspirasi massa pemilih yang cenderung terpinggirkan. Sepertinya alasan kedua yang lebih dominan terhadap munculnya PMB.

Seperti yang dikemukakan Ketua Umum PMB Imam Daruqutni, PAN yang nota bene dilahirkan Muhammadiyah, dirasa banyak mengabaikan kepentingan warga Muhammadiyah. Dalam kepengurusan, warga Muhammadiyah mulai tersisihkan oleh orang orang yang bukan Muhammadiyah (free rider). Kalau dicermati memang kepengurusan PAN sepi dari alumni IMM yang merupakan lumbung kader Muda Muhammadiyah dan malah lebih banyak dihuni alumni HMI.

Kemudian minimnya perolehan suara PAN pada Pemilu 1999 dan 2004 dianggap karena PAN tidak menggunakan asas Islam sebagai landasan perjuangannya. Hal inilah yang banyak dikatakan sebagai faktor penyebab banyaknya suara warga Muhammadiyah yang lari. Mereka menganggap bahwa asas merupakan faktor fundamental bagi kesuksesan sebuah partai. Hal inilah yang barangkali mendasari PMB mengusung asas Islam sebagai landasan ideologi politiknya.

Pilihan baru

Menyimak perjalanan hubungan PAN dan Muhammadiyah, PAN hanya memperoleh suara maksimal 7% atau sekitar 7 juta suara bila dibandingkan jumlah anggota Muhammadiyah yang 30 juta orang tersebut. Realita seperti ini setidaknya menimbulkan ketidak puasan warga Muhammadiyah terhadap kendaraan politik mereka selama ini. Dalam bahasa lain hasrat politik warga Muhammadiyah tidak bisa tersalurkan sepenuhnya oleh PAN sejauh ini sehingga partai baru adalah salah satu pilihan yang logis.

Adanya dua partai yang sama sama mengklaim sebagai partainya Muhammadiyah ini sesungguhnya tidak akan membawa dampak langsung bagi Muhammadiyah. Sebagai lembaga sosial, Muhammadiyah sudah mempertegas dirinya tidak akan masuk ke wilayah politik praktis. Seperti yang dikatakan Din Syamsudin, Muhammadiyah adalah milik semua Parpol yang memperjuangkan misi Muhammadiyah.

Yang paling berpengaruh dengan kelahiran PMB tentu saja PAN yang memang kepengurusannya di daerah kental dengan nuansa Muhammadiyah. Karena memang di arus bawah, sebagian besar cabang dan ranting PAN didirikan atas inisiatif warga Muhammadiyah. Meskipun tidak ada hubungan struktural antara PAN dan Muhammadiyah, di antara keduanya kerap kali terjadi hubungan sinergis. Seringkali para aktivis PAN meminjam fasilitas Muhammadiyah untuk melakukan aktivitasnya. Hal ini bukan karena PAN-nya, tetapi karena memang orang yang berada di dalam dua organisasi tersebut itu-itu juga.

Dengan kelahiran PMB yang dimotori kader muda Muhammadiyah maka dominasi PAN terhadap warga Muhamadiyah terutama dikantong2 muhammadiyah seperti di Sumbar diprediksi akan berakhir. Kelompok ataupun pihak yang selama ini merasa terabaikan oleh PAN tentu saja memperoleh pilihan baru dalam menyalurkan aspirasi politiknya.

Kemelut PAN Sumbar

Di Sumbar sendiri gaung PMB telah cukup santer terdengar jauh sebelum partai ini dikenal publik. Tidaklah mengherankan karena PAN adalah salah satu partai paling berpengaruh di propinsi yang mayoritas masyarakatnya adalah warga Muhammadiyah.

Terlebih di Sumatera barat dinamika konflik antara Muhammadiyah dan PAN intensitasnya cukup tinggi. Pada Pilgub lalu misalnya calon Gubernur yang di sodorkan warga Muhammadiyah tidak mampu diakomodasi oleh PAN sehingga akhirnya calon aspirasi Muhammadiyah itu di usung oleh Parpol lain. Kasus ini merupakan preseden teramat buruk bagi PAN Sumbar. Saat dimana PAN mengkhianati basis massa yang merupakan “ibu” bagi PAN itu sendiri.

Fenomena suara terbanyak yang diusung oleh PAN di Pemilu 2004 lalu juga menyisakan banyak masalah. Mekanisme suara terbanyak yang awalnya di puji banyak pihak karena sangat demokratis ternyata telah menjadi bom waktu. Banyak masalah yang belum terselesaikan contoh nya di Kab. 50 kota, yang mendapat suara terbanyak sampai sekarang belum duduk di kursi legislatif.

Kekecewaan demi kekecewaan yang dialami oleh massa dan simpatisan PAN di Sumbar sepertinya akan menjadi amunisi politik bagi PMB untuk menarik dukungan warga Muhammadiyah di Sumbar.

Oleh karena itu mencermati dinamika politik Indonesia dan Sumbar khususnya kedepan akan amat menarik.. Menyimak kata- kata Ahmad Dani “tidak boleh ada dua matahari dalam satu keluarga” begitu pula bagi warga Muhammadiyah yang dihadapkan pada pilihan dua matahari, apakah memilih matahari biru ataukah lebih senang memilih matahari merah ? Sejarah akan memberikan jawabannya.

Dunia lain yang bernama kemiskinan

link

Sepertinya kemiskinan masih menjadi topik yang amat menarik untuk dibicarakan dan dikunyah-kunyah. Bukan saja karena banyaknya opini berbagai kalangan mengenai cara memberantas kemiskinan di media massa namun juga karena adanya “pengakuan” Pemerintah bahwa Indonesia dan Sumbar khususnya memang miskin dan untuk itu perlu merencanakan program pengentasan kemiskinan berbasis nagari.

Secara SDA Sumbar memang tidak menonjol dibanding daerah lain begitu pula SDM yang semakin melorot dari waktu kewaktu. Namun kali ini kita tidak akan membicarakan mengenai konsep pengentasan kemiskinan terkait dengan SDA namun kita akan melihat sebuah dunia lain yang bernama kemiskinan

Dunia yang datar

“Dunia itu datar,” tulis Thomas Friedman dalam bukunya The World is Flat, A Brief History of The Globalized World in The 21st Century. Ungkapan tersebut menggambarkan, bagaimana dunia saat ini sudah begitu terintegrasi. Dengan globalisasi beserta kemajuan telekomunikasi, dunia telah menjadi “satu lapangan permainan”.

Bagi Friedman, dunia yang datar merupakan berkah bagi kehidupan manusia. Dalam bidang ekonomi, China dan India telah menikmati berkah tersebut melalui berbagai macam outsourcing pekerjaan dari Amerika Serikat dan Jepang. Hasilnya, pekerja di China dan India memperoleh upah lebih tinggi dibandingkan sebelumnya dan tentu saja: proses pembelajaran. Sesuatu yang mustahil terjadi tanpa adanya internet dan berbagai piranti lunak (software) yang menghilangkan kendala jarak dan batas-batas negara.

Secara sosial-politik, dunia yang datar menghancurkan monopoli informasi oleh para elite dan penguasa otoriter. Ini melahirkan relasi yang lebih egaliter karena masyarakat secara luas mampu mengakses informasi melalui internet, televisi, dan berbagai kemajuan telekomunikasi lainnya.

Namun kalau ditilik di Indonesia terdapat kesenjangan antara si kaya dan miskin dalam mengakses permainan global. Terjadi dua dikotomi antara orang kaya yang bebas dan menikmati permainan global tersebut serta kaum miskin yang mayoritas yang larut dalam kubangan kemiskinan.

Menurut Friedman globalisasi saat ini adalah yang ketiga. Globalisasi yang pertama antara tahun 1492—1800. Inti dari fase ini adalah pertarungan antarnegara dalam kompetisi global. Globalisasi tahap kedua yang terjadi antara tahun 1800—2000 merupakan kompetisi antarperusahaan.

Globalisasi yang terjadi saat ini menempatkan individu sebagai aktor utama untuk melipatgandakan keuntungan di level global. Terdapat kesempatan yang lebih besar bagi setiap individu untuk ikut bermain dari manapun mereka berasal. Tidak ada lagi monopoli bangsa tertentu melainkan semua individu dari bangsa manapun berhak memperoleh kesempatan sama dalam permainan global ini.

Dunia yang datar memang mendatangkan perubahan yang luar biasa bagi kesempatan berusaha namun sepertinya masih menyisakan dikotomi antara kaya dan miskin. Kaum miskin -secara alamiah- sulit memanfaatkan kemajuan ekonomi dan teknologi informasi. Mereka tak punya sumber daya untuk mengakses internet, menafsirkan informasi secara memadai andai mereka mampu memperolehnya, dan bersaing dalam berbagai kesempatan yang tersedia dari globalisasi. Hambatan struktural ini membuat kaum miskin seperti hidup terasing dalam gegap gempita kemajuan.

Dalam banyak hal kebebasan informasi telah memperlebar kesenjangan ekonomi. Masyarakat yang memiliki akses terhadap tekonologi informasi setiap detik bisa memantau informasi dan perkembangan dunia lain. Sementara itu masyarakat miskin tetap buta informasi sehingga mereka tetap menjadi kaum yang termarjinalkan.

Dunia yang datar, dengan demikian telah memberikan kesempatan yang lebih egaliter antara kelas atas dengan kelas menengah. Juga antarbangsa, antara negara maju dengan negara berkembang. Namun, kaum miskin sebagai individu-individu tetap terkucil dilindas kemajuan jaman.



Isolasi Kaum Miskin


Sesungguhnya kaum miskin menghadapi tiga jenis isolasi sekaligus. Ini membuat mereka tidak bisa mengambil peran, dalam dunia yang seterbuka apapun.

Pertama, adalah isolasi ekonomi. Kaum miskin tidak punya kemampuan untuk ikut dalam proses produksi, baik sebagai pengusaha, pemilik modal, pemilik tanah, bahkan pekerja. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki daya beli memadai untuk konsumsi. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi bahkan makin membuat mereka susah mengikuti ritme perubahan dalam perekonomian.

Kedua, isolasi politik. Bahkan dalam sistem yang paling demokratis dan terdesentralisasi sekalipun, kaum miskin tetap terisolasi dari sistem politik. Kontrak politik baru yang terjadi pascareformasi politik 1998 praktis hanya terjadi antara elite dengan kelas menengah atau dalam relasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Akibat isolasi politik ini, kebijakan publik tidak mampu menolong ”kekalahan” kaum miskin di pasar.

Ketiga, isolasi pendidikan yang melengkapi penderitaan kaum miskin akibat isolasi ekonomi dan isolasi politik. Anak keluarga kaum miskin tidak mendapat akses memperoleh pendidikan yang layak. Terjadilah reproduksi kemiskinan. Ketika berlangsung kemajuan luar biasa dalam metode pendidikan dan hasil-hasil riset dari berbagai penjuru dunia dapat diakses dengan mudah di situs-situs internet, kaum miskin hanya menjadi penonton setia.

Berkaitan dengan ketiga isolasi tersebut, pemerintah Indonesia dan Sumbar khususnya harus mampu melaksanakan dua kebijakan secara pararel. Pertama, memfasilitasi dan mendorong kemampuan berkompetisi individu dan pelaku usaha Indonesia di ”lapangan permainan” dunia yang datar. Kedua, berpihak kepada kaum miskin dengan menempatkan mereka sebagai prioritas dalam pengambilan kebijakan. Tidak mudah untuk melakukannya, tetapi untuk itulah pemerintah ada.