Satu di antara dua matahari

Dimuat dI Teras Utama Padang Ekspres 2 Desember 2006

Menjelang Pemilu 2009 banyak bermunculan partai baru. Salah satu partai yang cukup mendapat perhatian adalah Partai Matahari Bangsa (PMB). Kemunculan partai ini menarik untuk disimak karena keberadaan partai ini merupakan inisiatif kader muda Muhammadiyah yang mengklaim bahwa PMB adalah partai resmi warga Muhammadiyah. Sementara secara de facto Muhammadiyah adalah basis pendukung Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini dipimpin Soetrisno Bachir. Bagaimana bisa terjadi dualisme “matahari” dalam arus politik warga Muhammadiyah ?

Akumulasi kekecewaaan

Bermunculannya partai partai baru merupakan gejala politik yang biasa dalam proses demokratisasi. Partai baru itu ada yang tidak benar benar baru alias tukar nama karena partai sebelumnya tidak lolos electoral treshold dan ada juga partai yang benar benar baru meskipun sempalan dari partai yang telah ada sebelumnya.

Biasanya partai ini lahir karena akumulasi kekecewaan massa atau kader partai terhadap partai mereka sebelumnya. Fenomena ini bukanlah barang baru, sebut saja PDP yang lahir karena kekecewaan terhadap kepemimpinan Megawati di PDI-P. Kemudian PKNU yang lahir karena kecewa terhadap perpecahan di tubuh PKB. Begitu juga lahirnya PMB adalah karena kecewa terhadap PAN yang dirasa tidak mampu memperjuangkan aspirasi mereka

Setidaknya ada dua persoalan yang melatari kekecewaan tersebut., pertama pandangan mereka terhadap kinerja Partai yang diwujudkan angggota legislatif, kedua menyangkut aspirasi massa pemilih yang cenderung terpinggirkan. Sepertinya alasan kedua yang lebih dominan terhadap munculnya PMB.

Seperti yang dikemukakan Ketua Umum PMB Imam Daruqutni, PAN yang nota bene dilahirkan Muhammadiyah, dirasa banyak mengabaikan kepentingan warga Muhammadiyah. Dalam kepengurusan, warga Muhammadiyah mulai tersisihkan oleh orang orang yang bukan Muhammadiyah (free rider). Kalau dicermati memang kepengurusan PAN sepi dari alumni IMM yang merupakan lumbung kader Muda Muhammadiyah dan malah lebih banyak dihuni alumni HMI.

Kemudian minimnya perolehan suara PAN pada Pemilu 1999 dan 2004 dianggap karena PAN tidak menggunakan asas Islam sebagai landasan perjuangannya. Hal inilah yang banyak dikatakan sebagai faktor penyebab banyaknya suara warga Muhammadiyah yang lari. Mereka menganggap bahwa asas merupakan faktor fundamental bagi kesuksesan sebuah partai. Hal inilah yang barangkali mendasari PMB mengusung asas Islam sebagai landasan ideologi politiknya.

Pilihan baru

Menyimak perjalanan hubungan PAN dan Muhammadiyah, PAN hanya memperoleh suara maksimal 7% atau sekitar 7 juta suara bila dibandingkan jumlah anggota Muhammadiyah yang 30 juta orang tersebut. Realita seperti ini setidaknya menimbulkan ketidak puasan warga Muhammadiyah terhadap kendaraan politik mereka selama ini. Dalam bahasa lain hasrat politik warga Muhammadiyah tidak bisa tersalurkan sepenuhnya oleh PAN sejauh ini sehingga partai baru adalah salah satu pilihan yang logis.

Adanya dua partai yang sama sama mengklaim sebagai partainya Muhammadiyah ini sesungguhnya tidak akan membawa dampak langsung bagi Muhammadiyah. Sebagai lembaga sosial, Muhammadiyah sudah mempertegas dirinya tidak akan masuk ke wilayah politik praktis. Seperti yang dikatakan Din Syamsudin, Muhammadiyah adalah milik semua Parpol yang memperjuangkan misi Muhammadiyah.

Yang paling berpengaruh dengan kelahiran PMB tentu saja PAN yang memang kepengurusannya di daerah kental dengan nuansa Muhammadiyah. Karena memang di arus bawah, sebagian besar cabang dan ranting PAN didirikan atas inisiatif warga Muhammadiyah. Meskipun tidak ada hubungan struktural antara PAN dan Muhammadiyah, di antara keduanya kerap kali terjadi hubungan sinergis. Seringkali para aktivis PAN meminjam fasilitas Muhammadiyah untuk melakukan aktivitasnya. Hal ini bukan karena PAN-nya, tetapi karena memang orang yang berada di dalam dua organisasi tersebut itu-itu juga.

Dengan kelahiran PMB yang dimotori kader muda Muhammadiyah maka dominasi PAN terhadap warga Muhamadiyah terutama dikantong2 muhammadiyah seperti di Sumbar diprediksi akan berakhir. Kelompok ataupun pihak yang selama ini merasa terabaikan oleh PAN tentu saja memperoleh pilihan baru dalam menyalurkan aspirasi politiknya.

Kemelut PAN Sumbar

Di Sumbar sendiri gaung PMB telah cukup santer terdengar jauh sebelum partai ini dikenal publik. Tidaklah mengherankan karena PAN adalah salah satu partai paling berpengaruh di propinsi yang mayoritas masyarakatnya adalah warga Muhammadiyah.

Terlebih di Sumatera barat dinamika konflik antara Muhammadiyah dan PAN intensitasnya cukup tinggi. Pada Pilgub lalu misalnya calon Gubernur yang di sodorkan warga Muhammadiyah tidak mampu diakomodasi oleh PAN sehingga akhirnya calon aspirasi Muhammadiyah itu di usung oleh Parpol lain. Kasus ini merupakan preseden teramat buruk bagi PAN Sumbar. Saat dimana PAN mengkhianati basis massa yang merupakan “ibu” bagi PAN itu sendiri.

Fenomena suara terbanyak yang diusung oleh PAN di Pemilu 2004 lalu juga menyisakan banyak masalah. Mekanisme suara terbanyak yang awalnya di puji banyak pihak karena sangat demokratis ternyata telah menjadi bom waktu. Banyak masalah yang belum terselesaikan contoh nya di Kab. 50 kota, yang mendapat suara terbanyak sampai sekarang belum duduk di kursi legislatif.

Kekecewaan demi kekecewaan yang dialami oleh massa dan simpatisan PAN di Sumbar sepertinya akan menjadi amunisi politik bagi PMB untuk menarik dukungan warga Muhammadiyah di Sumbar.

Oleh karena itu mencermati dinamika politik Indonesia dan Sumbar khususnya kedepan akan amat menarik.. Menyimak kata- kata Ahmad Dani “tidak boleh ada dua matahari dalam satu keluarga” begitu pula bagi warga Muhammadiyah yang dihadapkan pada pilihan dua matahari, apakah memilih matahari biru ataukah lebih senang memilih matahari merah ? Sejarah akan memberikan jawabannya.

Dunia lain yang bernama kemiskinan

link

Sepertinya kemiskinan masih menjadi topik yang amat menarik untuk dibicarakan dan dikunyah-kunyah. Bukan saja karena banyaknya opini berbagai kalangan mengenai cara memberantas kemiskinan di media massa namun juga karena adanya “pengakuan” Pemerintah bahwa Indonesia dan Sumbar khususnya memang miskin dan untuk itu perlu merencanakan program pengentasan kemiskinan berbasis nagari.

Secara SDA Sumbar memang tidak menonjol dibanding daerah lain begitu pula SDM yang semakin melorot dari waktu kewaktu. Namun kali ini kita tidak akan membicarakan mengenai konsep pengentasan kemiskinan terkait dengan SDA namun kita akan melihat sebuah dunia lain yang bernama kemiskinan

Dunia yang datar

“Dunia itu datar,” tulis Thomas Friedman dalam bukunya The World is Flat, A Brief History of The Globalized World in The 21st Century. Ungkapan tersebut menggambarkan, bagaimana dunia saat ini sudah begitu terintegrasi. Dengan globalisasi beserta kemajuan telekomunikasi, dunia telah menjadi “satu lapangan permainan”.

Bagi Friedman, dunia yang datar merupakan berkah bagi kehidupan manusia. Dalam bidang ekonomi, China dan India telah menikmati berkah tersebut melalui berbagai macam outsourcing pekerjaan dari Amerika Serikat dan Jepang. Hasilnya, pekerja di China dan India memperoleh upah lebih tinggi dibandingkan sebelumnya dan tentu saja: proses pembelajaran. Sesuatu yang mustahil terjadi tanpa adanya internet dan berbagai piranti lunak (software) yang menghilangkan kendala jarak dan batas-batas negara.

Secara sosial-politik, dunia yang datar menghancurkan monopoli informasi oleh para elite dan penguasa otoriter. Ini melahirkan relasi yang lebih egaliter karena masyarakat secara luas mampu mengakses informasi melalui internet, televisi, dan berbagai kemajuan telekomunikasi lainnya.

Namun kalau ditilik di Indonesia terdapat kesenjangan antara si kaya dan miskin dalam mengakses permainan global. Terjadi dua dikotomi antara orang kaya yang bebas dan menikmati permainan global tersebut serta kaum miskin yang mayoritas yang larut dalam kubangan kemiskinan.

Menurut Friedman globalisasi saat ini adalah yang ketiga. Globalisasi yang pertama antara tahun 1492—1800. Inti dari fase ini adalah pertarungan antarnegara dalam kompetisi global. Globalisasi tahap kedua yang terjadi antara tahun 1800—2000 merupakan kompetisi antarperusahaan.

Globalisasi yang terjadi saat ini menempatkan individu sebagai aktor utama untuk melipatgandakan keuntungan di level global. Terdapat kesempatan yang lebih besar bagi setiap individu untuk ikut bermain dari manapun mereka berasal. Tidak ada lagi monopoli bangsa tertentu melainkan semua individu dari bangsa manapun berhak memperoleh kesempatan sama dalam permainan global ini.

Dunia yang datar memang mendatangkan perubahan yang luar biasa bagi kesempatan berusaha namun sepertinya masih menyisakan dikotomi antara kaya dan miskin. Kaum miskin -secara alamiah- sulit memanfaatkan kemajuan ekonomi dan teknologi informasi. Mereka tak punya sumber daya untuk mengakses internet, menafsirkan informasi secara memadai andai mereka mampu memperolehnya, dan bersaing dalam berbagai kesempatan yang tersedia dari globalisasi. Hambatan struktural ini membuat kaum miskin seperti hidup terasing dalam gegap gempita kemajuan.

Dalam banyak hal kebebasan informasi telah memperlebar kesenjangan ekonomi. Masyarakat yang memiliki akses terhadap tekonologi informasi setiap detik bisa memantau informasi dan perkembangan dunia lain. Sementara itu masyarakat miskin tetap buta informasi sehingga mereka tetap menjadi kaum yang termarjinalkan.

Dunia yang datar, dengan demikian telah memberikan kesempatan yang lebih egaliter antara kelas atas dengan kelas menengah. Juga antarbangsa, antara negara maju dengan negara berkembang. Namun, kaum miskin sebagai individu-individu tetap terkucil dilindas kemajuan jaman.



Isolasi Kaum Miskin


Sesungguhnya kaum miskin menghadapi tiga jenis isolasi sekaligus. Ini membuat mereka tidak bisa mengambil peran, dalam dunia yang seterbuka apapun.

Pertama, adalah isolasi ekonomi. Kaum miskin tidak punya kemampuan untuk ikut dalam proses produksi, baik sebagai pengusaha, pemilik modal, pemilik tanah, bahkan pekerja. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki daya beli memadai untuk konsumsi. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi bahkan makin membuat mereka susah mengikuti ritme perubahan dalam perekonomian.

Kedua, isolasi politik. Bahkan dalam sistem yang paling demokratis dan terdesentralisasi sekalipun, kaum miskin tetap terisolasi dari sistem politik. Kontrak politik baru yang terjadi pascareformasi politik 1998 praktis hanya terjadi antara elite dengan kelas menengah atau dalam relasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Akibat isolasi politik ini, kebijakan publik tidak mampu menolong ”kekalahan” kaum miskin di pasar.

Ketiga, isolasi pendidikan yang melengkapi penderitaan kaum miskin akibat isolasi ekonomi dan isolasi politik. Anak keluarga kaum miskin tidak mendapat akses memperoleh pendidikan yang layak. Terjadilah reproduksi kemiskinan. Ketika berlangsung kemajuan luar biasa dalam metode pendidikan dan hasil-hasil riset dari berbagai penjuru dunia dapat diakses dengan mudah di situs-situs internet, kaum miskin hanya menjadi penonton setia.

Berkaitan dengan ketiga isolasi tersebut, pemerintah Indonesia dan Sumbar khususnya harus mampu melaksanakan dua kebijakan secara pararel. Pertama, memfasilitasi dan mendorong kemampuan berkompetisi individu dan pelaku usaha Indonesia di ”lapangan permainan” dunia yang datar. Kedua, berpihak kepada kaum miskin dengan menempatkan mereka sebagai prioritas dalam pengambilan kebijakan. Tidak mudah untuk melakukannya, tetapi untuk itulah pemerintah ada.

Kemiskinan salah siapa ?

Teras Utama Padang Ekspres 15/8/2006

*************************************
Beberapa waktu lalu, kita dikagetkan oleh berita yang cukup mengharukan. Pemerintah kota Padang melakukan razia terhadap pengemis dan anak jalanan di sepanjang kota Padang. Razia seperti ini sudah berulang kali dilakukan namun sepertinya angka pengemis dan anak jalanan terus bertambah sehingga cukup jadi alasan buat pemerintah untuk memberantas mereka

Mengapa angka jumlah pengemis dan anak jalanan terus bertambah? Berbagai wacana bisa diungkapkan untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi, dari sekian banyak jawaban, yang jelas pengemis dan anak jalanan senantiasa datang dan bermunculan dari daerah-daerah miskin. Di mana ada kemiskinan, di situ ada pengemis dan anak jalanan.

Mengapa di negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi ini masih ada penduduk yang memilih melanjutkan hidup dengan cara mengemis maupun menjadi anak jalanan? Padahal, jika kita perhatikan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Di situ terbaca dengan jelas, bahwa di antara tujuan kemerdekaan adalah untuk kesejahteraan umum yang didasarkan pada, antara lain, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Begitu UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) juga disebutkan: fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Lantas, mengapa negara tak mampu menjalankan tugas yang sudah diembannya sejak tahun 1945, ketika UUD 1945 pertama kali disusun?

Sebenarnya, negeri bukan tidak mampu. Bumi pertiwi yang kita diami ini menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Mengapa rakyatnya tetap miskin, karena negeri ini, lebih banyak diurus oleh orang-orang yang serakah. Karena keserakahan para pejabatnya, negara lalai dengan tugas pokoknya: menyejahterakan rakyat.

Kekayaan alam yang melimpah ruah itu dikuras, diekploitasi, untuk memperkaya diri sendiri. Padahal, sekali lagi, dalam UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) tertulis dengan jelas bahwa “bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebenar-besar kemakmuran rakyat.”

Kondisi anak Indonesia, data terakhir menunjukkan, kesehatannya tergolong rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Itulah kenyataan yang harus kita terima. Dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang dikeluarkan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Development Program), peringkat Indonesia terus merosot.

Kita tahu, faktor terpenting yang menentukan peringkat itu adalah menyangkut kesejahteraan ekonomi. Kemiskinan di negeri ini bukan hanya di Sumatera Barat. Kemiskinan sudah menyebar ke mana-mana. Bukan hanya di desa-desa, tapi juga di kota-kota. Bahkan kemiskinan di kota lebih parah daripada kemiskinan di desa. Karena di desa meskipun miskin biasanya masih punya rumah. Kalau rumah tidak ada pun udara masih bersih, air relatif bersih, daun Perancih di pagar-pagar rumah dan pekarangan masih ada ada untuk direbus dan dijadikan lauk.

Tapi kalau kota, dari pemukimannya saja dianggap tidak legal, kegiatan ekonomi juga informal. Air bersih harus dibeli, udara kotor, tempatnya desak-desakan. Pekerjaan orang-orang miskin itu, di hampir semua peraturan pemerintah kota dianggap tidak legal, karena dianggap mengusik ketertiban, mengganggu keamanan dan keindahan.

Padahal mereka tidak bodoh. Kalaupun bodoh, tentu bukan karena mereka lahir terus bodoh. Tetapi ada satu sistem pengaturan yang membuat mereka tidak bisa menyerap pendidikan yang baik untuk dirinya. Ada satu struktur atau satu sistem yang membuat sekian banyak orang menjadi secara ekonomi terpinggirkan, secara politik juga terpinggirkan.

Padahal, sumber kekayaan alam kita begitu kaya. Tapi ada di tangan sedikit orang dengan didukung peraturan yang timpang. Inilah yang semakin memperkokoh kemiskinan struktural. Hak dan kewenangan untuk membuat kebijakan hanya ada di tangan sedikit orang, dan tujuannya untuk kepentingan dirinya bukan pada kepentingan mayoritas rakyat.

Dari turun-temurun, sudah berlangsung beberapa abad, ada komunitas yang memiliki hukum adat dalam mengelola kekayaan alam. Tiba-tiba ada kebijakan dari Pemerintah menyatakan hak pengusahaannya ada di perusahaan yang dimiliki sedikit orang. Maka, hutan yang luasnya ratusan ribu hektar, begitu gampang dikuasai sekelompok orang, dirampas dari komunitas masyarakat. negeri yang kaya, gagal menjalankan tugasnya karena ulah para pejabatnya yang tak becus memimpin. Negeri ini menjadi terpuruk seperti sekarang.

Untuk itu, dibutuhkan orang yang bersih menjadi pemimpin. Tapi, para pemimpin yang bersih banyak yang tidak mau karena melihat tidak mungkin kebobrokan ini bisa diberesi. Kalaupun mau, rakyat tidak memilihnya. Deraan kemiskinan dan kesulitan mencari uang yang halal membuat rakyat bersikap pragmatis dalam meniti kehidupannya, termasuk dalam memilih Presiden,Gubernur, Bupati ataupun Walikota. Yang menjadi pertimbangan rakyat dalam memilih mereka bukan karena bersihnya, tapi karena penampilannya, karena janji-janjinya untuk menyediakan kebutuhan hidup yang dihadapi rakyat sehari-hari.

Siapa pun yang menginginkan negeri ini jauh dari malapetaka kemiskinan. harus ikut bahu membahu memberantas korupsi, membersihkan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya, dari penyekit-penyakit kotor yang menyengsarakan rakyat. Para pejabat negara, dari Presiden, Gubernur hingga Wali Nagari harus diingatkan bahwa tugas pokoknya adalah menyejahterakan rakyat yang dipimpinnya bukan memburu dan merazia masyarakat miskin dan melarat. Keserakahan penguasa, sebagian pengusaha, dan mungkin juga diri kitalah yang membuat sebagian besar rakyat semakin melarat, dan tak berdaya dalam kemiskinan.