Menyoal budaya korupsi


Artikel “KORUPSI: (Seolah-olah) Bagian dari Budaya Manusia” (Harian Padang Ekspres, 04 Maret 2006), menarik untuk dicermati. Pertama, karena salah satu penulisnya adalah pejabat pemerintah (gubernur) yang sering menjadi subyek dan objek dominan dari epidemi korupsi itu. Kedua, meski bukan topic baru, namun gejala korupsi dan upaya pemberantasannya merupakan mandat reformasi yang masih belum tuntas hingga kini.

Korupsi, bukan budaya?

Saya sepakat dengan pemahaman bahwa korupsi bukan bagian dari budaya manusia jika merujuk kepada definisi budaya sebagai nilai-nilai moral yang dianggap baik oleh masyarakat. Saya juga percaya bahwa tendensi untuk “open” dan permisif terhadap praktik korupsi bukanlah budaya masyarakat Indonesia (juga masyarakat manapun). Korupsi juga bukan praktik khas masyarakat Indonesia karena korupsi merupakan sebuah anomali dalam sistem (apapun) dan potensial terjadi di manapun (universal).

Jika demikian halnya maka muncul pandangan (1) terdapat sesuatu yang “salah” dalam sistem tersebut sehingga terdapat ruang atau celah yang memungkinkan terjadinya korupsi; (2) sistem sudah “benar” sehingga yang jadi soal adalah kualitas dan moralitas individu yang terlibat dalam sistem itu. Dalam kasus Indonesia, kedua pandangan itu cenderung terbukti. Birokratisme dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia dihiasi banyak celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bermoral sehingga benih2 korupsi tumbuh amat suburnya.

Itulah antara lain yang kemudian menimbulkan budaya koruptif tadi.Tak heran saat ini korupsi telah bergerak kearah budaya yang semakin diterima oleh masyarakat ketika korupsi telah begitu melembaga dan ketika moral bangsa semakin mengalami dekadensi dan degradasi. Korupsi yang dulu tabu dan dianggap sangat memalukan kini terang terangan dilakukan tidak lagi minoritas namun telah merasuki mayoritas anak bangsa. Ketika hal ini dibiarkan bukan mustahil korupsi yang sekarang dianggap kejahatan akan berkembang menjadi suatu yang diterima dan dianggap biasa oleh masyarakat..

Menghilangkan praktik korupsi yang telah berurat dan berakar di Negara ini memang tidak semudah membalik telapak tangan. Menurut Prof Selo Sumarjan korupsi adalah suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat seperti halnya kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia. Yang dibutuhkan adalah penanganan yang jelas, sistematis dan berkelanjutan. Paling tidak ada dua pendekatan yang ramai diperbincangkan yaitu pendekatan prefentif ( pencegahan) serta pendekatan represiv (pemberantasan). Permasalahannya pendekatan mana yang lebih pas merujuk kondisi bangsa saat ini ?

Prevention

Jalan keluar yang ditawarkan dalam tulisan Gubernur Gamawan fauzy tentang perlu adanya kurikulum yang sadar korupsi termasuk kedalam tindakan prefentiv/pencegahan. Menumbuhkan kebencian didalam diri siswa terhadap korupsi dan menganggap korupsi adalah perbuatan yang merendahkan harga diri dia dan keluarganya adalah langkah awal dari penumbuhan kesadaran anti korupsi.

Sebenarnya pendekatan ini telah lama di pahami dan diterapkan di Negara ini. Pendidikan dan pengajaran di sekolah sekolah telah menempatkan korupsi sebagai musuh bersama, begitu juga dengan ceramah ceramah di mesjid yang meninjau korupsi dari sudut agama. Betapa ajaran agama kita mengandung nilai nilai yang menempatkan suap dan korupsi sebagai perilaku yang sangat rendah dimata Tuhan dan masyarakat serta tergolong kepada perbuatan mungkar. Dalam al-Qur'an misalnya, ada ayat yang menyatakan ; "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar." (al-Ankabut; 45).

Realita sesungguhnya himbauan agama itu tidak digubris sebagian masyarakat bahkan oknum agamawan sendiri karena begitu kuatnya pengaruh budaya kapitalis menggerogoti nilai budaya yang menyelusup hingga sendi sendi agama. Sejarah mencatat ketika kasus korupsi DPRD Sumbar terkuak pelaku pendidikan dan pemuka agama (buya) sendiri terjebak kedalam lingkaran hitam yang bernama korupsi.

Represif

Pendekatan represif lebih ditekankan kepada pemberantasan pelaku koruptor itu sendiri. menurut saya pendekatan inilah yang paling pas dengan kondisi masyarakat Indonesia. Koruptor kelas kakap yang mendominasi pelaku korupsi tidak akan tersentuh seketika kalau hanya diperangi dengan tindakan preventif. Kehadiran KPK di Negara ini untuk melakukan penindakan korupsi melalui jerat hukum menjadi agenda utama dalam memberantas korupsi. Dari hal tersebut dipersepsikan bahwa korupsi akan dapat diberantas dan dihabisi dengan mengadili ataupun menindak secara hukum koruptor kelas kakap, mulai dari birokrat, konglomerat hingga mantan Presiden.

Ibarat tubuh manusia, kondisi bangsa ini sudah terlalu parah, bagian yang sudah digerogoti kanker ganas tidak mempan diobati dengan tindakan prefentif namun musti di amputasi dalam arti lain menjerat semua koruptor dengan produk hukum. Tindakan represif ini terbukti manjur ketika diterapkan oleh China. Di Negara non demokrasi tersebut hampir setiap hari ada koruptor yang ditembak mati. Hasilnya selain mengurangi jumlah koruptor juga menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi masyarakat lainnya. Dengan begitu pencegahan (preventif) epidemic korupsi pun berjalan dengan sendirinya.

Dalam prosesnya tindakan represif ini tidak hanya ditekankan kepada pelaku saja melainkan secara sistemik melakukan perubahan juga pada pelaku dan struktur yang menentukan wajah system saat ini. Struktur yang ada saat ini musti dipreteli dan dibongkar satu demi satu dan kemudian dilakukan perubahan mendasar perbagian perbagian untuk dipasang lagi menjadi struktur yang bersih dari noda noda hitam masa lalu.

Saya yakin dan percaya Sumatera Barat kedepan akan semakin jauh dari korupsi jika pemimpinnya paham dan mengerti akar permasalahan korupsi serta mempunyai grand design yang jelas tentang cara dan arah pemberantasan korupsi. Kalo mau jujur sesungguhnya bukan hanya metode atau pendekatan konsep yang dibutuhkan namun intensitas dan kesungguhan dari Pemerintah/Pemimpin untuk segera mengambil tindakan. Dan pemimpin itu sudah kita punyai, semoga dengan kecakapan, kesadaran dan pengalamannya Gubernur Gamawan Fauzy akan membawa rakyat Sumbar ke dalam kehidupan yang bebas dari korupsi.

Tulisan ini dapat dibaca di Padang Ekspres

Valentine’s Day: generasi muda yang jadi korban


Lagi lagi menjelang tanggal 14 februari setiap tahunnya kontroversi terhadap perayaan hari kasih sayang ala barat ini kembali bergulir. Di edisi padang ekspres kemaren Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota, Drs H Achmad Anshori, DSc MPd, mengimbau agar setiap anak muda di 50 kota khususnya tidak merayakan hari valentine karena budaya tersebut tidak sesuai dengan agama Islam dan adat istiadat.

Larangan itu menjadi hal yang selalu berulang ulang disampaikan oleh kalangan yang prihatin terhadap terkikisnya budaya bangsa . Terutama dari kalangan agama yang menilai euofria kasih sayang ini tidak seharusnya dirayakan karena akar historisnya berasal dari budaya Kristiani. Sehingga ulama berpendapat perayaan ini adalah bid’ah dan khurafat karena tidak ada hukumnya dalam Syariah Islam.

Lalu kenapa himbauan ini dari tahun ketahun tidak mendapat respon yang berarti dari generasi muda ? sesungguhnya perayaan hari kasih sayang ini tidak lagi mutlak menjadi milik kaum kristiani yang mengingat akan kepahlawanan pendeta ST. Valentine saja namun lebih dari pada itu perayaan valentine telah menjadi lahan produktif bagi kalangan industri untuk menarik keuntungan berlimpah dalam waktu sesaat.

Valentine, industri dan racun sekuler

Tak dapat dipungkiri tanggal 14 february setiap tahunnya adalah tanggal yang ditunggu2 oleh anak muda di seantero jagad yang sedang di mabuk asmara. Mereka saling menyiapkan kado yang akan dipersembahkan kepada kekasihnya sebagai ungkapan adanya kasih sayang antara mereka. Tidak ketinggalan berbagai TV swasta pun ikut memeriahkan penyambutan momen tahunan ini dengan menyajikan tayangan diorama percintaan yang memukau berunsur cinta yang mengatas namakan kasih sayang.

Momen kasih sayang universal ini amat sangat mudah ditandai. Jauh hari sebelum momen ini tiba kita telah banyak melihat kartu ucapan selamat, cendera mata dan tren fashion berwarna merah jambu telah menyerbu ruang hidup kita. Tak ketinggalan hotel hotel ber kelas menyediakan makan malam romantis yang ditujukan bagi pasangan pasangan muda Betapa saat itu ruang imajinasi kita ikut larut dengan keromantisan yang dijual oleh kalangan pengusaha yang sangat jeli membaca peluang pasar.

Dari sana kita pahami bahwa terdapat sekelompok pengusaha yang meraup keuntungan dengan cara mengeksploitasi momen valentine tersebut dimana mereka menjadikan anak anak muda yang merayakan sebagai pasar mereka yang sangat potensial. Namun yang memprihatinkan kita adalah disamping menggelar dagangan mereka juga merusak jiwa anak muda dengan pemikiran dan pemahaman yang mereka susupi melalui euphoria Valentine’s Day. Pemikiran/konsep generasi muda telah diresapi oleh racun ideology kapitalisme yang berasaskan doktrin sekularisme yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Bagi golongan muda ini merayakan Valentine’s Day dianggap tidak bertentangan dengan aqidah yang mereka pegang. Mereka sejatinya telah terpedaya dengan slogan-slogan dari Barat yang disuntikkan ke dalam pemikiran mereka.

Memahami persoalan

Peran serta kaum kapitalis memanfaatkan momen valentine’s day ini nyata nyata telah menggeser makna valentine’s day itu terutama dikalangan generasi muda. Generasi muda saat ini tidak melihat perayaan hari kasih sayang itu sebagai penghormatan terhadap kepahlawanan ST valentine yang mati karena membela cinta namun mereka hanya sekedar ikut memanfaatkan momentum ini untuk mengungkapkan cinta kepada pasangan mereka tanpa perlu mengetahui asal usul perayaan itu sendiri. Generasi muda telah menjadi korban dari kalangan Industri yang mengail laba sebesar besarnya dengan mengindahkan moral dan aqidah anak bangsa lewat doktrin sekuler. Ini musti kita garis bawahi agar ada pertemuan antara persepsi golongan agamawan dengan persepsi yang terbentuk di golongan generasi muda sendiri. Sebab jika masing masing golongan tidak paham substansi permasalahannya maka kontroversi ini tidak akan pernah berakhir.

Yang perlu kita lakukan sebagai kalangan yang prihatin terhadap perkembangan moral anak bangsa ini bukanlah dengan sekedar memberikan pelarangan terhadap mereka semena mena namun musti dibarengi dengan pengajaran norma agama, aqidah, sejarah serta pengetahuan kontemporer di keluarga dan sekolah sekolah. Tanamkan pada mereka bahwa kasih sayang tidak hanya kasih kepada pacar, pasangan hidup, tetapi juga kasih orangtua kepada anak-anak, dan juga sebaliknya kasih anak-anak kepada orangtua serta kasih sayang kepada sesama manusia. Pengungkapan kasih sayang tersebut tidak ditentukan oleh tanggal tertentu namun diwujudkan dalam pergaulan sehari hari. Hanya dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam jiwalah kita bisa membentengi gempuran luar biasa ajaran sekuler melalui kaki tangan kapitalis dengan produk produk duniawinya.

Menggagas Sumbar sebagai tujuan wisata regional



Perbincangan mengenai pariwisata di Sumatera Barat (Sumbar) kembali menghangat ketika salah satu ikon pariwisata Sumbar, Tabuik, yang merupakan event tahunan di Pariaman terancam batal dilaksanakan pada awal tahun ini. Alasan dibalik itu terbilang naïf, yaitu belum selesainya pembahasan APBD di Dewan Legislatif. Alasan demikian, tak pelak, memantik kekecewaan berbagai lapisan masyarakat dan memberi kesan adanya ketidak kompakan pembuat kebijakan dalam menyikapi persoalan ini. Peristiwa ini barangkali hanya semacam fenomena gunung es dalam permasalahan besar menyangkut prospek dan proyeksi pengembangan dunia pariwisata di tanah Minangkabau.

Sesungguhnya sudah sejak bertahun-tahun lalu, Sumbar dicanangkan sebagai salah satu tujuan kunjungan wisata terbaik di Indonesia. Sejak itu pula pemerintahan Sumbar bertekad memajukan pariwisata sebagai salah satu sumber andalan bagi keuangan daerah, mengingat potensi sumber daya alam Sumbar yang memang cukup terbatas. Sumbar bukanlah wilayah yang kaya dengan minyak atau gas seperti yang dimiliki Riau atau Sumatera Selatan. Material tambang yang dimiliki hanya batu bara yang cadangannya sudah semakin menipis.

Dengan kondisi demikian, maka terdapat rationale yang kuat bagi pemerintah daerah Sumbar untuk mengembangan sector-sektor lain yang potensial memberi kontribusi bagi kas daerah. Salah satu pilihan itu adalah pariwisata.

Persoalannya, sampai saat ini belum ada perkembangan berarti untuk menjadikan Sumbar sebagai daerah tujuan wisata. Sejatinya terdapat sejumlah factor yang dapat diidentifikasi memengaruhi hal itu, khususnya faktor social-budaya dan masalah di tingkat kebijakan. Pertanyaan teknisnya, bagaimana merumuskan kebijakan pariwisata Sumbar?

Kendala Sosio Kultural

Untuk mewujudkan Sumbar sebagai daerah tujuan wisata asing dan domestik, selain dituntut menyajikan pemandangan alam yang indah, masyarakat yang ramah, pelaku pariwisata di sumbar juga musti menyediakan tempat hiburan bagi pengunjungnya. Keberadaan café, night club ataupun diskotek merupakan hal “wajib” yang musti disediakan oleh pengelola wisata, hotel dan lainnya.

Masalah muncul ketika mayoritas penduduk Sumbar adalah muslim yang konon berfalsafahkan adat basandi syarak syarak basandi kitabullah. Dengan kultur dan kehidupan religius yang telah melekat di batin masyarakat, keberadaan tempat hiburan ini meresahkan masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya gesekan yang tidak sehat bagi pertumbuhan pariwisata Sumbar. Dalam hal ini daya tolak masyarakat Sumbar sangat kuat ketika kehidupan mereka merasa terusik dengan kehadiran budaya baru yang jauh berbeda dengan akar budaya Minangkabau. Resistensi dari masyarakat ini berimbas kepada matinya daya tarik wisata bagi wisatawan asing.

Sebagai pembanding dalam kasus ini kita bisa merujuk ke propinsi Bali. Bali dikenal sebagi tujuan wisata internasional yang tetap konsekwen menjalani ritual adatnya tanpa bersinggungan dengan budaya “kosmo” yang di bawa oleh wisatawan mancanegara. Malah ke “taatan” masyarakat Bali kepada religinya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Keberadaan nightclub, bar, call girl dan sarana hiburan lainya dibiarkan tumbuh dan dinikmati oleh pengunjung pulau tersebut sepanjang harinya tanpa merasa cemas akan mendapat penolakan dari masyarakat sekitar. Tentunya Sumbar tidak diharuskan meniru keharmonisan yang terjadi di pulau dewata tersebut karena adanya perbedaan norma budaya, melainkan musti memikirkan strategi apa yang bisa di terapkan agar gesekan antara dua komponen tersebut tidak menimbulkan hal hal yang mematikan kreatifitasan pelaku pariwisata di Sumbar.

Persoalan di tingkat pembuat kebijakan

Dalam tataran pembuat kebijakanpun terjadi hal hal yang sangat kontra-produktif dengan pertumbuhan pariwisata sumbar. Hal ini semakin menyiratkan ambivalen nya sikap pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas kebijakan. Rancangan Perda anti maksiat salah satu kebijakan yang apabila jadi diberlakukan maka akan sangat tidak menguntungkan bagi pelaku pariwisata. Sasaran perda tersebut jelas saja menuju ke kehidupan malam yang merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan asing pada umumnya. Penggerebekan di hotel hotel kelas Melati yang telah lama berlangsung di Kota Padang terbukti telah menurunkan pendapatan bagi pemilik hotel dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan asing maupun domestic yang berkunjung ke kota itu. Disini pembuat kebijakan dihadapkan pada pilihan membuka kran kebebasan seluas luasnya bagi pelaku pariwisata demi memajukan kesejahteraan atau mengakomodir keinginan masyarakat yang ingin melindungi nilai nilai adat dan agamanya. Dalam hal budaya Tabuik yang telah mengakar di masyarakat Pariaman, jelas sekali pembuat kebijakan kurang arif dan cerdas dalam menyikapi persoalan ini.

Merumuskan ulang daya tarik pariwisata sumatera barat.

Ketika kita ditanya apakah yang paling menarik di Sumatra Barat yang bisa dijadikan keunggulan dari daerah lain ? maka jawaban yang mungkin timbul adalah keindahan alamnya. Hal itu mungkin benar ketika yang memberikan penilaian belum pernah berkunjung ke daerah lain sehingga tidak melihat perbandingannya. Mungkin juga jawabannya adalah budayanya yang khas dengan matrilinealnya serta busana daerahnya yang khas. Namun permasalahannya sekarang budaya yang manakah yang bisa membuat kita unggul bersaing dengan budaya lainnya di tanah air semisal jawa, toraja ataupun Bali ?

Kesemuanya ini perlu kita kaji lagi agar tidak menimbulkan kepuasan diri yang berlebihan yang selalu menekankan alam sumbar adalah alam yang paling indah se nusantara, budaya yang paling khas yang berujung kepada kejumudan diri sehingga mengira wisatawan akan berkunjung dengan sendirinya tanpa adanya usaha untuk menarik mereka secara khusus. Masyarakat Sumbar umumnya harus menyadari bahwa setiap keindahan alam, objek panorama, air terjun, ngarai dan lembah sesungguhnya hanyalah sebongkah benda mati yang tidak bernyawa dimana banyak daerah lainpun memilikinya. kita boleh saja menyatakan bahwa alam sumbar jauh lebih indah melebihi alam di Bali, namun dalam kenyataanya Bali adalah ikon pariwisata nasional yang bahkan kepopulerannya jauh melebihi bangsa ini. Dari situ dapat kita tarik satu pelajaran bahwasanya keindahan alam hanya akan menjadi benda mati yang tak bernyawa dan tidak mempunyai daya tarik apapun bagi pengunjung ketika tidak adanya komunitas di daerah tersebut yang memberikan warna dan roh bagi objek wisata tersebut. Terlebih lagi , saat ini telah terjadi perubahan consumers-behaviour pattern atau pola konsumsi dari para wisatawan . Mereka tidak lagi terfokus hanya ingin santai dan menikmati sun-sea and sand, saat ini pola konsumsi mulai berubah ke jenis wisata yang lebih tinggi, yang meskipun tetap santai tetapi dengan selera yang lebih meningkat yakni menikmati produk atau kreasi budaya ( culture ) dan peninggalan sejarah ( heritage ) serta nature atau eko-wisata dari suatu daerah

oleh karena itu perlu kita sadari pentingnya peran komunitas dalam memajukan dunia pariwisata Sumbar. Setiap wisatawan yang berkunjung mengharapkan menemui keramah tamahan dari penduduknya yang melayani dengan sepenuh hati sehingga membuatnya mereka betah menikmati keindahan alam yang disuguhkan.

Perpaduan antara keindahan objek wisata sumbar dengan keramahan penduduk Minangkabau akan terjalin dengan harmonis apabila ada titik temu antara dua elemen ini .Dibutuhkan terobosan baru yang kiranya membutuhkan keberanian dan kesolidan antara pelaku wisata dan pembuat kebijakan. Apabila pelaku pariwisata dan pembuat kebijakan memutuskan untuk mengorbankan kepentingan masyarakat yang ingin menjaga norma agama dan budaya maka akan menimbulan cost social yang sangat tinggi. Dengan meniadakan fasilitas hiburan malam maka secara tak langsung wisatawan dari belahan eropa, amerika dan Australia yang terbiasa dengan hiburan malam tidak akan memprioritaskan untuk mengunjungi Sumbar. Kemungkinan wisatawan yang akan bertahan adalah sebagian wisatawan asia seperti Malaysia, singapura, Jepang dan timur tengah serta wisatawan domestic tentunya yang lebih tertarik dengan wisata alam dan budaya. Pilihan terakhir adalah yang paling aman, karena tidak akan menimbulkan gesekan sosial berkepanjangan.

Untuk itu musti ada brand yang jelas yang mencerminkan perpaduan budaya asli masyarakat dengan strategi pertumbuhan dunia pariwisata Sumbar. Dalam hal ini menyiapkan strategi khusus untuk menggarap wisatawan regional yang masih mempunyai akar budaya yang sama dengan Indonesia dan Sumbar khususnya.Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian pertama bagi pemrov sumbar untuk jangka waktu dekat sehingga melalui survei yang mendalam Sumbar bisa memiliki branding yang kuat seperti halnya jogja never ending asia yang telah begitu bagus menjual image jogja dimata dunia internasional.

tulisan ini dapat dibaca di Padang Ekspres Online