Singgasana Radja Nusantara

Partai Islam; Jalan Terjal Menuju Puncak

2009-04-18T18:45:00.000+07:00

Keberadaan Partai Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam selalu menarik untuk ditelaah. Di Indonesia, gagasan tentang hubungan politik dan Islam telah berlangsung secara dinamis sejak zaman kolonial. Pada era pasca kolonial hubungan tersebut mengalami dinamikanya tersendiri yang oleh para pakar politik diklasifikasikan ke dalam beberapa macam. Rahmani Timorita Yulianti yang mengutip pendapat Abd. Azis Taba menyatakan bahwa hubungan negara dan Islam pada Orde Lama bersifat antagonis, kemudian berubah menjadi resiprokal kritis sejak adanya inisiatif proses pemahaman posisi keduanya (1982-1985), kemudian dari tahun 1985-1998 bersifat politik akomodatif.

Ketika era reformasi baru saja dimulai dengan beralihnya kepemimpinan Soeharto ke Presiden Habibie, politik indonesia menjadi kembali bergairah dengan keluarnya keputusan Habibie untuk tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Akibat dari kebijakan ini bermunculanlah partai politik Islam yang mengusung Islam sebagai asas politik antara lain Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan (PK).

Bermunculannya partai Islam ini tidak membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam serta merta memberikan pilihan kepada partai-partai ini. Pemilu 1999 membuktikan bahwa partai Islam tidak mampu meraih suara signifikan dimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi pemenang. Pada pemilu 2004pun terjadi hal yang sama dimana Partai Golkar memenangi pemilihan diikuti oleh PDIP yang sama-sama berideologi nasionalis. Dalam konteks inilah kajian tentang partai Islam sangat menarik untuk dicermati.

Tipologi Partai Islam

Dari beberapa kajian yang pernah ada, partai Islam di Indonesia bisa dibedakan dari asas politiknya dan atau basis massa politiknya. Menurut penelitian yang dilakukan Arsekal Salim, partai politik Islam di Indonesia, adalah partai yang menggunakan label Islam (nama, prinsip, dan simbol), atau tidak menggunakan label Islam tetapi perjuangan sebenarnya adalah terutama untuk kepentingan umat Islam tanpa mengesampingkan kepentingan non-Muslim, atau tidak menggunakan label Islam, programnya juga untuk kepentingan semua penduduk Indonesia, tetapi konstituen utamanya berasal dari umat Islam.

Berdasarkan definisi dan kategori yang dibuat Arsekal Salim di atas, maka yang termasuk partai Islam kategori pertama semisal PPP, PBB,PNUI, PMB dan PKS. PPP menggunakan asas Islam dan memakai simbol Ka’bah yang merupakan simbol yang sakral dalam Islam. PBB asasnya Islam dengan lambang bulan sabit dan bintang yang menjadi ciri khas Islam. Kemudian kategori kedua dan ketiga seperti PKB dan PAN. Kedua partai tersebut tidak menggunakan asas Islam dan tidak menggunakan simbol-simbol Islam namun, konstituen utamanya adalah umat Islam sehingga tidak dapat dikatakan tidak kedua partai ini adalah partai Islam

Sementara itu, Muchammad Yuliyanto membagi entitas parpol Islam ke dalam dua konsepsi. Pertama, parpol Islam adalah parpol yang memiliki asas kepartaian Islam dengan kepemimpinan partai di bawah kendali orang-orang yang tidak diragukan keislamannya. Di samping itu, partai tersebut mengusung simbol-simbol keislaman dari tanda gambar sampai ke jargon-jargon politik. Partai demikian juga menamakan diri sebagai partainya orang Islam. Sekadar contoh adalah PPP, PBB, PUI, PSII, Masyumi sampai PUMI. Kedua, parpol yang secara asas, simbol, jargon dan perilaku keseharian amat jauh dari warna Islam, tetapi secara kepemimpinan di bawah kendali orang-orang beridentitas keislaman. Biasanya parpol demikian mengedepankan diri sebagai partai terbuka, namun memiliki basis konstituen umat Islam dan ormas keagamaan tertentu. Misalnya PKB dan PAN.

Melihat tipologi partai Islam diatas maka untuk Pemilu 2009 nanti setidaknya tercatat 9 Partai Islam yang sesuai dengan kategori diatas yang akan akan bertarung yaitu PKS, PPP, PBB, PBR, PKU, PNU, PAN, PKB dan PMB.

Dari pengelompokan partai Islam diatas ternyata masyarakat juga memiliki penilaian sendiri terhadap partai islam mana yang benar-benar islami dan yang nasionalis. Berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) ternyata persepsi masyarakat terhadap partai Islam menunjukkan bahwa partai yang menurut masyarakat paling Islam adalah PKS mengungguli PPP, PKB dan PBB. Sementara Golkar, dianggap paling Pancasilais bersama PDI Perjuangan dan Demokrat. Catatan LSI juga menunjukkan PKS memperoleh kemajuan paling besar dibandingkan parpol Islam lainnya menjelang Pemilu 2009.

Grafik Survey LSI
Partai yang paling Islamis (versi LSI)

Sumber: Survey LSI September 2008

Dari hasil survey ini, LSI menyimpulkan bahwa persepsi ini sedikit dipengaruhi oleh sikap partisan pemilih, yakni kemampuan untuk mengidentifikasi keislaman partai sedikit terkait dengan kecenderungan pilihan terhadap partai bersangkutan. Walapun PBB oleh ahli dianggap lebih Islami dalam platform-nya, tapi di mata pemilih PKB dinilai lebih Islami meskipun tidak berplatform Islam karena pemilih PKB cenderung lebih banyak dari pemilih PBB.

Namun demikian, menurut LSI, secara umum penilaian pemilih atas tingkat keislaman partai ini sama dengan asessment para ahli. Golkar atau PDIP dipersepsikan jauh kurang Islami dibanding PKS misalnya. Di samping itu, di mata pemilih identitas Islam dan Pancasila cukup berbeda dan terpisah. PKS paling Islam, dan Golkar paling Pancasilais misalnya. Secara elektoral, Pancasila tidak bisa diidentikan dengan Islam, atau sebaliknya.

Namun dari survey yang berbeda yang dilakukan oleh Lembaga Survey Nasional (LSN) terdapat perbedaan cukup signifikan mengenai hal ini. PKS menduduki peringkat keempat partai yang dianggap paling Islami. Prosentase terbesar responden (76,9 persen) mempersepsikan PKNU sebagai partai yang paling Islami. PPP yang benar-benar berasas Islam berada di posisi kedua (75,9 persen). Di tempat ketiga PKB (67,3 persen), diikuti PKS (63,9 persen. Sementara itu, PBB di nomor lima (61,5 %), lalu PAN (55,3 persen), PBR (42,9 persen) dan PMB (20,4 persen)

Partai Paling islami (versi LSN)

Sumber: Hasil Survey LSN Oktober 2008

Dari kedua survey diatas, meskipun memiliki hasil yang berbeda setidaknya menunjukkan kebenaran dari kategorisasi yang dibuat oleh dua peneliti diatas. Masalah mana partai Islam yang paling Islami sepenuhnya tegrantung dari persepsi masyarakat yang menilainya.

Pencapaian suara Partai Islam dari Pemilu ke Pemilu
Pencapaian suara partai Islam dari pemilu ke pemilu cenderung menunjukkan penurunan. Pada Pemilu 1955 dari enam parpol Islam yang ikut berlaga yakni Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI, dan AKUI, akumulasi suara yang berhasil diperoleh 43,9 persen dari total suara sah. Perolehan suara tersebut justru semakin kecil dalam pemilu-pemilu berikutnya. Pemilu 1971 misalnya dengan empat partai Islam hanya terkumpul 27,1 persen.
Pada era Orde Baru di mana PPP sebagai satu-satunya partai Islam selama lima kali pemilu (1977, 1982, 1987, 1992, 1997) range suara tidak lebih dari 16-30 persen. %. Pada pemilu 1999, total suara partai Islam (PKB, PPP, PAN, PK, PKNU) anjlok menjadi 36.8%. Untuk lebih jelasnya lihat tabel hasil perolehan kursi partai-partai pada pemilu 1999 berikut ini.

Tabel: Perolehan suara Partai Pemilu 1999
No. Nama Partai Suara DPR Kursi
Tanpa SA Kursi
dengan SA
1. PDIP 35.689.073 153 154
2. Golkar 23.741.749 120 120
3. PPP 11.329.905 58 59
4. PKB 13.336.982 51 51
5. PAN 7.528.956 34 35
6. PBB 2.049.708 13 13
7. Partai Keadilan 1.436.565 7 6
8. PKP 1.436.565 4 6
9. PNU 679.179 5 3
10. PDKB 550.846 5 3
11. PBI 7.528.956 34 35
12. PDI 2.049.708 13 13
13. PP 655.052 1 1
14. PDR 427.854 1 1
15. PSII 375.920 1 1
16. PNI Front Marhaenis 365.176 1 1
17. PNI Massa Marhaen 345.629 1 1
18. IPKI 328.654 1 1
19. PKU 300.064 7 6
20. Masyumi 456.718 1 -
21. PKD 216.675 1 -
22. PNI Supemi 377.137 1 -
23. Krisna 369.719 0 -
24. Partai KAMI 289.489 - -
25. PUI 269.309 - -
26. PAY 213.979 - -
27. Partai Republik 328.564 - -
28. Partai MKGR 204.204 - -
29. PIB 192.712 - -
30. Partai SUNI 180.167 - -
31. PCD 168.087 - -
32. PSII 1905 152.820 - -
33. Masyumi Baru 152.589 - -
34. PNBI 149.136 - -
35. PUDI 140.980 - -
36. PBN 140.980 - -
37. PKM 104.385 - -
38. PND 96.984 - -
39. PADI 85.838 - -
40. PRD 78.730 - -
41. PPI 63.934 - -
42. PID 62.901 - -
43. Murba 78.730 - -
44. SPSI 61.105 - -
45. PUMI 49.839 - -
46. PSP 49.807 - -
47. PARI 54.790 - -
48. PILAR 40.517 - -
Jumlah 105.786.661 462 462
Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 1999
Dalam Pemilu 2004 lalu, nasib parpol Islam sedikit lebih beruntung dengan 21,17 persen suara dari 5 parpol Islam yang ada. Hal ini tidak lepas dari fenomena PKS dengan perolehan 7,34 persen setelah dalam Pemilu 1999 hanya mencapai 1,36 persen. Kalaupun diakumulasikan dengan PKB dan PAN akumulasi suara ketujuh partai tersebut tidak lebih dari 40 persen.
Dengan demikian pada pemilu 2004 ini, partai Islam yang terdiri dari 7 partai hanya memperoleh 231 kursi dari total 550 kursi. Untuk lebih jelasnya hasil perolehan partai-partai pada pemilu 2004 dapat dilihat dari tabel berikut ini.
Tabel Perolehan Suara Partai Islam 2004
No. Urut Nama Partai Politik Jumlah Suara
Sah Partai
Politik Jumlah Kursi
1. PNI 923.159 1
2. PBSD 636.397 0
3. PBB 2.970.487 11
4. MERDEKA 842.541 0
5. PPP 9.248.764 58
6. PDK 1.313.654 5
7. PIB 672.952 0
8. PNBK 1.230.455 1
9. DEMOKRAT 8.455.225 57
10. PKPI 1.424.240 1
11. PPDI 855.811 1
12. PNUI 895.610 0
13. PAN 7.303.324 52
14. PKPB 2.399.290 2
15. PKB 11.989.564 52
16. PKS 8.325.020 45
17. PBR 2.764.998 13
18. PDIP 21.026.629 109
19. PDS 2.414.254 12
20. GOLKAR 24.480.757 128
21. PANCASILA 1.073.139 0
22. PSI 679.296 0
23. PPD 657.916 0
24. PELOPOR 878.932 2
JUMLAH 113.462.414 550
Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 1999

Perlu dicatat, total suara partai Islam dua pemilu ini masih memasukkan PAN dan PKB. Jika PAN dan PKB dikeluarkan dari partai Islam, maka suara partai Islam lebih sedikit.

Konflik Internal

Secara umum, gambaran partai-partai Islam sejak era reformasi bergulir banyak diwarnai koflik internal yang berujung pada perpecahan partai sehingga membentuk partai Islam sempalan. Contohnya PKB, partai ini telah berulangkali mengalami perpecahan antara tokoh utama Gus dur dan tokoh lainnya seperti Matori Abdul Jalil, Alwi Shihab dan terakhir Muhaimin Iskandar. Pada konflik yang muncul setelah Mukatamar PKB 2005 di Semarang, sejumlah kader yang tersisih dari partai akhirnya mendirikan dan bergabung ke dalam Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Partai ini dipelopori oleh sejumlah politisi antara lain Choirul Anam dan kiai khos yang merasa tidak sehaluan lagi dengan PKB. Lahirnya PKNU ini di prediksikan membuat suara nahdliyin terpecah pada pemilu nanti sehingga menyebabkan pengurangan suara PKB secara signifikan pada pemilu 2009.

Kasus yang sama juga mewarnai pilihan politik Muhamadiyah. PAN yang selama ini dianggap sebagai partai muhamadiyah juga mengalami perpecahan yang menyebabkan suara Muhammadiyah semakin terpolarisasi. Perubahan gaya kepemimpinan PAN pasca dipimpin Amien Rais serta kekecewaan kalangan Muhammadiyah terhadap PAN yang dianggap gagal menyuarakan aspirasi politik warga Muhammadiyah telah membuat kader muda Muhammadiyah merasa tidak sehaluan lagi sehingga lahirlah Partai Matahari Bangsa (PMB). Lahirnya PMB ini juga akan membuat perolehan suara PAN akan berkurang secara signifikan terutama dari warga Muhammadiyah.

Partai Bintang Reformasi (PBR) meskipun tidak mengalami perpecahan namun tampaknya juga akan mengalami pengurangan suara. Partai ini dulunya lahir oleh kharisma KH. Zainuddin MZ, seiring dengan keluarnya KH Zainuddin MZ maka pamor partai ini semakin menurun dan semakin ditinggalkan oleh pendukungnya.

Hal itu menunjukkan, konflik internal parpol Islam tampaknya akan menjadi masalah utama sehingga dapat diprediksi akan terjadi penggembosan politik pada induk pecahan partai tadi.Bila hal itu terjadi maka suara partai Islam akan terus mengalami penurunan.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa parpol yang berdasarkan Islam atau menjadikan umat Islam sebagai basisnya, sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda menguat dan terkonsolidasi dengan baik karena masih tetap bergumul dengan pelbagai masalah internal, yang membuat hampir tidak mungkin bagi mereka dapat berkembang menjadi parpol yang kuat dan modern sehingga memiliki peluang yang kuat pada 2009.

Satu-satunya partai Islam yang masih mungkin meningkatkan perolehan suaranya adalah PKS. Namun, PKS saat ini juga sedang bergumul dengan masalah identitas partainya. Sejak dicanangkan sebagai partai plural beberapa waktu lalu PKS sering dilanda pro dan kontra. Pergerakan PKS dari partai Islam kanan yang bergerak menuju ketengah menyimpan bara yang bila tidak tertangani dengan baik juga akan menjadi bibit perpecahan.

Dalam disertasinya mengenai prospek PKS di Indonesia, Ahmad Norma Permana menyatakan bahwa perilaku politik PKS cenderung ideologis ketika institusi politik masih tidak menentu (1998 – 2002). Menurutnya, secara organisatoris PK waktu itu masih demokratis dengan menempatkan Munas sebagai lembaga pengambil kebijakan tertinggi. Dalam pemilu PK juga masih meyakini bahwa moralisme adalah jalan utama menuju sukses pemilu dan dalam pemerintahan PK hanya mau bekerjasama dengan partai Islam.

Sementara itu setelah menjadi PKS dan melakukan konsolidasi demokrasi, perilaku politik PKS makin pragmatis. Dalam organisasi, majelis Syuro menjadi pengambil keputusan tertinggi (oligarchis) dan dalam pemilu lebih mengutamakan propaganda politik ketimbang dakwah. Dalam pemerintahan PKS juga menomorsatukan jabatan dengan kesediaan bekerjasama dengan siapa saja termasuk partai Kristen.

Tayangan Iklan PKS yang menampilkan gambar pahlawan nasional secara gamblang menunjukkan peralihan identitas tersebut yang rentan menuai konflik. Iklan yang ditayangkan di TV tersebut menuai beragam protes antara lain dari Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin yang menganggap pemasangan gambar KH Ahmad Dahlan adalah sebuah ketidakpantasan karena KH Ahmad dahlan adalah pendiri Muhammadiyah yang tidak masuk dalam struktur politik manapun. Penolakan terhadap iklan tersebut juga datang dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) karena memuat gambar pendiri NU KH Hasyim Asyari.

Terlepas dari substansi pro dan kontra tersebut, kasus ini menujukkan bahwa ada semacam penghalang bagi sesama partai Islam dan atau elemen Islam untuk bisa bersatu dan berkonsolidasi dengan baik dalam memperjuangkan nilai-nilai politik islam. Bila ini selalu terjadi maka, sangat sulit diharapkan partai Islam mampu mendulang perolehan suara yang cukup signifikan untuk paling tidak mengimbangi perolehan partai nasionalis sekuler.

Peluang partai Islam 2009

Bagaimana prospek partai Islam pada pemilu 2009 ? Hasil survei opini publik yang diadakan berbagai lembaga survey menunjukkan bahwa perolehan suara partai Islam tidak akan jauh dari hasil pemilu 2004. Survei CSIS misalnya menunjukkan bahwa sepertiga pemilih (30 %) belum menentukan pilihan. Dari yang sudah menentukan pilihan, 20.3% menyatakan akan memilih PDI-P. 18.1% memilih Golkar, 11.8% menyatakan pilihannya ke PKS. Sementara itu 6.8 % sudah menentukan pilihan ke PKB, Partai Demokrat sebesar 5.2%, PPP sebesar 2.7%, dan PAN sebesar 1.7%.

Grafik : Hasil Survey CSIS tentang Pilihan Masyarakat terhadap Partai Politik 2009

Sumber: Hasil Survey CSIS 2008

Suara PKS yang menanjak cukup tajam menurut hasil survei ini sebagian besar mengambil dari suara PAN dan PPP. Artinya, pangsa suara PKS bersinggungan langsung dengan partai Islam modernis lain seperti PAN, PPP dan PBB. Suara PKB yang akan jatuh ke PKS diprediksi kecil. Di samping karena pemilih PKB memiliki loyalitas tinggi, juga karena karakteristik sosio-religious dan demografis pemilih PKB dan PKS berbeda. Pemilih PKB rata-rata berdomisili di wilayah rural, berpendidikan rendah dan berpendapatan menengah ke bawah. Pecahab suara PKB di perkirakan lebih banyak lari ke PKNU yang memiliki latar socio-cultural yang sama.

Sementara itu potensi suara PAN diperkirakan cukup besar pindah ke PKS mengingat loyalitas pemilih PAN terhitung rendah yakni hanya 31% . Hasil survey menyatakan pada 2009 nanti sekitar 22,5% pemilih PAN pada pemilu 2004 yang akan menjatuhkan pilihan pada PKS.

Sementara itu pemilih PKS pada pemilu 2004 yang akan tetap memilih PKS pada pemilu 2009 sebesar 75,4%. Ini rekor tertinggi loyalitas pemilih. Peringkat kedua, Golkar (61%), disusul PDI-P (55,1%) PKB (48, 5%). Tingkat loyalitas pemilih partai Demokrat terhitung paling rendah (18.7%). Ini bukti bahwa pemilih partai Demokrat adalah swing voters dan fenomena sesaat.

Hasil survey LSI juga mendapatkan bahwa bila Pemilu diadakan pada bulan September 2008, ternyata masyarakat menjatuhkan pilihan kepada partai Islam sebanyak 16,6 % sementara yang lain menjatuhkan pilihan kepada partai non-Islam sebanyak 60 % sedangkan sebanyak 24,4 % menyatakan belum tahu akan emmilih partai yang mana.

Grafik: Partai Yang akan Dipilih Bila Pemilihan Anggota DPR dilakukan Sekarang

Sumber: Survey LSI September 2008

Hasil survey LSI ini menunjukkan bahwa secara umum, Muslim, lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya,cenderung memilih partai non-Islam. Kecenderungan sikap elektoral ini stabil atau bahkan menguat dalam empat tahun terakhir.

Mengaca pada hasil jajak pendapat tersebut, partai-partai yang berasas Islam atau berbasis massa Islam perlu mencari strategi yang matang untuk mengembangkan suara di luar suara tradisional. Dari 34 partai baru, setidaknya terdapat sembilan parpol Islam ataupun parpol yang berbasiskan ormas Islam. Dari 9 parpol tersebut bisa dikatakan mempunyai basis massa yang sama sehingga pertarungan antar parpol Islam tersebut hanya akan memperbutkan suara yang ada terutama konstituen partai islam yang terlebih dahulu mengikuti pemilu seperti PAN, PBB, PBR dan PKB

Penutup

Seperti yang disampaikan diawal tulisan ini, dinamika politik Islam di Indonesia selalu menarik dan unik untuk ditelaah dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, tetapi setiap kali Pemilu digelar mulai dari 1955 hingga 2004, parpol yang berbasiskan Islam tetap saja mendapatkan dukungan minoritas. Kondisi seperti ini diyakini masih akan terulangi pada Pemilu 2009 mendatang.

Hal ini membuktikan bahwa embel-embel agama tidak cukup ampuh dipakai untuk menarik simpati dan dukungan konstituen. Realitas menunjukkan bahwa wacana keagamaan belum bisa dijadikan entry point untuk merebut dukungan pada parpol yang bernuansa keagamaan. Tapi benarkah hasil pemilu ini merupakan sinyal yang jelas bahwa mayoritas Muslim sudah tak lagi menganggap penting simbol-simbol Islam dalam politik dan lebih peduli pada substansi?

Jika memang demikian, ini mungkin bisa dilihat dari dua arah yang saling terkait. Pertama, kaum Muslim lebih peduli untuk menjadikan Islam sebagai etika sosial, lebih mementingkan agar segala urusan kemasyarakatan—termasuk politik— dipengaruhi dan disemangati oleh nilai-nilai agama, seperti kejujuran, keadilan, dan sebagainya. Kesimpulan ini boleh ditarik, mengingat dalam lima belas tahun terakhir “Islam kultural” jelas menampakkan perkembangan yang sangat mengesankan di negeri ini. Jadi “ketidakpedulian” mereka pada “Islam politik” bukan karena mereka menganggap politik tidak penting, melainkan justeru karena meningkatnya kesadaran keagamaan mereka pada hal-hal yang jauh lebih penting daripada simbol. Kedua, berkaitan dengan itu, umat Muslim makin percaya bahwa adalah mungkin kepentingan umat Islam diperjuangkan pewujudannya oleh para politisi dari luar lingkungan “Islam politik”, atau bahkan kalangan non-Muslim.

Sepanjang tahun 2008, di antara partai-partai Islam yang cukup mengalami kemajuan berarti dilihat dari sikap elektoral pemilih adalah PKS. Tapi kemajuan PKS ini tidak mengancam suara dari partai-partai non-Islam,seperti PDIP, Golkar, dan Demokrat. Meningkatnya dukungan pada PKS disatu pihak dan dipihak lain suara partai-islam lainnya mengalami penurunan mengindikasikan bahwa kenaikan dukungan pada PKS terjadi dengan menggerogoti partai-partai Islam yang lain.

Lalu, bagaimana sesungguhnya peluang partai-partai Islam menghadapi pemilu 2009 ?

Melihat dinamika dan fakta yang ada, peluang parpol Islam maupun berbasis massa Islam tidak akan besar pada 2009. Faktor penyebabnya antara lain, konflik internal yang masih melanda sebagian partai Islam serta masih kurang responsifnya partai islam terhadap kondisi masyarakat yang diperparah oleh ideologi partai yang ekslusif. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah kepemimpinan yang sentralistik, memiliki ego yang tinggi sehingga susah untuk menyatukan berbagagai kepentingan menjadi isu utama dalam memperjuangkan nilai-nilai Islami

Bila partai Islam ingin mepertahankan suara pemilihnya atau bahkan meningkatkan pemilihnya meminjam istilah Burhanuddin Muhtadi dibutuhkan pembenahan yang menyeluruh baik intra ataupun ekstra antara lain;

Pertama, Parpol Islam harus segera melakukan rekontruksi dan penataan mendasar agar posisinya pada 2009 meningkat dan membaik.

Kedua, partai-partai Islam harus mempersiapkan kader-kadernya yang berkualitas untuk menyuplai penyelenggara negara yang dapat memberikan solusi dan menyelesaikan persoalan kebangsaan yang multidimensi disegala bidang.

Ketiga, parpol Islam hendaknya responsif terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat dengan menjalankan program yang dapat menyelesaikan masalah riil masyarakat, antara lain masalah tenaga kerja/pengangguran, kemiskinan dan pendidikan. Parpol Islam harus merevitalisasi politik yang simbolik menjadi politik yang substantif, dalam arti menjabarkan secara jelas visi dan misi keislaman ke dalam program dan kerja politik yang relevan di masa kini.

Keempat, partai Islam harus lebih mengedepankan kepentingan jangka panjang daripada jangka pendek partai. Kepentingan jangka panjang dalam arti tidak terjebak pada kekuasaan. Karena kekuasaan akan menjadikan partai-partai Islam melupakan tujuan jangka panjangnya.

Kelima, Kalau target elektoralnya adalah menjadi partai terbesar, maka partai Islam harus keluar dari captive market-nya dengan merambah konstituen baru yang selama ini bernaung di rumah-rumah partai nasionalis. Partai Islam harus mengekplorasi dan menawarkan program-program untuk kesejahteraan rakyat yang lebih terukur, dan tidak lagi mengandalkan retorika yang menguatkan sentimen keagamaan. Bila tidak maka partai Islam hanya akan saling memakan (kanibalisasi) satu sama lain

Koalisi untuk Pemerintahan yang Kuat

2008-09-12T07:17:00.001+07:00

Harian Jurnal Nasional Kamis 11 September 2008

Hakikat koalisi sendiri adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomuos), dan tahan lama (durable).

Benni Inayatullah

Wacana koalisi partai politik di Indonesia kembali menghangat seiring berhembusnya rencana koalisi antara Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bila wacana ini benar-benar bisa dilaksanakan maka akan menjadi angin segar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Banyaknya partai yang akan bertarung pada pemilu 2009 nanti memang menggiring partai politik untuk berkoalisi agar bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Terutama bila Undang-Undang Pemilihan Presiden yang sedang dibahas saat ini memutuskan persyaratan yang tinggi bagi partai untuk bisa mencalonkan misalnya 30 persen, maka bisa dipastikan tak ada satupun parpol yang mampu mengajukan calon secara sendiri.

Pemerintahan yang Kuat

Dalam sistem pemerintahan presidensil yang multipartai, koalisi adalah suatu keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Hakikat koalisi sendiri adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomuos), dan tahan lama (durable). Pemerintahan yang kuat bisa diartikan pemerintah yang mampu menciptakan dan mengimplementasikan kebijakannya tanpa khawatir mendapat penolakan atau perlawanan di parlemen. Pemerintahan yang mandiri adalah pemerintah yang mampu mengimplementasikan program dan kebijakan yang populer ataupun yang tidak populer tanpa harus didikte koalisi pendukungnya. Sedangkan pemerintah yang tahan lama adalah pemerintahan yang mampu mempertahankan kekuasannya dalam periode tertentu (5 tahun) tanpa harus khawatir diturunkan oleh elit tandingannya dengan seenak hati.

Dalam sejarah politik Indonesia, koalisi yang seperti ini boleh dikatakan belum pernah terjadi. Sejak demokrasi liberal tahun 1950-an, koalisi yang terbentuk adalah koalisi yang rapuh dan cair sehingga kabinet yang terbentuk jatuh bangun. Koalisi Kebangsaan yang mengusung Mega-Hasyim pada Pemilihan Presiden 2004 yang digawangi PDIP dan Golkar juga bubar di tengah jalan menyusul kepindahan Golkar dari koalisi Kebangsaan menjadi partai pendukung SBY-JK yang diusung koalisi Kerakyatan.

Sebagai koalisi yang berhasil mengantarkan SBY-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2004-2009, koalisi kerakayatan juga bukanlah koalisi dalam gambaran yang ideal. Kasus terakhir yang membuktikan ini adalah lolosnya hak angket BBM dimana yang ikut mengajukan adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan pendukung koalisi Kerakyatan. Rapuhnya koalisi yang terbentuk ini tentu saja tidak akan mampu melahirkan pemerintahan yang kuat dan tegas. Setiap program dan kebijakan yang diusulkan presiden harus mempertimbangkan kepentingan partai anggota koalisinya. Bila tidak, maka koalisi yang rapuh itu bisa saja bubar di tengah jalan dan berbalik menjadi lawan pemerintah. Situasi seperti inilah yang mungkin menyebabkan presiden SBY terlihat sering ragu-ragu dan kurang tegas.

Koalisi Permanen

Untuk membentuk pemerintahan yang kuat, mandiri dan tahan lama, maka koalisi yang harus dibentuk adalah koalisi yang permanen. Yaitu koalisi yang terbentuk dari adanya nilai-nilai bersama, tujuan politik yang sama dengan adanya konsensus dan kontrak politik untuk mepertahankan koalisi. Bukanlah koalisi pragmatis yang hanya berdasarkan kepentingan sesaat untuk merebut kekuasaan.

Koalisi permanen ini memang tidak bisa dibentuk dengan sembarangan. Mengacu pada teori Arend Lijphart, setidaknya terdapat empat teori koalisi yang bisa diterapkan di Indonesia. Pertama, minimal winning coalition dimana prinsip dasarnya adalah maksimalisasi kekuasaan. Dengan cara sebanyak mungkin memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu untuk diajak berkoalisi. Kedua, minimum size coalition, dimana partai dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekadar mencapai suara mayoritas. Ketiga, bargaining proposition, yakni koalisi dengan jumlah partai paling sedikit untuk memudahkan proses negosiasi. Keempat, minimal range coalition, dimana dasar dari koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis untuk memudahkan partai-partai dalam berkoalisi dan membentuk kabinet.

Dalam praktik, koalisi kerakyatan yang mengusung SBY-JK pada Pilpres 2004 tidak memenuhi teori di atas. Sehingga dalam perjalanan pemerintahan tidaklah mengherankan bila koalisi yang terbentuk tidak memenuhi hakikat koalisi (strong, autonomuos, durable). Presiden kita, SBY berasal dari partai kecil dan gabungan partai kecil (Demokrat, PBB, PKPI, PKS dan belakangan Golkar). Meskipun dipilih langsung oleh rakyat, pemerintahan SBY masih harus menghadapi kekuatan oposisi PDIP yang kekuatannya masih berimbang. Sehingga pemerintahan yang terbentuk tidak terlalu kuat, kemandirian pemerintahan juga masih diragukan karena sering didikte oleh koalisi sehingga terkesan presiden SBY terlalu berhati-hati dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Bahkan untuk mempertahankan pemerintahan pun SBY harus cermat dalam menjalankan roda pemerintahan bila tidak ingin dilengserkan oleh lawan-lawan politiknya.

Cerita koalisi seperti itu tentu tidak akan terjadi bila parpol di Indonesia menciptakan koalisi permanen yang berdasarkan teori yang jelas. Koalisi yang mudah memang berawal dari kesamaan ideologi. Namun kesamaan ideologi juga harus disertai oleh adanya nilai-nilai bersama dan tujuan politik yang sama untuk diperjuangkan. Nilai bersama dan tujuan yang sama itulah yang akan menimbulkan saling percaya (trust) yang akan menjadi perekat bagi anggota koalisi untuk menciptakan pemerintahan yang tahan lama (durable).

Merujuk kepada wacana koalisi Golkar-PDIP saat ini, secara teori koalisi ini bisa terbentuk karena kedua partai ini adalah partai terbesar sehingga mudah mencapai suara mayoritas (minimal winning coalition), koalisi dengan jumlah partai yang sedikit (minimum size coalition), dan ideologi yang hampir sama (minimal range coalition). Pertanyaan selanjutnya apakah kedua partai ini mempunyai nilai-nilai bersama dan tujuan politik yang sama untuk diperjuangkan? Bila tidak tentu saja koalisi ini hanyalah koalisi pragmatis yang hanya bertujuan untuk merebut kekuasaan namun mengabaikan hakikat koalisi. Sepertinya syarat terakhir itu belum dimiliki oleh Golkar dan PDIP sehingga kemungkinan untuk berkoalisi masih tipis dan bilapun terbentuk maka koalisi tersebut tak lebih dari koalisi pragmatis yang berorientasi kekuasan ketimbang membentuk pemerintahan yang kuat dan efektif yang kita harapkan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Analis Politik dan Perubahan Sosial The Indonesia Institute

Suara Terbanyak dan Konflik Hukum

2008-08-27T08:23:00.001+07:00

Dimuat di Jurnal Nasional 27 Agustus 2008

Hingga saat ini sedikitnya terdapat 9 partai politik (parpol) yang akan menerapkan sistem suara terbanyak dalam menetapkan calon legislatif (caleg) 2009 nanti. Parpol itu antara lain: PAN, Golkar, Demokrat, Barnas, Hanura, PBR, PDS, PDIP dan PNBK. PDIP memakai suara terbanyak bila ada caleg yang mendapatkan suara 15 % BPP namun bila tidak ada maka kembali ke nomor urut sedangkan PNBK menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di suatu daerah pemilihan (dapil).

Dengan diterapkannya sistem suara terbanyak maka sudah terdapat dua sistem yang dipakai dalam menetapkan caleg terpilih. Pertama, tetap mengacu kepada Undang-Undang Pemilu No 10 Tahun 2008. UU Pemilu ini mengatur bahwa calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan perolehan suara calon yang mendapatkan 30 % dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) di dapil tersebut. Bila tidak ada caleg yang memenuhi kuota tersebut maka, calon akan ditetapkan sesuai dengan nomor urut (sistem proporsional terbuka terbatas). Kedua, dengan menggunakan suara terbanyak dengan mengenyampingkan nomor urut ( sistem proporsional terbuka murni) seperti yang diamanatkan Undang-Undang.

Lebih Demokratis

Dipilihnya sistem suara terbanyak oleh beberapa parpol patut diberikan apresiasi karena telah menghembuskan angin segar bagi demokrasi kita. Selama ini sistem nomor urut dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan karena terpilihnya caleg berdasarkan nomor urut dan bukan berdasarkan suara yang diperolehnya. Dalam kata lain seorang caleg ditetapkan menjadi anggota legislatif adalah berasal dari kedekatannya dengan partai ketimbang kedekatan dengan masyarakat/ konstituennya. Hal ini biasanya akan menimbulkan split loyalty didalam internal partai dimana kader partai yang duduk di legislatif cenderung sangat loyal kepada pengurus parpol ketimbang pemilih yang menjadi konstituennya demi untuk mendapatkan nomor urut yang kecil dalam pemilu legislatif berikutnya.

Sebaliknya sistem yang berdasarkan suara terbanyak akan menumbuhkan kompetisi yang bagus antara caleg parpol yang berbeda maupun sesama caleg dalam satu partai. Dalam sistem ini, semua caleg mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi caleg terpilih. Terpilih atau tidaknya caleg tergantung usaha dia untuk mempopulerkan diri dan meraih simpati pemilih. Sehingga caleg yang terpilih adalah caleg yang benar-benar mempunyai kapasitas yang mumpuni dan mampu untuk menjelaskan program-programnya dengan baik ke masyarakat. Bukan caleg yang sekedar mengandalkan lobi ke petinggi parpol untuk mendapatkan nomor urut yang kecil – seringkali dalam proses ini terjadi politik uang-- padahal kapasitas dan integritasnya belum teruji ditengah masyarakat.

Melanggar UU

Mekanisme suara terbanyak memang lebih demokratis, kompetitif dan memenuhi rasa keadilan dibandingkan dengan menggunakan nomor urut namun, penerapan sistem ini melanggar Undang-Undang Pemilu sehingga menimbulkan beberapa masalah baru antara lain; pertama;. Caleg nomor urut kecil dengan suara minim bisa saja menolak mengundurkan diri untuk digantikan oleh caleg yang mendapatkan suara terbanyak (namun tidak memenuhi 30 % BPP) dengan nomor urut dibawahnya. Meskipun mekanisme internal partai sudah melakukan proses hukum melalui perjanjian tertulis dan di notariskan, namun tetap akan terjadi ketidakpastian hukum ( legal uncertainty ).
Bila itu terjadi, maka kekuatan hukum Undang-Undang lebih tinggi dari kesepakatan internal partai sehingga KPU bisa menganulir kesepakatan internal partai dengan sistem suara terbanyak itu. KPU tetap akan berpegang kepada UU Pemilu untuk menetapkan dan melantik anggota legislatif yang terpilih berdasarkan pemenuhan kuota 30 % atau kembali ke nomor urut.

Kedua; Konflik hukum akan muncul bila caleg yang mendapatkan suara terbanyak menggugat KPU/KPUD karena tidak mengindahkan mekanisme internal partai. Proses gugatan hukum ini tentu saja akan memperlambat penetapan caleg terpilih dan mengganggu kinerja KPU/KPUD. Caleg dengan suara terbanyak juga bisa melakukan gugatan wanprestasi terhadap caleg terilih yang ditetapkan KPU dengan sistem nomor urut. Proses ini akan berlangsung lama bahkan hingga batas waktu yang diperebutkan berakhir.

Ketiga; Dalam sistem suara terbanyak apabila caleg yang meraih suara terbanyak memiliki nomor urut besar maka caleg yang memiliki nomor urut kecil harus sukarela mengundurkan diri sebagai caleg terpilih dengan konsekuensi kehilangan haknya dalam PAW. Dengan kata lain suara pemilihnya akan terbuang percuma.

Memang, partai masih mempunyai mekanisme Penggantian Alih Waktu (PAW) dengan jalan memecat kader yang membangkang namun, jalan ini akan memakan waktu yang sangat panjang dan menghabiskan waktu dan energi yang tidak sedikit. Pada pemilu 2004 yang lalu konflik seperti ini mendera Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyebabkan penetapan calon suara terbanyak terkatung-katung. Seperti kasus yang terjadi di Sumatera Barat dimana beberapa caleg yang mendapatkan suara terbanyak tidak dilantik hingga saat ini karena calon yang harus di PAW menduduki posisi ketua atau sekretaris partai. Padahal yang harus menandatangai proses PAW adalah ketua dan sekretaris parpol tersebut dan tentu saja mereka tidak rela di PAW atau paling tidak memperlambat proses PAW hingga batas waktu perebutan kursi berakhir.

Bagaimanapun juga sistem suara terbanyak sangat sesuai dengan semangat demokrasi. Oleh karena itu, untuk menghindari rumitnya konflik suara terbanyak ini dikemudian hari maka parpol, DPR dan pemerintah harus segera mengambil langkah antisipatif dengan melakukan amandemen terbatas UU Pemilu. Proses amandemen ini bila disepakati tidak akan menghabiskan waktu yang panjang karena hanya menyangkut pasal 214 antara lain dengan menambahkan klausul untuk mengakomodir mekanisme internal partai dalam menentukan caleg terpilih. Bila ini tidak dilakukan maka KPU/KPUD, parpol akan disibukkan oleh gugatan hukum caleg yang terjadi di seantero Indonesia.

Questioning DPD Candidates from Political Party Cadres

2008-08-12T12:04:00.001+07:00

The ideal picture of the DPD seems to be some ways to go. The intention to make the DPD and the parliament two equal authorities is still a dream to realize.

On 10 April 2008, the Regional Representatives Council (DPD) officially submitted a judicial review to the Constitutional Court (MK) concerning the Law No 10/2008 on the General Elections. This judicial review to the general elections law is related to Article 12 that abolishes the requirement of domicile and Article 67 that allows members of political parties to become members of the DPD. The two articles are assessed to be against article 22 C Point (1) and 22 E Point (4) of the UUD 1945.

The review was submitted by seven applicants. They were the DPD RI, members of the DPD RI, the people from the regions, the National Secretary for Protection of Constitutional Rights of Customary Laws, the Center for Electoral Reform (Cetro), the Indonesian Parliamentary Center, and the Society Forum Concerning Indonesian Parliament (Formappi).
On 2 July 2008, the Constitutional Court finally decided to refuse the judicial review of the prerequisites for the DPD’s candidates in Law No. 10/2008 on the General Elections. Therefore, members of the political parties can become members of DPD.

Getting weak

The MK decision that refused the DPD’s petition to prohibit the political parties’ cadres to nominate as members of DPD was a decision that was not in line with the spirit of forming the DPD.

Since beginning, the birth of the DPD on one hand was aimed to fight for regional interests in Indonesian politics. On the other hand, it was also intended to balance the legislation-making processes, which sometimes favor the political parties. Thus, the DPD is the manifestation of the bicameral system. The parliament is the proxy of the people (Political Representatives), while the DPD is undoubtedly to represents territories (territorial representatives).

The biggest concern with the entry of political parties’ cadres in the DPD is the emergence of factions in the DPD consisting of members coming from political parties and factions comprising members coming from independent backgrounds. This will weaken the DPD.

The factions comprising members coming from political parties will cooperate with the parliament, so the making of the laws and regulations will be influenced heavily by political parties. This means that the bargaining power of the DPD will be weakened.

“Retirement House”

At the practical level, the decision of the Constitutional Court has made way for political parties’ cadres to nominate themselves from each region. Most of the candidates from the parties are cadres that have experienced two periods as members of DPR/DPRD and members of political parties that were discarded from the parties. These of course will return the presence of old politicians complete with their political sins.

A number of members of the Parliament have applied as candidates of the DPD; for example, member of Golkar Party Rambe Kamarulzaman representing North Sumatra. From PAN, there are AM Fatwa (DKI Jakarta), Patrialis Akbar (West Sumatra), and Afni Ahmad (DKI Jakarta).

In addition, there are also members from PDIP, such as Soetardjo Soerjogoeritno representing the Special Province Yogyakarta and Totok Ismunandar representing DKI Jakarta. Meanwhile, PKS also supports Dani Anwar to contest the elections from DKI Jakarta.

Therefore, to avoid the DPD as a place of the political parties’ exiles, the prerequisites of candidates must be strengthened. Besides, there is also a need to continue the effort to strengthen the position of the DPD by revising rules and regulations related to the DPD.

Negara & Mitos Globalisasi

2008-08-05T17:02:00.000+07:00

Globalisasi memang menjadi semacam mantera di jaman modern ini. Dengan mantera ini, banyak hal diamini, ditoleransi dan dibenarkan. Tapi, di antara banyak hal itu, penindasan dan penghisapanlah yang utama. Banyak orang sebenarnya melihat dengan mata kepala sendiri akibat-akibat buruk yang disebabkan oleh Globalisasi. Namun, karena pemahaman mereka yang keliru tentang gejala ini, mereka jadi beranggapan bahwa ketidakadilan dan pemiskinan yang dibawa oleh globalisasi hanyalah sebuah dampak, sebuah efek samping - bukan inti yang hakiki dari globalisasi.

Ada beberapa mitos yang dipajang para pembela globalisasi untuk menutupi kebusukan di jantung pelebaran kapitalisme ini.
Pertama, tentunya, adalah mitos bahwa globalisasi adalah satu gejala baru, yang khas merupakan ciri dari kapitalisme modern. Para advokat globalisasi menyatakan bahwa, karena globalisasi adalah sebuah gejala baru, maka mustahil kita menghadapinya dengan belajar dari sejarah.
Kedua adalah anggapan bahwa karena globalisasi merambah ke seluruh dunia, maka tidak ada lagi "negeri imperialis" dan "negeri semi-kolonial". Di sebuah dunia yang saling tergantung, kalau negeri berkembang mau selamat, ia harus mendukung kemajuan di negeri maju.

Ketiga, dan yang menjadi pusat pembahasan kita sekarang, adalah mitos bahwa globalisasi membuat peran negara melemah. Dikatakan bahwa globalisasi meruntuhkan batas-batas negara nasional, membuat kita semakin menjadi satu "warga dunia".

Globalisasi, sebuah gejala baru?

Ya dan tidak. Ya, karena perluasan sebuah sistem ke tingkat global baru dimungkinkan akhir-akhir ini saja - berkat tingkat teknologi komunikasi dan transportasi yang telah membuat apa yang terjadi di satu tempat akan dengan mudah diketahui saat itu juga di tempat yang lain, yang kadang terpisah ribuan kilometer jauhnya. Tidak, karena yang namanya perluasan sistem, upaya untuk merebut dominasi (atau yang kemudian dikenal sebagai hegemoni) adalah sebuah gejala yang berlaku bagi sistem ekonomi-politik manapun.

Ketika kapal-kapal laut yang mampu melayari samudera belum ditemukan, kelas berkuasa telah mencoba memperluas kekuasaannya dengan menundukkan kelas penguasa di negeri yang lain. Dan, dengan demikian, mereka juga mencoba merebut dominasi atas rakyat pekerja di negeri sasaran mereka. Peradaban-peradaban besar - Mesir, Persia, Yunani, Romawi, dll. - semua berusaha memperluas pengaruhnya. Perluasan pengaruh ini dilakukan baik secara perdagangan atau, jika jalan damai tidak mempan, melalui penaklukan. Perluasan pengaruh ini tidak hanya terjadi dalam soal ekonomi-politik semata. Namun, perluasan agamapun berlangsung dengan cara yang sama. Diakui atau tidak, hampir tidak ada perluasan agama yang sepenuhnya berlangsung dengan "damai" dan "sukarela". Pada satu titik, perluasan agama pasti akan berbuah kekerasan. Sejarah mencatat bahwa sejak monoteisme belum berjaya di atas dunia, pembantaian atas nama agama sudah merupakan salah satu penyebab utama kematian di atas muka bumi ini.

Walau demikian, karena keterbatasan teknologi komunikasi dan transportasi, perluasan pengaruh ini hanya terjadi di wilayah yang terbatas. Penggunaan trireme (kapal laut yang didayung) memungkinkan Pax Romana berkibar di seluruh wilayah Laut Tengah, tapi tidak lebih luas daripada itu. Penggunaan kuda-kuda cepat memungkinkan Pax Mongolica berkibar di seputar Asia Tengah yang dipenuhi stepa, tapi juga tidak lebih daripada itu.

Penemuan kapal-kapal berlunas yang sanggup melayari laut dalam membuka kemungkinan baru, membuat permainan dapat berlangsung di lapangan yang lebih luas. Kapal-kapal layar besar, yang sanggup melayari samudera itu telah memungkinkan munculnya merkantilisme dan, kemudian, kolonialisme.

Di sini sebenarnya nampak adanya satu pengulangan, satu "titik nol yang lebih tinggi". Perluasan pengaruh dan kekuasaan, mula-mula lewat perdagangan dan kemudian dengan senjata, yang dari dulu telah berlangsung dalam skala regional, kini mulai berlangsung dalam skala global. Merkantilisme dan kolonialisme melakukan apa yang tidak sanggup dilakukan perluasan kekuasaan dalam bentuk-bentuk sebelumnya, yakni menghancurkan perkembangan peradaban mandiri dari bangsa-bangsa. Kedua pola hubungan produksi ini mendobrak isolasi (baik mutlak maupun relatif) dari berbagai bangsa di seluruh dunia.

Walau demikian, keterbatasan dalam hal komunikasi membuat kehadiran kekuatan pemaksa masih harus dilakukan secara fisik. Kita lihat bagaimana kemudian merkantilisme dan kolonialisme mengambil pola pendudukan sebagai metodenya untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Tentara yang membela kepentingan kelas pedagang (yang baru muncul saat itu) harus hadir secara fisik di tanah yang dikuasainya agar dapat mendominasi secara fisik juga rakyat pekerja di sana.

Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, berkembanglah teknologi komunikasi dengan amat pesatnya. Berkat penelitian di bidang elektromagnetik, berturut-turut orang menciptakan telegraf, telepon, radio, kemudian televisi. Semua ini memberi dimensi baru, kemungkinan-kemungkinan baru dalam hal pengendalian dan propaganda. Penguasaan dan hegemoni semakin tidak membutuhkan kehadiran alat-alat pemaksa secara fisik.
Terciptanya teknologi komunikasi ini disusul dengan terciptanya moda pengangkutan yang sama sekali baru: kendaraan bermotor - mula-mula beroda dua lalu empat, dan kemudian pesawat terbang. Teknologi transportasi yang baru ini membuka kemungkinan lebih jauh dalam hal penguasaan dan hegemoni. Kini, kalaupun kehadiran fisik masih diperlukan (satu saat pasti kekuatan pemaksa fisik pasti mau tidak mau harus dipakai), kehadiran itu tidak perlu dilakukan sepanjang waktu. Kehadiran fisik cukup diselenggarakan jika keadaan menuntut untuk itu.

Perubahan-perubahan inilah yang memungkinkan berkembangnya merkantilisme dan kolonialisme menjadi imperialisme. Imperialisme, yang didasarkan pada ekspor modal, oligarki keuangan, peleburan birokrasi-industri-keuangan dan penggunaan kelas borjuasi komprador dapat berkembang dengan baik karena kelas berkuasa di negeri induk dapat melakukan kendali yang cukup ketat akan perputaran modal yang ia tanamkan di negeri anak. Tanpa perlu berada langsung di satu negeri, seorang kapitalis dapat membuat rakyat pekerja di negeri tersebut bekerja keras menghasilkan keuntungan baginya. Ia dapat memastikan bahwa rakyat pekerja di negeri tersebut akan patuh kepada sistem penindasan karena kelas borjuasi nasional di negeri tersebut patuh padanya. Lebih jauh lagi, jika semua upaya pengendalian pribadinya gagal, ia dapat menggunakan kekuasaan negaranya sendiri karena ia adalah juga seorang pejabat politik.

Batu terakhir yang diperlukan untuk globalisasi adalah internet. Internet, yang diciptakan di pertengahan abad ke-20 untuk sebuah keperluan militer, memungkinkan pengendalian secara live. Teknologi ini juga memungkinkan pengendalian tersentral, dengan pekerjaan dan tanggungjawab yang terdesentralisasi.
Internet juga memungkinkan apa yang kemudian dikenal sebagai e-banking. Kini, transfer modal tidak perlu dilakukan secara fisik. Melainkan hanya berupa pertukaran dokumen. Kalaupun sesungguhnya hal ini telah ada ratusan tahun yang lalu, e-banking memberi lompatan kualitas pada sistem giral ini.

Dengan kata lain, internet memberi kemungkinan untuk melakukan pengendalian global secara ekonomi dan politik sekaligus.

Begitulah. Globalisasi bukan hal baru. Ia mengandung satu lompatan kualitas, itu betul. Tapi, pada hakikatnya, globalisasi adalah perluasan kekuasaan ekonomi-politik seperti yang telah berlangsung berabad-abad. Perluasan yang didorong oleh persaingan antar fraksi di tengah kelas berkuasa untuk memperbutkan kekuasaan dan hak eksploitasi atas rakyat pekerja.

Globalisasi menghasilkan kesetaraan antar-bangsa?

Sebetulnya, kalau kita melihat uraian di atas, sudah jelas bahwa jawaban kita adalah "mustahil". Seperti kita lihat, globalisasi cuma bentuk baru dari moda penghisapan yang dilakukan kelas berkuasa terhadap rakyat pekerja. Ia memang memiliki kualitas yang baru, dimensi yang baru, karena tingkatan teknologi yang kini ada telah memungkinkan dijangkaunya arena penghisapan yang luas dan tingkat kendali yang ketat atas penghisapan tersebut. Namun, sebagai lompatan kualitatif atas imperialisme, globalisasi cuma membawa imperialisme ke tingkat yang lebih tinggi.

Jadi, bukannya menghapuskan imperialisme dan membuat semua bangsa menjadi setara, atau setidaknya kelas berkuasa di semua bangsa menjadi setara, globalisasi justru membuat jurang ketimpangan antar-bangsa menjadi semakin lebar. Penghisapan yang dilakukan oleh kelas berkuasa di negeri maju terhadap rakyat pekerja di negeri berkembang menjadi semakin hebat. Sementara kelas berkuasa setempat semakin ditundukkan menjadi pelayan para imperialis.

Inilah satu kenyataan yang dapat kita amati sehari-hari pada saat ini, bahkan di Indonesia sendiri. Kita ini adalah budak IMF dan Bank Dunia. Sekalipun ada sesumbar bahwa pemerintah Indonesia hendak memutuskan hubungan dengan IMF, paling-paling kenyataannya nanti adalah perubahan bentuk kerjasama. Tidak lagi secara mencolok kasat mata, melainkan lebih halus dan di belakang layar.

Apa yang dikenal sebagai "bantuan luar negeri" sebenarnya juga merupakan kedok bagi praktek ekspor modal dari negeri imperialis. "Bantuan" itu pasti dilekati syarat bahwa tenaga ahli dan peralatan yang akan digunakan untuk proyek tersebut harus berasal dari negeri pemberi bantuan. Kita tahu betapa yang namanya "tenaga ahli asing" ini ongkosnya mahal betul. Gaya hidup mereka yang sangat kosmopolitan dibiayai oleh gaji mereka yang minimal berjumlah delapan angka. Yang harus membayar gaji ini adalah kita juga. Belum lagi peralatannya yang pasti dijual ke sini dengan harga di atas harga pasar dunia. Ini praktek yang telah berlangsung dalam berbagai skala. Tidak usah jauh-jauh. Bantuan dana untuk LSM saja selalu dibuntuti dengan syarat semacam ini jika bantuan itu diberi judul "pembangunan kelembagaan" (institutional building).

Kita juga dapat melihat bagaimana perlahan-lahan perusahaan-perusahaan yang mengaku "modal nasional" mulai terlucuti kedoknya dan memperlihatkan kekuatan modal asing di belakangnya. Perusahaan-perusahaan yang masih tinggal sebagai modal nasional murni juga mulai rontok karena dicaplok oleh modal asing. Kelak, yang namanya "borjuasi nasional" hanya akan menjadi pelayan belaka dari modal asing.

Globalisasi hanyalah satu bentuk yang lebih dahsyat dari imperialisme. Dan karena ia memberi dimensi penghisapan yang lebih kuat pada imperialisme, kesenjangan antar-bangsa yang ditimbulkannya pasti juga akan jauh lebih besar.

Negara melemah?

Sebetulnya inilah pokok bahasan kita kali ini. Namun, saya memerlukan memberi latar belakang agak panjang-lebar di muka agar pembahasan kita di sini tidak menjadi terlalu bertele-tele.

Contohnya begini. Bagaimana mungkin Negara melemah ketika terjadi peleburan antara pelaku bisnis industrial dan keuangan dengan pelaku politik? Kita lihat saja di negeri ini: hampir tidak ada (kalau tidak bisa dibilang "tidak ada sama sekali") elit partai politik di Indonesia yang bukan pelaku bisnis. Mereka pasti punya satu atau dua perusahaan. Besar/kecilnya bukan masalah, tapi toh biasanya mereka adalah pengusaha besar. Lihat saja daftar kekayaan pejabat negara seperti yang pernah dimuat harian Rakyat Merdeka secara bersambung beberapa waktu lalu.

Di sini hal itu mungkin belum begitu menyolok. Tapi lihatlah di negeri yang paling getol mempromosikan globalisasi: Amerika Serikat. Keluarga Bush memiliki perusahaan minyak (saat ini memegang monopoli produksi minyak di Bahrain), perusahaan konsultan persenjataan dan klub baseball. Keluarga Cheney (Wapres AS sekarang) merupakan salah satu pemegang saham utama di perusahaan pemasok teknologi perminyakan. Ini bisnis milyaran dolar. Menteri Luar Negeri AS sekarang, Collin Powell, juga memegang saham di berbagai perusahaan enerji. Satu bukti yang menyolok bahwa ada peleburan antara bisnis dan politik.

Belakangan ini ada satu upaya untuk memperkenalkan satu teori yang menyatakan bahwa ada tiga matra dalam kehidupan berbangsa: Negara - Pasar - Masyarakat Sipil. Tapi, kalau kita perhatikan, Negara dan Pasar ternyata dijalankan oleh orang yang itu-itu juga. Di bawah globalisasi, Negara dan Pasar adalah satu kesatuan. Teori semacam di atas adalah karangan para pembela globalisasi untuk menutupi fakta apa itu globalisasi.

Lagi: bagaimana mungkin Negara melemah jika lembaga ini semakin besar tanggung-jawabnya untuk menjamin perputaran modal? Negara imperialis bertugas menjamin keamanan perputaran modal di negeri berkembang, sedangkan Negara berkembang bertugas menjamin agar modal imperialis tidak terganggu oleh "instabilitas politik".
Untuk membuka pasar, dibutuhkan satu proses yang dinamai deregulasi. Nama ini sesungguhnya juga tidak tepat dan sangat menipu. Seakan-akan apa yang tadinya diatur, kini tidak lagi diatur atau diperlonggar aturannya. Sesungguhnya, deregulasi tidak bermakna demikian. Makna sejati dari "deregulasi" adalah pergantian pemain dan pengurangan kewajiban pengusaha. Kalau tadinya satu jenis usaha dilakukan dengan monopoli atau kuasi-monopoli oleh lembaga pemerintah atau agen yang ditunjuk oleh pemerintah (sesuai konsep Negara Kesejahteraan yang Keynesian) kini hak usaha itu ditransfer pada swasta. Monopolinya sendiri tidak hapus, karena biasanya transfer ini dilakukan pada penawar tertinggi atas perusahaan pemerintah. Dengan demikian, monopoli pemerintah hanya digantikan oleh monopoli/kuasi-monopoli/oligopoli swasta. Dan, biasanya yang sanggup membeli hak monopoli seperti ini adalah pemodal asing - imperialis. Demikian juga soal kewajiban, kalau dulu pengusaha harus bayar banyak pajak, dengan "deregulasi" mereka dibebaskan dari banyak pajak itu.

Sepintas saja kita dapat melihat bahwa di ujung seluruh proses "deregulasi" ini terdapatlah penurunan pendapatan pemerintah. Pos anggaran mana yang kira-kira akan dikorbankan untuk menutup defisit pemerintah ini? Kita sama-sama tahu bahwa yang dipotong, dipangkas, digunduli, adalah pos untuk mensubsidi kebutuhan pokok rakyat.
Penggundulan terhadap pos subsidi ini tentunya akan memicu kejatuhan pada tingkat kesejahteraan rakyat. Upah riil akan jatuh karena tingkat upah nominal tetap sementara harga barang meroket ke langit. Keresahan akan berkembang di tengah rakyat pekerja. Aksi-aksi menuntut kenaikan upah akan marak. Kepekaan rakyat terhadap persoalan ekonomi dan politik akan naik, penerimaan mereka akan agitasi-propaganda kiri juga akan meningkat. Kelas berkuasa tahu ini berbahaya bagi mereka. Karena itu, sebuah proses "deregulasi" ekonomi akan selalu didampingi dengan proses pengetatan regulasi politik (dan juga keamanan).

Kita bisa melihat di Indonesia sendiri. Proses "reformasi ekonomi" yang ditujukan untuk menyiapkan Indonesia memasuki Perdagangan Bebas adalah bukti dari tesis di atas. Proses pengalihan usaha produktif dari pemerintah ke tangan swasta, pelonggaran pajak, pencaplokan modal nasional oleh modal asing - semuanya berlangsung mulus di bawah pengawasan Negara. Dan, yang lebih penting lagi, Negara kemudian membuat peraturan perburuhan yang lebih mencekik buruh, peraturan kelautan yang akan menggusur nelayan tradisional "secara alamiah dalam persaingan", peraturan agraria yang akan membuat petani miskin dipaksa bertarung dengan perusahaan agroindustri multinasional.

Kalau di tingkat nasional penguatan Negara ini semakin jelas terlihat justru setelah proses globalisasi dapat berjalan dengan kecepatan penuh, demikian pula halnya di tingkat internasional. Malah lebih jelas lagi.

Contoh yang dapat disebut di sini adalah peningkatan militerisme di negeri-negeri imperialis dengan alasan "memerangi terorisme". Saya sendiri beranggapan bahwa "terorisme" hanya sebuah preteks, sebuah alasan yang dicari-cari. Keluarga bin Laden adalah partner bisnis lama dari keluarga Bush. Bahkan keluarga Osama bin Laden dan keluarga Bush memiliki satu usaha patungan di bidang konsultan persenjataan yang bernama Carlyle Corporation. Saham bin Laden di sana adalah USD 2 juta. Agar preteks ini dapat meyakinkan banyak orang, mereka tega mengorbankan ribuan nyawa manusia di berbagai tempat - termasuk dalam tragedi WTC.

Tapi, contoh yang paling jelas kasat mata adalah agresi-agresi militer AS ke berbagai negeri untuk mengamankan kepentingan ekonominya. Agresi ke Afganistan, misalnya, sudah kita ketahui bersama adalah untuk mengamankan pembangunan jalur gas dan minyak dari Azerbaijan yang dikelola oleh Azerbaijan International Operating Company (AIOC), sebuah konsorsium perusahaan minyak multinasional yang antara lain berisi Unocal, Amoco, Exxon dan Pennzoil - perusahaan-perusahaan minyak AS. Sementara agresi ke Irak, semua juga tahu, adalah untuk merebut sumur-sumur minyak Irak. Setelah AS menduduki Irak, jelas bahwa ia kemudian membagi-bagi tender dan kontrak untuk "pembangunan kembali Irak" pada perusahaan-perusahaan Amerika. Inilah satu peran Negara yang sangat mencolok untuk menyelamatkan dunia bisnis AS yang terancam kebangkrutan. Bahkan, peran Negara ini telah dilakukan dengan cara yang paling primitif, yakni perang. Satu bukti lagi bahwa perluasan pengaruh melalui perdagangan satu saat pasti akan buntu dan kelas berkuasa pasti akan mengandalkan moncong senjata untuk bicara.

Penguatan Negara adalah syarat suksesnya globalisasi

Dari mana orang bisa berkata "di bawah globalisasi peran Negara akan melemah"? Uraian di atas telah membuktikan: globalisasi bukan sesuatu yang baru, ia hanya merupakan perluasan dan penguatan imperialisme dan, dengan demikian, membutuhkan penguatan negara sebagai syarat keberhasilannya.

Mitos-mitos seperti tiga yang telah dibahas di sini adalah karangan dari para pembela imperialisme untuk menutupi fakta-fakta telanjang yang ada di depan mata kita. Argumen mereka sebenarnya lemah dan mudah dipatahkan karena tidak berdasarkan pada fakta. Tapi, sekali lagi, prinsip propaganda fasis adalah juga prinsip propaganda imperialis: kebohongan yang diulang seribu kali akan berubah menjadi kebenaran.

Tugas kitalah untuk mematahkan seribu kali kebohongan mereka dengan seribu kali juga menyatakan kebenaran yang sejati. Kebenaran yang berdasarkan fakta, kebenaran yang berpihak pada rakyat pekerja.

Leiden is Lijden

2008-07-23T14:40:00.003+07:00

Leiden is lijden, “memimpin adalah menderita”, sebuah pepatah kuno belanda yang disampaikan oleh Mr. Kasman Singodimedjo untuk menggambarkan kesulitan ekonomi yang dialami oleh pimpinan perjuangan saat itu. Mohammad Roem dalam Karangan berjudul “Haji Agus Salim, Memimpin adalah Menderita” (Prisma No 8, Agustus 1977) mengisahkan keteladanan Agus Salim sebagai pemimpin yang mau menderita.

Kasman dan Roem melihat H. Agus Salim hidup dengan keadaan yang sangat sederhana, penuh kekurangan dan terbatas secara materi. Padahal H Agus Salim adalah tokoh dan pimpinan perjuangan kala itu yang juga memimpin Syarekat Islam yang sangat berpengaruh dalam pergerakan bangsa ketika itu.

Potret memimpin adalah menderita juga terlihat begitu jelas pada sosok Bung hatta. Proklamator ini juga menjalani hidup yang sederhana. Bung Hatta pernah mengalami kesulitan untuk membayar tagihan listrik, telpon dan air karena gaji pensiunnya tak cukup untuk membayar semua tagihan itu, sehingga Ibu Rahmi Hatta harus mengirim surat pada Bung Karno yang pada saat itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Bahkan, hingga ajal menjemput, Bung Hatta tidak kesampaian memiliki sepatu merk Bally yang begitu diidam-idamkannya.

Begitulah, Seorang pemimpin yang memahami hakikat leiden is lijden adalah manusia yang siap hidup untuk memberikan pengabdian penuhnya kepada negara atau komunitas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memahami hakikat leiden is lijden adalah manusia yang mampu bertindak benar diantara kesulitan-kesulitan dan masalah berat yang terhidang diatas meja pengabdiannya.

Pemimpin yang memahami hakikat Leiden is lijden adalah manusia yang ditakdirkan untuk memimpin, terlahir untuk memimpin karena muncul dari rahim persada yang dialiri darah kebaikan dan tumbuh dalam ruang lingkup moral budaya yang agung.

Pemimpin negarawan

Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh H. Agus Salim dan Bung Hatta diatas adalah kepemimpinan yang dijalani oleh negarawan sejati. Tokoh tersebut menjadi pemimpin adalah berawal dari keterpanggilan untuk memimpin bangsa dan bukan karena panggilan profesi. Sehingga kekuasaan bagi mereka adalah sarana untuk mendatangkan kesejahteraan, kemakmuran dan kedamaian bagi rakyat.

Dalam kondisi berbangsa dan bernegara saat ini, faktor keterpanggilan karena profesi lebih kuat merasuki calon pemimpin bangsa ini. Mungkin pada awalnya pemimpin kita bertujuan mulia untuk memberikan perubahan kearah yang lebih baik. Namun, sejalan dengan apa yang dikatakan Lord Acton kekuasaan yang mutlak rentan disalahgunakan (power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely). Godaan materi dan kekuasaan yang kuat serta diperburuk oleh moral yang buruk membuat pemimpin berbagai tingkatan tergoda menyalahgunakan kekuasaannya untuk korupsi dan tindakan yang merugikan negara lainnya. Mereka meraih dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara dengan mengorbankan manusia lainnya.

Kita akui, menjadi pemimpin negara sebesar Indonesia memang tidaklah mudah. Lao Tzu (500 SM)mengatakan “memerintah negara besar adalah mirip dengan menggoreng ikan kecil”, apabila sering dibolak balik ikannya akan hancur menjadi bubuk. Berbeda dengan menggoreng ikan besar yang meskipun dibolak balik ikannya tetap utuh untuk menggambarkan memerintah negara yang kecil.

Untuk mampu memeirntah dinegara sebesar Indonesia ini memang dibutuhkan negarawan yang mampu memaknai bahwa memimpin adalah menderita. Indonesia adalah negara yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam kepentingan. Pemimpin seperti itu adalah pemimpin yang rela mengorbankan waktu dan pikirannya demi bangsa dan negaranya. Pemimpin yang tidak memandang latar belakang politik dan agamanya. Pemimpin yang memberlakukan adagium “ ketika tugas negara dimulai, maka kepentingan politik berakhir”. Artinya seorang pemimpin atau pejabat negara harus berkonsentrasi untuk mengurus negara dan mampu menentukan prioritas antara kepentingan negara dengan kepentingan golongan dan pribadi.

Kepemimpinan inilah yang telah diperlihatkan oleh H. Agus Salim, Bung Hatta dan lainnya. mereka siap menderita demi kepentingan bangsa dan negara. Lalu, apakah calon pemimpin yang saat ini berlomba-lomba untuk memenangkan kursi sebagai penguasa dengan mengiklankan diri secara gencar di media massa memahami hakikat memimpin adalah menderita ?

Sudah selayaknya sifat-sifat kenegarawanan para pemimpin kita terdahulu perlu diinternalisasikan ke dalam tiap diri calon-calon pemimpin kita saat ini. Bangsa ini butuh keteladanan dan sikap-sikap kenegarawanan yang lain. Mudah-mudahan kita selalu mampu mengambil hikmah dari para pemimpin-pemimpin kita di masa lalu, dan menjadi inspirasi bagi masa depan bangsa.

Anda mungkin belum melihat pemimpin seperti ini, tapi percayalah pemimpin seperti ini terus ada, terlahir disetiap generasi hanya saja untuk menemukannya saya dan anda harus bersikap dewasa dan objektif dalam melihat dan menilai seseorang. Jangan melihat seseorang seperti melihat dari lubang pintu, memicingkan sebelah mata. Tapi mundurlah selangkah dan buka kedua mata, maka saya dan anda akan melihat dunia seluas samudera.

Anda tentu menginginkan pemimpin seperti itu terlahir dari rahim ranah Bundo, sama seperti saya, tapi anda sedikit telat, karena saya telah melihat calon pemimpin seperti itu. Anda mau tahu ? mundurlah selangkah dan buka kedua mata, Insya Allah anda akan mampu melihatnya.

The Restriction on Double Positions

2008-07-07T11:17:00.003+07:00

The bureaucracy is the element of the nation whose activities touch the lives of the citizens. Each policy issued by the bureaucracy really influences the foundations of social and national lives. Therefore, the double positions’ prohibition is certainly an appropriate policy to be supported.

A bureaucratic reform is a step in the improvement of the process against the disintegration of the bureaucracy. The improvement step does not only remove the discriminatory bureaucracy service. It also must be able to improve the professionalism of public officials.

In order to achieve those, Finance Minister Sri Mulyani and Minister of State-owned Enterprises Sofyan Jalil agreed to issue a Join Decree (SKB) on Double Positions. This issue began with the attention paid by the Corruption Eradication Commission (KPK) to a number of government officials who have double positions in the State Enterprises (BUMN). KPK considers that the double positions are susceptible to the behaviors of corruption.

Double positions can be found in almost all departments, especially the departments that are related to BUMNs. Technical officials in these departments usually held the positions of the commissioners in BUMNs. This precedence got the justification from Vice President Yusuf Kalla who said that double positions were legal for government officials to secure the government’s interests. However, the double positions have often caused the behavior of corruption.

Salary Standardization

Public policy expert Ichsanoedin Noorsy stated double positions prohibition must be followed by the standardization of the remuneration of public officials. The prohibition of double positions is intended to concentrate public officials to be responsible for one position. For that purpose, it is required a repair of operational system, appreciation, as well as reward system.

Like Noorsy, political observer Denny Indrayana also said that the raise of public officials’ remuneration must be done in order to support the prohibition of double positions in BUMNs. This is related to the remuneration system in Indonesia that is below standards, encouraging public officials to look for sources of additional incomes.

The opinions of the two observers are fully true because the standards of the public officials’ remuneration at this time are lower when compared for example to the Governor of the Central Bank or with the managing Director of the Mandiri Bank that can reach billions of rupiahs. However, this step must be followed by a legal action that is certain and strict against those who still have double positions or those who commit violations in the implementation of their tasks.

Before SKB, the double positions’ prohibition has been added in the Indonesian regulations: firstly, the PP 100/2000 on the Appointment of the Civil Servants (PNS) in the Structural Positions. The Article 8 of the PP states that PNS that occupies a structural position can not occupy double positions: structural and functional positions.

Secondly, the PP 47/2005 on the Change in PP 29/1997 on the PNS who occupy the double positions. The Article 2 of the PP states that the exceptions to the double positions are the public prosecutors, the researchers, and the designers. However, it is stressed in the Article 2 (1), that PNS is prohibited to occupy the double positions.

With the expected SKB of two ministers, there will be no double positions by public officials, so each official can be focused in carrying out his or her task without being disturbed by the corruption temptations.

Recommendations:

1. The double positions’ prohibition must be accompanied by the increased standards of remuneration for the public officials.

2. It must also be followed by sanctions that are firm and strict for the public officials who still have double positions.

3. The positions that are left by public officials must be filled up through a recruitment system that is clear and transparent so that these positions will be occupied by professional officials.

Dualism Management in PKB

2008-06-18T10:30:00.001+07:00

The dismissal of Muhaimin Iskandar from the position of the chairman of the National Awakening Party (PKB) in a plenary meeting on 26 March 2008 created a new conflict in the PKB. The conflict got complicated after Muhaimin Iskandar had decided to challenge Abdurahman Wahid (or Gus Dur), the initiator of this dismissal.

The conflict between Gus Dur and Muhaimin began with the plenary meeting between the executive board (DPP) of the PKB and the Syuro (Advisory) Council. The meeting’s agenda was about the election of Mahfud MD as a Constitutional Judge. However, a demand to ask Muhaimin to resign was thrown during the meeting.

Two reasons were raised to back up this request. First, Muhaimin was alleged to have made a political agreement with Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) to support SBY for the 2009-2014 Presidency, even though Gus Dur has declared that he is going to contest the 2009 presidential elections. The logic is that the PKB will not endorse any vice presidential candidate, as it will nominate Gus Dur as the presidential candidate.

Secondly, in relation to the reason mentioned above, there was a rumor that Muhaimin is maneuvering to topple Gus Dur from the position of the chairman of the Syuro Council of the PKB. Both factors really worried Gus Dur, as he faced not only Muhaimin but also the people who supported Muhaimin.

Continuing Conflict

The current internal conflict stresses that a party that should accommodate the aspirations of Nahdliyin is loaded with conflicts of interests.

Before the current conflict, the PKB also experienced a conflict between Gus Dur and Matori Abdul Jalil, when Matori’s position as the PKB chairman was revoked by a planary meeting on 15 Augusts 2001. Then Gus Dur installed Alwi Shihab as the new chairman to replace Matori.

But, Alwi Shihab also experienced a fate like Matori’s, as he was removed by Gus Dur on 20 October 2004. From the cycle of conflicts mentioned above, it was seen that Gus Dur's factor was always involved in all conflicts that emerged in PKB.

Internal Democracy

What has been seen in PKB until now has generated a question about how far the progress of democratization has taken place in PKB. Since the PKB was formed, Gus Dur’s figure has played a central part in every political decision implemented by the PKB. We can say that the role of Gus Dur is similar to the role of Soeharto in Golkar in the New Order era.

What has been told by Gus Dur hence must be done by all PKN members. It is very clear that the PKB really depends on Gus Dur's figure. The PKB should develop a party system that has democratic mechanisms and rules to maintain the process of internal democratization.

Referring to the idea of Robert Michels in Political Parties (1984), a party's difficulty to reform itself is because of the strength of the party's oligarchy where political authority in the party is controlled by few "strongmen". In the PKB case, the strongman is Gus Dur

The dual management of PKB will threaten the PKB’s participation in the general elections in 2009.The PKB’s management that has the right to join the general elections will be determined by results of the court that is still in process.

However, there is also a possibility of the two versions of the management can not join the general elections in view of the fact that the trial process will need a long time.

- Benni Inayatullah –

The Indonesian Update Volume III. No. 2 June 2008

The internal conflicts in PKB have always begun with Gus Dur as the central figure in the PKB. If the PKB wants to free from the conflicts, then the only way is to place people who are in line with Gus Dur. However, that means that the process of democratization in the PKB continues to be paralyzed.

Indonesia, The Lost Decade

2008-06-18T10:12:00.003+07:00

Kehawatiran terbesarku saat ini terhadap persoalan bangsa bertumpu kepada Pilpres 2009 mendatang. Dari calon-calon yang ada dan potensial untuk maju dan menag tidak satupun yang saya rasa mampu membawa bangsa ini bangkit dari keterpurukannya. Dari berbagai survey popularitas yang dilakukan lembaga survey semacam Lembaga Survey Nasional, Lembaga Survey Indonesia, Lembaga Riset Informasi, CSIS dan banyak lagi lainnya, calon yang terkuat tetap SBY dan Mega. Meskipun popularitas kedua orang ini hampir setara. Ditempat ketiga ada Sultan Hamengkubuwono X, sementara diperingkat lain ada nama-nama yang rasanya sulit untuk tampil sebagai Capres seperti Amien Tais, Sutiyoso, Wiranto, Yusuf Kalla dan lainnya.

Yang menjadi titik tumpu perhatianku adalah potensi SBY untuk memenangi Pilpres 2009 masih yang paling besar. Bila SBY memastikan maju dan menang lagi, maka Indonesia harus menunggu 5 tahun lagi untuk mengharapkan perubahan. Secara pribadi aku melihat kepemimpinan SBY selama 5 tahun ini tidak menghasilkan hal yang signifikan. Tidak ada perubahan besar yang mampu Dia lakukan dalam masa kepemimpinanya.

Memang secara pribadi SBY bukanlah pemimpin yang tegas meskipun mantan Jenderal. Tidak ada kebijakan publik ataupun keputusan politik yang langsung tertuju kepada perbaikan nasib rakyat. SBY selalu sibuk dengan jual gambar atau jual diri dengan menampilkan sosok yang sabar, berwibawa dan terkesan hati-hati. Tipe kepemimpinan seperti ini terbukti tidak mampu menelorkan perubahan yang mendasar. Bahkan image dan popularitas yang dia kejarpun semakin lama semakin melorot.

Aku banyak menerima informasi dan cerita yang menarik dari teman-teman yang berasal dari istana tentang sifat presiden kita ini yang menunjukkan kualitas dia sebenarnya. Namun sebaiknya tidak aku tulis disini namun bagi yang ingin mengetahui cerita-cerita seputar SBY cukup kita ngobrol-ngobrol di darat saja.

Apabila SBY ternyata menang lagi di Pilpres 2009 maka di jidat bangsa ini layak ditulis dengan huruf besar “Indonesia, The Lost Decade”, Indonesia dekade yang hilang

Tahapan Konvensi Partai Demokrat Amerika Serikat

2008-06-18T09:43:00.004+07:00

Pemilu pendahuluan presiden Partai Demokrat Amerika Serikat 2008 adalah proses pemilihan delegasi Partai Demokrat, yang akan memilih calon presiden dari Partai Demokrat pada Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat 2008. Pemilihan ini terdiri dari berbagai pemilihan pendahulan melalui pemungutan suara, kaukus dan konvensi di seluruh negara bagian dan daerah AS yang lain. Rangkaian pemilihan ini dimulai dengan kaukus di Iowa pada 3 Januari 2008, dan berakhir dengan pemilihan di South Dakota dan Montana, keduanya pada tanggal 3 Juni 2008.

Calon presiden yang nantinya akan mewakili Partai Demokrat pada pemilu presiden secara resmi dipilih dalam Konvensi Nasional Partai Demokrat pada akhir Agustus 2008, namun delegasi yang akan menghadiri konvensi tersebut dipilih terlebih dahulu berdasarkan hasil rangkaian pemilu pendahuluan ini di negara bagian masing-masing. Untuk menjadi calon presiden, seorang kandidat harus memperoleh suara mayoritas dari 4.048 delegasi yang akan menghadiri konvensi, yaitu minimal 2.025 delegasi.

Tokoh yang mengikuti pemilihan ini adalah Barack Obama, Hillary Clinton, Mike Gravel

Tahapan Sistem Pemilihan Presiden di Amerika Serikat

I. Nominasi

Nominasi adalah dukungan resmi parpol kepada calon presiden. Proses nominasi yang sesungguhnya akan berakhir dalam konvensi nasional partai (biasanya pada musim panas atau tepatnya pada akhir Juli atau awal Agustus menjelang pilpres pada bulan November). Ada 2 tradisi model nominasi yang dilakukan di Amerika, melalui sistem Caucus dan Primary Election. Caucus dan primary memiliki fungsi sama.

Setiap negara bagian memiliki otonomi penuh, maka setiap negara bagian berhak menentukan model electoral mereka masing-masing.

1. Caucus

Sistem Caucus ini memberi legitimasi bagi elite-elite (ketua) partai. Bos partai menetukan siapa yang akan dikirim sebagai delegasi dalam konvensi partai nasional. wakil partai/elite partai bertemu untuk memilih kandidat presiden menurut suara mayoritas. Dalam sistem ini, dominasi bos partai terhadap penentuan anggota delegasi memudahkan bos partai untuk mengendalikan para delegasi dalam konvensi nasional untuk menentukan calon presiden dari partai.

Tetapi, akhir-akhir inipenggunaan sistem caucus dalam menentukan para delegasi mulai berkurang dibandingkan dengan sistem presidential primary.

2. Primary Election

Alrnatif lain sebagai tahap awal penentuan presiden adalah melalui pemilihan primary (primary election). Dalam proses ini para pemilih memberikan suara kepada para calon delegasi dalam konvensi partai. Primary election tidak hanya memilih delegasi namun juga merupakan indikasi awal apakah seorang calon dapat memenangkan pemilihan.

Ada dua model primary election, yaitu primary election terbuka dan primary election tertutup. Di setiap negara bagian memiliki sistem yang berbeda:

a. Primary Election Terbuka

Contoh model terbuka ini seperti di Michigan, South Carolina, Virginia dsb. Pada sistem ini setiap calon pemilih, baik anggota atau pendukung partai demokrat, republik atau independen, boleh memilih calon dari partai manapun.

b. Primary Election Tertutup

Namun untuk di beberapa negara bagian lain, seperti di California dan NY, primary election dilakukan dalam sistem tertutup. Artinya, hanya anggota Partai Republik yg boleh ikut pemilihan primary calon presiden dari republik dan anggota Partai Demokrat
yang ikut primary calon presiden dari demokrat.

Karena setiap negara bagian memiliki otonomi penuh, maka setiap negara bagian berhak menentukan model electoral mereka masing-masing.

II. Konvensi Nasional

Konvensi nasional merupakan tahap akhir dari penentuan calon presiden dari partai. Konvensi nasional ini biasanya berlangsung selama 4 hari. Tetapi pada umumnya para delegasi di konvensi nasional telah mengetahui siapa yang bakal dinominasi sebagai calon presiden (didapatkan dari primary election dan caucus). Para kandidat sudah terseleksi dalam pemilihan primer. Konvensi partai hanya mengukuhkan, tidak memilih, kandidat. Karena itu, semuanya dapat diatur dengan seksama.

Setelah konvensi nasional masing-masing partai menetapkan calon presidennya masing-masing, maka mereka akan bertarung dalam pemilu bulan Nopember.

Pada pemilu Nopember itu, rakyat AS memilih electors dari masing-masing distrik yang kemudian akan menetapkan siapa presiden AS dalam suatu mekanisme atau lembaga yang disebut electoral college. Dengan kata lain, dalam tahap inipun rakyat AS tidak memilih langsung presidennya tetapi melalui perwakilan. Setelah national primary, The real national election mempresentasikan pemenang Democrat dan Republican. Round ini disebut sebagai run off. Pemenang dari kompetisi election ini adalah pemenang mutlak sebagai president.

III. Pemilihan Nasional (Electoral College)

Electoral College System adalah sistem pemilihan presiden di Amerika. Meskipun pemilihan presiden Amerika sering disebut sistem pemilihan langsung, namun sesungguhnya pemilihan tidak dilakukan secara langsung. Pemilihan dilakukan dalam 2 tahap.

Tahap I

Dilakukan oleh rakyat AMerika secara langsung untuk mendapatkan population votes. Pemilihan langsung ini tidak memilih nama presiden namun memilih para electors di masing2 negara bagian.

Tahap II

Tahapan kedua adalah pemilihan presiden oleh para electors.

Para pemilih presiden atau presidential electors di tiap negara bagian merupakan gabungan dari jumlah Senator negara bagian (semua negara bagian sama yaitu 2 orang senator) ditambah dengan jumlah anggota House yang berbeda jumlahnya antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya.

Contributor: Hanta Yuda

Bingung

2008-06-16T11:00:00.004+07:00

Pengasuh Evo udah minta pulang lagi. Padahal belum sebulan kerja. Alasannya sih gak kuat megang evo terus dan sepi. Padahal nyari dia lumayan nguras waktu dan kantong lo. Nyarinya di Palembang dekat tempat Uni ku.

Bingung..minggu besok dia dah pulang. Gantinya belum tentu dapat. Apa Istriku harus berhenti kerja ya ? tentu saja penghasilan keluarga jadi berkurang hampir separohnya. Mengingat gaji istriku menyumbang cukup besar dalam keuangan keluarga. Tapi..kalau mengingat Evo..mau aja rasanya hidup pas-pasan asal Evo dijaga mamanya sendiri.

alternatif lain, Evo sementara dititipin dulu ama Uni ku di Palembang. Tapi ya itu, kami gak kuat musti pisah dengan Evo..lagi lucu-lucunya dan sedang belajar berjalan. Mana bulan depan ultah pertama lagi.

Bingung...gak ada tempat mengadu..

Aku Menemukan Sorga

2008-05-14T09:54:00.000+07:00

Aku menemukan sorga
disetiap rintihan kelaparan, erangan kepedihan dan lolongan kesengsaraan

Aku menemukan sorga
disetiap kaisan penyambung nafas
disetiap gemerincing kerincing yang mengiringi ayunan lengan hitam lusuh dan kumuh

Aku menemukan sorga
disetiap hadir di persimpangan jalan, menanti garis nasib enggan berkedip
sipit

Aku menemukan sorga
kau zalimi aku, kukutuk kau jadi batu

PKS, Golkar, PDIP ke 2009

2008-04-17T14:28:00.005+07:00

Dimuat di Sinar Harapan
5 Mei 2008

Kemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan partai kecil lainnya di Jawa Barat dan Sumatera Utara sangat mengejutkan. Untuk kesekian kalinya, partai besar bertekuk lutut dihadapan partai-partai kecil yang tidak memperoleh suara signifikan di daerah tersebut pada pemilu 2004.

Kemenangan PKS di Sumatera Utara misalnya, diangap telah menebar ancaman serius kepada partai besar. Karena dalam Pemilu 2004 lalu, perolehan suara PKS tidak masuk lima besar. Lima besar parpol di Sumut dalam Pemilu 2004 lalu adalah Golkar (22,6 %), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (15,9 %), PDS (7,6 %), PPP (7,5 %), dan Partai Demokrat (6,9 %).

Meskipun begitu, secara keseluruhan partai Golkar terhitung masih menempati peringkat terbanyak dibanding partai lain, dalam menempatkan kadernya sebagai pemenang Pilkada sepanjang 2005-2008 yaitu sebanyak 138 Pilkada. Sementara itu PDIP mampu memenangi 100 Pilkada, sedangkan PKS memenangi 53 Pilkada, kesemuanya tanpa koalisi ataupun melalui koalisi (Kompas, 19 April 2008) .

Walaupun secara nasional partai besar jauh lebih unggul, namun kemenangan beruntun PKS ini merupakan tamparan keras bagi partai besar seperti Golkar dan PDIP serta partai besar lainnya. Kekalahan partai besar di beberapa daerah pemilihan ini memberikan sinyal darurat bagi partai besar supaya segera melakukan evaluasi mesin partai secara menyeluruh dan berhenti hanya mengandalkan image sebagai partai besar.

Kepemimpinan dan Rekrutmen

Untuk selanjutnya kita hanya akan membahas dua partai terbesar yaitu Golkar dan PDIP serta PKS sebagai penebar ancaman. Kekalahan Golkar dan PDIP di Jawa Barat dan Sumatera Utara sesungguhnya adalah cerminan dari buruknya kepemimpinan partai dan pola rekrutmen kandidat di masing-masing partai tersebut.

Kekalahan kandidat Golkar pada Pilkada di Sulawesi Selatan, Jawa barat dan Sumatera Utara misalnya, merupakan ironi tersendiri karena kandidat yang memenangkan Pilkada adalah kandidat yang sebelumnya pernah menjadi anggota/pengurus partai berlambang beringin tersebut. Syahrul Yasin Limpo adalah birokrat yang pernah menjabat sekretaris Golkar Sulawesi Selatan. Sementara itu, Syamsul Arifin adalah kader Golkar yang pernah menjabat Ketua DPD II Langkat namun dipecat dari Partai Golkar karena nekat maju mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara.

Hal ini mengindikasikan secara jelas bahwa Golkar kurang jeli dalam memilih kandidat yang akan diusung dan boleh jadi disebabkan oleh kepemimpinan Golkar saat ini kurang responsif dan mengakar karena masih menganut kepemimpinan oligarki yang kental.

Sama halnya dengan Golkar, PDIP juga memiliki pola kepemimpinan oligarkis dari tingkat pusat hingga daerah. Hal ini menyebabkan proses rekrutmen lebih kental dengan intervensi elit (non-merit system) dibandingkan dengan aspirasi dari bawah. PDIP terlihat lebih senang mencalonkan kandidat yang berlatar belakang militer seperti halnya di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Bahkan keputusan untuk mengusung Mayjen TNI Purn Tri Tamtomo (mantan Pangdam Bukit Barisan) dalam Pilkada Sumut dilakukan hanya beberapa bulan mendekati Pilkada.

Pola rekrutmen kedua partai tersebut kelihatannya lebih memilih atas dasar pertimbangan penguasaan kepentingan ekonomi politik lewat pihak lain daripada mengusung kader potensial. Intervensi pengurus partai, terutama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masih kental, sehingga kesempatan kader non-structural sangat kecil. Penjaringan kandidat belum memuat prinsip demokratis, transparan, dan mendengarkan aspirasi konstituen, tetapi lebih atas dasar keinginan elit partai.

Pola rekrutmen seperti itu tak terlepas dari otoritas politik yang ada di partai dikuasai oleh segelintir ”orang kuat”. Merujuk pada pemikiran Robert Michels dalam Political Parties (1984), sulitnya partai untuk mereformasi diri adalah karena kuatnya oligarki partai. Sehingga Partai dengan sistem ini sulit untuk membuka ruang kebebasan bagi kadernya. Kebijakan partai bertumpuk pada kekekuasaan elit partai, sehingga sulit untuk diterapkannya sistem desentralisasi kepartaian. Dalam penetapan calon kepala daerah, pengurus di tingkat pusat hingga daerah diwajibkan taat terhadap keputusan partai yang bersifat final. Celakanya, kedua partai ini tidak memiliki soliditas mesin partai serta militansi kader yang kuat sehingga partai tidak mampu memaksa basis massa untuk menaati perintah tersebut.

Berbeda dengan Golkar dan PDIP, PKS memiliki tipe kepemimpinan yang kolektif. Setiap keputusan atau kebijakan partai di semua tingkat kepengurusan dilakukan dengan melibatkan semua pengurus. Dalam tradisi demokrasi, kepemimpinan kolektif adalah sesuatu yang sangat penting, karena akan meminimalisir kecenderungan oligarki.

Meskipun begitu, pola rekrutmen kandidat PKS juga tidak lepas dari intervensi elit seperti halnya Partai Golkar dan PDIP. Namun, basis massa PKS sangat patuh terhadap keputusan yang dibuat partai. Soliditas mesin partai sangat terasa sehingga militansi kader mampu memobilisasi basis massa untuk memilih kandidat yang diusung partai tersebut.

Pola Kampanye

Kelemahan PKS sebagai partai baru yang minim tokoh-tokoh potensial yang mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat lokal, disikapi dengan menggandeng dan merekrut tokoh-tokoh tersebut untuk meraih dan memperoleh dukungan luas masyarakat. Hal ini terlihat dengan jelinya PKS menempatkan Dede Yusuf di Jawa Barat yang merupakan publik figur dan sudah dikenal masyarakat luas. Demikian juga halnya dengan mengusung Syamsul Arifin di Sumatera Utara yang dikenal sangat merakyat dan pernah menjabat sebagai Bupati.

PKS juga memiliki teknik kampanye yang beragam. Ada tahap perencanaan yang terdiri dari segmentasi, targeting dan positioning program-program pada pemilu yang terdiri dari direct marketing/door to door dan Polling. Dari strategi-strategi itu yang paling menonjol dan sangat efektif dalam menjaring massa adalah direct marketing karena langsung berhubungan dengan masyarakat, jadi bisa diketahui berapa kekuatan nyata yang mendukung PKS.

Hal ini tidak diantisipasi oleh Golkar dan PDIP dengan merubah strategi dan pola kampanye tradisional selama ini dengan strategi yang lebih efektif. Gokar masih menggunakan pola kampanye lama yang mengandalkan jaringan birokrasi untuk memobilisasi massa seperti era orde baru. Pada era orde baru, pola ini sangat efektif karena Golkar ketika itu bisa menginstruksikan gubernur hingga camat untuk memobilisasi massa. Hal yang mustahil dilakukan saat ini meskipun Katua Umum Golkar Jusuf Kalla menjabat Wakil Presiden.

PDIP juga kelihatannya masih terlalu percaya diri mengandalkan basis massa massa yang kebanyakan berasal dari masyarakat berpendapatan rendah, berpendidikan rendah, tinggal di pedesaan, dan kaum minoritas, yang masih menjunjung tinggi pemimpin karismatik dan fanatik. Padahal dalam memilih kepala daerah masyarakat lebih banyak melihat popularitas calon ketimbang ideologi partai maupun sosok pimpinan partai yang mengusung calon tersebut.

Proyeksi 2009

Apakah kemenangan beruntun yang didapat PKS dalam Pilkada menunjukkan peningkatan dukungan masyarakat terhadap PKS ataukah hanya dukungan sesaat yang dipengaruhi oleh momentum Pilkada ataupun koalisi yang dibangun pada Pilkada ?

Agak sulit kiranya menyimpulkan peningkatan suara PKS dalam Pilkada merupakan indikasi semakin besarnya dukungan masyarakat. Karena faktor terpenting dalam pilkada adalah figur calon yang ditunjang mesin partai yang solid. Keberhasilan PKS menemukan figur calon yang memiliki ketokohan cukup kuat, dimana tokoh eksternal dan kader internal memiliki ketokohan yang seimbang dan disempurnakan dengan mesin partai yang solid serta kader militan yang mampu memobilisasi massa ke tempat pemungutan suara adalah penentu kemenangan tersebut.

Sementara itu, kegagalan Partai Golkar dan PDIP mempertahankan kantong-kantong massanya akan menjadi ancaman serius di Pemilu 2009. Realitas politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung yang diselenggarakan selama beberapa tahun terakhir ini belum menunjukkan gelagat partai ini melakukan perbaikan kinerja mempertahankan basis massanya. Bahkan, ada kecenderungan partai-partai ini sulit mempertahankan dominasi di beberapa wilayah. Bila kedua partai ini tidak membenahi pola kepemimpinan dan dan rekrutmen calon legislatif, bukan mustahil kedua partai ini akan mengalami penurunan suara dalam pemilu tahun depan, meskipun masih akan menjadi dua partai terbesar.

Desentralisasi Pariwisata

2008-03-27T10:43:00.005+07:00

Dimuat di Sinar Harapan, 31 Maret 2008

Saat ini telah memasuki bulan ketiga Tahun Kunjungan Indonesia 2008 dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Selama tiga bulan ini belum jelas kemungkinan apakah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang ditargetkan sebesar 7 juta dengan perolehan devisa sebesar US$ 6,7 miliar akan tercapai atau tidak. Namun, target itu sesungguhnya realistis apabila diiringi dengan program yang benar-benar padu dan mampu menonjolkan keunikan Indonesia.

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 103,57 miliar untuk pengembangan 10 destinasi pariwisata unggulan yang tersebar di luar Jawa dan Bali. Suatu jumlah yang bisa jadi cukup besar atau bisa juga tidak mencukupi tergantung implementasi kemana dana itu diarahkan. Karena, anggaran sebesar apapun sesungguhnya tidaklah dapat berbuat banyak apabila hanya digunakan untuk menutupi biaya promosi atau perbaikan infrastruktur semata.

Pembangunan industri pariwisata tidak cukup hanya dengan membangun hotel dan infrastruktur lainnya saja. Dunia pariwisata lebih membutuhkan daya tarik yang mampu membuat wisatawan betah untuk berlama-lama tinggal di Indonesia. Destinasi wisata manapun, dengan anggaran berapapun, tidak akan sukses bila masyarakat tidak memiliki peran yang sinergis dan visi dan misi yang sama dengan pemerintah. Seindah apapun sebuah objek wisata, hanyalah akan menjadi benda mati apabila tidak diimbangi oleh budaya masyarakat yang sadar wisata (hospitality).

Inilah persoalan sesungguhnya dalam pengembangan wisata Indonesia. Budaya melayani masyarakat masih sangat kurang kalau tidak dikatakan minim, sehingga menjadi momok terbesar dalam membentuk citra wisata Indonesia. Pelayanan hotel banyak yang masih dibawah standar internasional, begitu juga dalam pelayanan transportasi yang banyak diwarnai oleh premanisme di terminal-terminal angkutan hingga ke bandara berkaliber Internasional. Wisatawan masih banyak yang mengeluhkan taksi di beberapa kota yang tidak menggunakan argometer dalam melayani penumpangnya sehingga tarif yang digunakan sangat mencekik leher. Begitu juga harga cendera mata dan makanan tradisional daerah yang harganya bisa melonjak drastis tergantung dari tampilan si pembeli.

The World is Flat

Dari sekian banyak daerah tujuan wisata mungkin hanya Bali atau Jogja saja yang sudah memiliki budaya pelayanan yang memadai yang dipadukan dengan kekayaan budaya tradisional serta infrastruktur yang memadai. Beberapa daerah lain yang juga memiliki potensi pariwisata yang besar, belum terlihat tindakan nyata untuk mendongkrak pariwisata sebagai penghasil devisa terbesar. Apalagi melibatkan masyarakat sebagai salah satu penggerak industri pariwisata. Kondisi ini tentu tidak mampu menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat yang sesungguhnya adalah modal awal berkembangnya budaya melayani dalam masyarakat.

“The world is flat” begitu kesimpulan Thomas Friedman, seorang kolumnis tersohor dari the New York Times. Bukan menantang kesimpulan Copernicus, melainkan lontaran kata-kata itu lahir setelah dia menyaksikan efek globalisasi yang dahsyat dalam berbagai bidang.

Memang, dinamika ekonomi dan politik internasional tidak lagi menjadi aktifitas yang terisolasi di arena global saja. Dinamika itu memiliki dimensi dan efek lokal yang sangat tinggi. Dalam laporan Bank Dunia tahun 2000, kecenderungan desentralisasi dan globalisasi disinyalir berjalan secara bersamaan. Desentralisasi membuat unit-unit yang berkompetisi di tingkat internasional bisa menjadi lebih kecil. Kompetisi di bidang perdagangan dan investasi misalnya, tidak lagi merujuk pada tingkat negara, tetapi sudah pada tingkat sub-nasional.

Dalam konteks inilah desentralisasi pariwisata di Indonesia menjadi relevan. Pariwisata muncul menjadi Industri yang tumbuh tidak hanya di level nasional namun mampu menunjukkan karakter yang berbeda di setiap daerah yang memiliki potensi pariwisata.

Koordinasi dengan Daerah

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata merilis kajian yang menarik tentang daya saing pariwisata daerah. Kajian yang dilakukan pada tahun 2006-2007 ini mengungkap bahwa wisatawan mancanegara dari negara yang berbeda memiliki kecenderungan untuk berkunjung kedaerah yang berbeda pula. Fakta ini memberikan pesan bahwa setiap destinasi wisata yang tersebar diberbagai daerah harus bisa menyusun blueprint pariwisata dengan menetapkan target yang tepat sesuai dengan karakteristik wisatawan mancanegara tersebut atau sesuai dengan pasar yang dominan selama ini.

Luas dan tersebarnya daerah tujuan wisata Indonesia juga menyebabkan semakin berbeda pula keunggulan dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Manado misalnya berpotensi untuk menjadi gerbang daerah wisata Indonesia bagian Timur yang siap mengolah negara-negara Asia Pasific. Begitu juga Sumatera Barat mempunyai potensi besar untuk menjadi pintu gerbang wisatawan yang berasal dari Asia Tenggara dan negara-negara timur tengah.

Oleh karena itu dalam rangka Visit Indonesia Year 2008, program destinasi unggulan dan program Visit Indonesia Year 2008 seharusnya dikoordinasikan dengan daerah agar diperoleh hasil yang optimal. Berbagai program kegiatan yang cerdas dan menarik harus disusun dengan baik sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Kembali kepada pernyataan Thomas Friedman, desentralisasi membuat dunia usaha pariwisata di tingkat sub-nasional memiliki peluang untuk menaklukan globalisasi demi peningkatan kesejahteraan populasi di wilayahnya. Ini adalah ilustrasi betapa masyarakat lokal memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap globalisasi.

Oleh karena itu sekaranglah saatnya seluruh daerah yang memiliki potensi pariwisata melaksanakan program bersama secara terpadu. Pemerintah pusat cukup berperan dalam mengoptimalkan kegiatan promosi dan mengupayakan kemudahan bagi kunjungan wisman dan investasi pariwisata. Namun, dalam urusan menentukan corak dan karakteristik pariwisata yang akan dibangun, Pemerintah Daerah beserta masyarakat lokal-lah yang akan menentukan.

Verifikasi Parpol Baru

2008-03-27T10:31:00.000+07:00

Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia (Depkumham) telah memulai verifikasi partai politik (parpol) baru sejak Kamis 28 Februari 2008. Verifikasi dilakukan terhadap 47 dari 115 partai politik yang mendaftar. Parpol baru yang telah melewati tahap verifikasi dan dinyatakan memenuhi semua prasayarat yang ditentukan akan dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM, untuk disahkan sebagai badan hukum. Sehingga pada april mendatang, partai politik baru yang telah mempunyai badan hukum dapat diumumkan.

Dalam perkembangan selanjutnya, dari 47 Parpol tersebut, delapan parpol yaitu PBSD, PPD, PSI, PNBK, PPNU Indonesia, PIB, Partai Merdeka, dan Partai Patriot Pancasila dipersilahkan Depkumham untuk langsung mendaftar verifikasi di KPU. Keputusan Depkumham ini keluar setelah KPU memutuskan Parpol yang telah memiliki badan hukum bisa langsung mendaftarkan diri ke KPU.

Anggota KPU I Gusti Putu Artha menjelaskan, dasar bagi keputusan ini adalah Pasal 51 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Parpol. Pasal ini mengatur bahwa parpol yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasar pada UU 31/2002 tentang Parpol tetap diakui keberadaannya

Sementara itu, KPU akan membuka pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2009 sebanyak dua tahap. Tahap I untuk parpol lama yaitu sebanyak 50 parpol. Parpol lama itu adalah 16 parpol di DPR yang sudah pasti menjadi peserta pemilu, delapan parpol yang tidak mempunyai kursi, dan 26 parpol yang tidak lolos verifikasi faktual di Pemilu 2004. Sedangkan tahap II adalah untuk parpol baru yang lolos verifikasi di Departemen Hukum dan HAM. Meskipun parpol lama diperkenankan langsung mendaftar ke KPU, namun tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta UU 2/2008 tentang Parpol.

Keputusan KPU ini sesungguhnya meringankan beban partai-partai kecil dalam menyiapkan diri untuk menghadapi pemilu 2009. Apabila mereka harus melengkapi lagi syarat administrasi verifikasi Depkumham, maka akan membutuhkan biaya yang besarnya mencapai Rp 5 miliar-Rp 10 miliar. Suatu ketidakadilan bila partai kecil yang memiliki kursi di DPR, meskipun tidak lolos Electoral Treshold (ET), tidak mengeluarkan biaya apapun karena memiliki free pass untuk pemilu 2009.

Keputusan KPU ini merupakan angin segar untuk kematangan demokrasi di Indonesia. Bagi Indonesia yang terhitung baru dalam menerapkan demokrasi, pemberian kebebasan bagi rakyat untuk berkumpul dan berserikat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, keinginan melakukan pembatasan jumlah partai untuk menuju sistem multipartai sederhana demi memperkuat sistem presidensial tidak harus dimulai dari membatasi jumlah peserta pemilu.

Penerapan Parliamentary Treshold (PT) sebanyak 2,5 % di parlemen sesungguhnya sudah mumpuni untuk menyaring partai mana yang benar-benar mendapatkan dukungan dari rakyat dan mana yang tidak. Dengan kata lain partai yang benar-benar memiliki sistem kepartaian yang kuat akan tetap eksis dengan menempatkan anggotanya di parlemen, sedangkan partai baru yang sistem kepartaiannya lemah dan tidak memiliki akar massa akan tereliminasi dengan sendirinya.

Oleh karena itu keputusan KPU yang memberikan kesempatan yang sama kepada partai lama maupun baru untuk ikut meramaikan Pemilu 2009 dan Pemilu-Pemilu berikutnya patut untuk didukung.

KPK Menyemai Harapan Baru

2008-03-06T09:09:00.002+07:00

“Power Tend to Corrupt” kata-kata terkenal dari Lord Acton itu kembali menemukan pembuktiannya di Indonesia. Aparat penegak hukum yang paling berwenang dalam menyelidiki dan mengadili kasus hukum di negara ini, justru melakukan pelanggaran hukum. Ketua Tim Jaksa penyelidik kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Urip Tri Gunawan tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima uang sejumlah US$660 ribu atau kurang lebih 6 M rupiah. Uang itu ditengarai sebagai uang suap dari Sjamsul Nursalim, obligor terbesar kasus BLBI.

Di Indonesia, kasus korupsi sudah berurat berakar menggerogoti setiap lapisan anak bangsa, tidak terkecuali instansi-instansi pemerintahan. Belum tuntasnya pemberantasan korupsi di Indonesia ditengarai karena aparat penegak hukum yang tebang pilih. Penegak hukum memperlihatkan “taring”nya hanya ketika berhadapan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh orang/sekelompok orang yang tidak memiliki kekuasaan atau uang. Namun, ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan dan uang, serta merta penegak hukum seperti macan ompong yang tidak memiliki keberanian untuk menyelidiki apalagi mengadili.

Oleh karena itu, keberanian KPK menangkap Jaksa Urip ini patut diberikan apresiasi. Selain karena ini merupakan kasus yang berkaitan dengan kasus besar BLBI, juga karena keberanian KPK menangkap aparat penegak hukum lainnya. Kalau boleh dikatakan sebagai prestasi, penangkapan ini seakan memupus keraguan khalayak terhadap pimpinan KPK Antasari Azhar, ketika pertama kali menjabat. Benarkah ?

Memang, jalan yang akan ditempuh KPK masih panjang untuk membuktikan hal tersebut. Namun, tidak ada salahnya menaruh harapan besar kepada KPK dalam kepemimpinan Antasari Azhar saat ini untuk dapat berbuat lebih banyak mengungkap dan memberantas kasus korupsi yang telah meluluhlantakkan sendi-sendi bangsa ini. Semoga, kata-kata Lord Acton diatas tidak kembali berlaku di dalam tubuh KPK, karena bagaimanapun juga aparatur penegak hukum masih sangat rawan terhadap godaan suap.

Bunga Anindya 2

2008-02-27T16:44:00.004+07:00

Angin semilir menerjang rerumputan, menyibak pintu hati ,yang bergetar oleh ketukan amora
Bunga…
dewi manakah yang menjelma kedalam tiap helai kuntummu ?
Hingga mataku mengedip syahdu, terpikat kemilau embun yang menyejukkan

Himbauan kau kah itu ?
Yang menyentak setiap inci tulang putih,
yang digerakkan segumpal daging merah berdetak-detak,
hingga langkahku terseret mencari asal segala asa yang kini menguasaiku

aku menemukanmu bunga,
harum sukmamu membawaku kesini
bersimpuh luluh dihadapanmu
dan menjadi tanah hitam
tuk mengekalkan keindahanmu
ditempat permainan segala dewa dan dewi

Jakarta, 27 Februari 2008

Bunga Anindya

2008-02-27T11:30:00.003+07:00

Aku hanyalah seorang pendaki, dengan lutut goyah dan langkah tertatih,Menelusuri semak berduri tajam, menginjak kerikil runcing yang mengoyak langkah,

Aku hanyalah seorang pendaki, dengan ransel berat mengelayut tubuh,
Dan punggung bungkuk membopong harap,

Aku hanyalah seorang pendaki, yang takabur menantang gunung,
Tinggi tebing bukan tak terlihat, keindahanmu jualah yang membawa gundah,

Aku hanyalah seorang pendaki, menerobos gelap berharap terang
Berharap engkau akan terlihat

Aku hanyalah seorang pendaki, menantang gunung ‘tuk sekedar melihat
Mekarnya bunga indah sejagad

Kawan, aku gila katamu ?

Matamati

2008-02-21T16:41:00.002+07:00

Atas nama kita kau lepas bajumu, bajuku dan baju mereka
Seakan begitu kau akan merdeka
Tidakkah kau lihat belang disekujur dadamu ? goresan arang hitam dikening ,
Yang kau dapat dari tangisan kaum ibumu

Tidakkah kau lihat tulang rusukmu yang menonjol dari daging tipis,
kulit keriput berkerenyut yang lugu menunjukkan dirimu

matahari hampir tenggelam,
kau tunjukkan dadamu dan dadaku, terus berceracau dengan bahasa yang tak bisa kupahami

hatimati,
kau umbar segala cacat dan tukak membusuk di tubuhmu, tubuhku, tubuh kita
kau undang angin mengantar aromanya menelusup kedalam relung jiwa-jiwa nan suci,
kau racuni mereka,kau bunuh jiwa-jiwa suci itu, sampai kau yakin belangmu,
arang hitam dikeningmu menjelma mejadi kunang-kunang,
yang hinggap di kening-kening mereka
mengencingi mata mereka, mencabut hati mereka dari akar tunggang warisan masa lalu
untuk masuk kekubangan yang sama,
dimana kau kehilangan mata ditinggalkan hati

matamati, hatimati..

Lagi-Lagi soal Minangkabau

2008-01-14T11:40:00.000+07:00

Setelah melihat laporan MDG 2007-2008 yang di keluarkan BAPPENAS saya merasakan sedikit kelegaan sekaligus keterkejutan. Lega karena ternyata Sumatera Barat ternyata berada dibawah rata-rata proporsi penduduk miskin di Indonesia yang dalam kisaran 16,6 % . Artinya penduduk miskin di Sumatera Barat lebih sedikit dari Propinsi Sumara Selatan, Bengkulu, Lampung bahkan Jogjakarta. Peringkat teratas di huni oleh Papua yang proporsi masyarakat miskinnya sebanyak 40,8 % dari jumlah penduduknya. Terkejut, karena fakta dan data ini telah menohok penilaian saya selama ini bahwa Sumatra barat telah ketinggalan dalam segala hal dari propinsi-propinsi lainnya.

Dalam pergaulan dengan teman-teman di rantau pertama kali kesan yang tertangkap adalah kekhawatiran akan masa depan MInangkabau yang berada dalam masa yang paling buruk dalam sejarahnya. Hal ini juga diperkuat oleh banyaknya buku maupun makalah yang dibahas di seminar-seminar bahkan obrolan ringan di berbagai mailing list urang awak yang kesemuanya menyimpulkan hal yang sama.

Yang menjadi pertanyaan; apakah yang mendasari pendapat kita itu selama ini ? apakah kita telah berasumsi tanpa menggunakan data yang valid yang dapat dipertanggung jawabkan metodologinya ? ataukah kekhawatiran kita itu bersumber dari ketidaktahuan atau buta sama sekali dengan kondisi di ranah ? Ataukah kita yang salah menggunakan indikator dalam menilai kondisi masyarakat di ranah ?

Saya pikir faktor ketiga ada benarnya. Selama ini kita cenderung menilai baik itu di rantau maupun diranah sedikitnya jumlah tokoh politik yag berasal dari Minangkabau adalah satu-satunya indicator kemunduran MInangkabau. Kesalahan fatal ini membuat kita tiba kepada suatu kesimpulan bahwa MInangkabau sedang berada di tepi jurang. Sementara itu masih banyak indicator lainnya yang seharusnya menjadi tolak ukur penilaian kita sehinga setiap asumsi kita dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.

Kompilasi Hukum Adat

Dalam berbagai perbincangan di berbagai kesempatan wacana yang santer terdengar saat ini adalah keinginan untuk menyusun kompilasi hukum adat. Wacana itu berawal dari kesimpulan sementara bahwa kemunduran masyarakat Minang dalam segala sector itu bersumber dari ketiadaan kepastian hukum adat yang bersumber dari jargon Adat Basandi Syarak, Sarak basandi Kitabullah (ABS-SBK). Sehingga dengan di buatnya kompilasi hukum adat maka masyarakat Minang akan mempunyai pedoman yang jelas sehingga mampu menyelesaikan setiap persoalan hidupnya.

Pembuatan kompilasi hukum adat saya pikir memang ide yang menarik, namun keampuhannya untuk menyelesaikan segala persoalan yang membelit masyarakat MInangkabau saat ini saya pikir perlu di kaji lebih lanjut.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait wacana ini. Sesungguhnya adat minangkabau terkenal dengan kebisaaan lisannya baik itu berupa kaba maupun petatah petitih yang bermakna dalam. Kebisaaan bertutur kata inilah yang membuat orang Minangkabau dikenal sebagai orator yang ulung. Sehingga ranah minang kemudian dikenal sebagai ranah kata-kata. Seorang mamak akan menurunkan ilmunya melalui petatah petitih dan bermacam ragam alua ke kemenakannya. Begitu juga para pemuda nagari dalam pergaulan di lapau bagi yang berminat akan mendalami budaya lisan dari negeri kata-kata itu. Budaya lisan yang mengasyikkan inilah kemudian hari tidak berlanjut kepada budaya penulisan. Karena keahlian berbicara, berdebat dan menggunakan petatah petitih dalam suatu alua tidak bisa berpedoman kepada buku atau sumber tulisan lainnya tapi murni mengandalkan keahlian dan kelincahan berfikir semata.

Begitu juga hukum adat maupun budaya yang berkembang dalam masyarakat minangkabau tidak bisa digeneralisasi dalam satu kompilasi semata. Karena adat salingka nagari maka setiap nagari bisa mempunyai adat dan budaya sendiri-sendiri yang bisa saja jauh berbeda dengan nagari lainnya. Sehingga bisa dibayangkan berapa banyak kompilasi hukum adat yang musti dicetak pernagari oleh karena perbedaan tersebut.

Kelebihan kompilasi ini adalah kemudahan bagi peminat untuk mengakses keingintahuannya kepada adat minangkabau. Sehinga bagi yang besar dirantau kompilasi ini akan berguna sekali. Namun lagi-lagi kefektifannya tetap bergantung kepada minat untuk mempelajarinya. Seperti halnya hukum positif Indonesia yang terdokumentasi dengan baik boeh dikatakan mayoritas rakyat Indonesia tidak mengetahui dan tidak berminat untuk mempelajarinya.

Satu kekhawatiran kita apabila kompilasi ini dianggap sebagai jalan keluar maka akan mematikan keunggulan budaya lisan minangkabau selama ini. Generasi muda tidak akan berusaha menggali minatnya dengan mewarisi tradisi lisan tersebut karena mengandalakan kompilasi tertulis yang itupun belum tentu akan terbaca dan terpahami dengan baik.

Kehawatiran ini saya pikir memang suatu kewajaran mengingat keteledoran kita berpijak kepada data yang belum tentu benar atau bahkan sama sekali tanpa data sehingga resep yang ditulis bukanlah formula yang sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh Minangkabau.

Peta Jalan Bali: Babak Baru Penyelamatan Hutan Indonesia

2007-12-28T10:07:00.000+07:00

Padang Ekspres

The United Nations Climate Change Conference (UNCCC) 2007 yang berlangsung di Denpasar 4 Desember 2007 – 15 Desember 2007 lalu dinilai sukses dengan dilahirkannya beberapa kesepakatan penting diantaranya Bali Road Map. Bali Road Map ini merupakan kesepakatan aksi adaptasi, pengurangan emisi gas rumah kaca, transfer teknologi dan keuangan yang meliputi adaptasi dan mitigasi.

Konvensi ini berjalan alot karena sikap keras negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang selalu menjadi penghalang utama kesepakatan yang akan diambil dalam konvensi. Sikap Amerika Serikat ini disertai oleh Kanada dan Jepang yang juga tidak menyetujui target penurunan emisi karbon yang diperbesar (deeper cut) bagi negara-negara maju yakni sebesar 25-40 persen pada 2020.

Penolakan tiga negara maju ini berdasarkan kekhawatiran bahwa penurunan emisi karbon akan mengganggu kepentingan ekonomi negara mereka. Sebaliknya Uni Eropa dan negara-negara berkembang yang tergabung dalam G 77 + China menyetujui target tersebut bahkan meminta kesepakatan itu bersifat mengikat dan masuk deklarasi Bali.

Perdebatan sengit di konvensi itu memberikan gambaran yang jelas bahwa negara-negara berkembang sudah menunjukkan komitmen mereka untuk melakukan penyelamatan hutan. Namun sebaliknya negara maju terutama AS, Kanada dan Jepang belum menunjukkan komitmen yang tegas terhadap penurunan gas emisi karbon,

Padahal penurunan emisi karbon adalah faktor yang paling esensial untuk mengurangi efek pemanasan global. Pengamat lingkungan dan LSM pemerhati lingkungan menuding negara-negara dunia terlalu tunduk dengan kemauan AS, sehingga hasil konvensi kurang memenuhi apa yang seharusnya menjadi solusi dari problem dunia yang paling mendesak saat ini.

Dari tabel 1 terlihat bahwa Amerika, Kanada dan Jepang termasuk peringkat atas penghasil emisi karbondioksida terbesar dunia .

Tabel 1: Negara penghasil gas CO2 terbesar dunia perkapita

Negara	Emisi CO2 perpopulasi (juta ton)	Perkapita (ton)
Australia	226	10,7
AS	2790	9,3
Afsel	222	4,6
Rusia	661	4,6
Jerman	356	4,3
Polandia	166	4,3
Kanada	144	4,3
Korsel	185	3,8
Spanyol	148	3,7
Ingris	212	3,5
Jepang	400	3,1
Itali	165	2,8
China	2680	2,0
Ukhraina	79,1	1,7
Turki	102	1,4
Iran	86,2	1,3
Yhailand	76.4	1,2
Meksiko	101	0,9
India	583	0,5
Indonesia	92,9	0,4

Sumber: Carma/CGD

Presiden Conferency of The Parties (COP) 13 UNCCC, Rachmat Witoelar secara keseluruhan melaporkan tiga hal penting dari hasil konvensi UNCCC di Bali, pertama tercapainya kesepakatan dunia yang disebut Bali Road Map. Bali Roadmap meliputi lima hal yaitu Komitmen Pasca 2012 (AWG on long-term cooperative action under the convention), Dana Adaptasi (Adaptation Fund), alih Teknologi (Technology transfer), REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation).) dan CDM (Clean Development Mechanism).

Kedua, disepakatinya 4 agenda yaitu; 1. Aksi untuk melakukan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. 2. Cara-cara untuk mereduksi emisi Gas Rumah Kaca. 3. Cara-cara untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi ramah iklim (climate friendly technologi ). 4. Pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi. Sedangkan kesepakatan ketiga adalah adanya target waktu yaitu 2009.

REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation)

Salah satu poin terpenting yang dihasilkan dan berkenaan langsung dengan Indonesia adalah disetujuinya program REDD. Program ini bertujuan untuk memperluas cakupan kegiatan penurunan emisi tidak hanya melalui pencegahan deforestasi tapi juga melalui upaya penurunan kerusakan hutan.

Secara keseluruhan, kondisi sumber daya hutan dan lahan Indonesia saat ini ditandai oleh kerusakan lahan dan hutan yang mencapai 59,2 juta hektar (dephut 2007). Pada periode 1982-1990 laju deforestasi tercatat 0,9 juta hektar pertahun. Pada periode 1990-1997 naik menjadi 1,8 juta hektar pertahun dan 1997-2000 menjadi 2,8 juta hektar pertahun. Pada kurun waktu 2000-2006 laju deforestasi turun menjadi 1,19 juta hektar pertahun.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), mengungkapkan data yang berbeda. Pada periode 1985-1997 tercatat sebesar 1,6 juta hektare (ha) per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta ha per tahun atau yang tertinggi di dunia. Data 2007 menunjukan, sekitar 2,72 juta ha hutan Indonesia musnah tiap tahunnya.

Dengan adanya program REDD ini, negara hutan tropis akan melindungi keberadaan hutannya untuk menyerap emisi karbon dari negara maju. Sebagai imbalan, negara maju akan memberikan bantuan dana dan teknologi kepada negara hutan tropis.

Inggris misalnya siap mengucurkan dana untuk Indonesia dengan menjadikan Indonesia sebagai kandidat kuat mendapatkan US$ 30 juta melalui Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Inggris juga telah menyiapkan US$ 1,6 miliar melalui Environmental Transformation Fund (ETF) untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.

Program ini memang berpotensi besar mendatangkan aliran dana ke negara-negara yang memiliki hutan luas seperti Indonesia. Meskipun begitu terdapat beberapa hal yang musti diperhatikan terkait dengan pelaksanaan program ini;

1. Pelaksanaan kegiatan REDD akan memiliki potensi kebocoran karbon sehingga sulit untuk menjamin bahwa penurunan emisi yang terjadi di wilayah bersifat nyata dan terukur. Misalnya keberhasilan melindungi kawasan hutan konservasi yang dijadikan proyek REDD dari upaya konversi menjadi lahan pertanian, bisa saja berdampak pada meningkatnya konversi hutan di kawasan yang tidak menjadi sasaran proyek REDD. Dengan demikian karbon yang diselamatkan pada satu kawasan tersebut sifatnya tidak nyata karena telah meningkatkan kehilangan karbon dari kawasan hutan lain.

2. Indonesia belum memiliki teknologi dalam memperkirakan luasan tutupan hutan dan kerusakan hutan dengan akurasi yang cukup tinggi seperti yang dimiliki Brazil ( lihat di www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodes.html). Sehingga sulit menentukan luasan tutupan hutan dan kerusakan hutan dengan metodologi analisis dari citra satelit yang dipakai saat ini.

3. Terdapat kemungkinan besar terjadinya benturan antara program REDD dengan masyarakat yang selama ini mengambil manfaat dari hutan berdasarkan hukum adat yang telah mereka warisi turun temurun.

4. Mekanisme REDD diterapkan pada kawasan hutan produksi, kawasan hutan konservasi atau lindung, hutan gambut, hutan tanaman industri (HTI) dan sawit. Karena kompensasi REDD hanya terbatas pada kelima kawasan hutan itu, maka hanya pihak Pemerintah, Perhutani dan pengusaha saja yang memiliki konsesi atau berhak mengelola kompensasi dana REDD.

Namun terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan (REDD).

1.Mengkaji ulang skema REDD dengan memasukkan masyarakat sebagai unsur yang turut serta dilibatkan sehingga berhak mendapatkan kompensasi dana REDD.

2. Melarang hutan alam di konversi menjadi hutan tanaman industri atau perkebunan. Hutan tanaman industri atau perkebunan harus dibuka di dalam kawasan hutan yang sudah mengalami kerusakan berat atau tidak produktif. Selama ini pembukaan hutan tanaman industri dan perkebunan justru di hutan alam dimana hasil penjualan kayu hutan alam dijadikan biaya pembangunan hutan tanaman industri dan perkebunan tersebut.

3. Melarang konversi lahan gambut menjadi hutan tanaman industri dan perkebunan. Pemerintah sesegera mungkin mengeluarkan program restorasi hutan gambut yang sudah rusak dengan memperbaiki kondisi hidrologi-nya serta mempecepat laju regenerasi hutan gambut melalui kegiatan pengayaan alam buatan.

4. Menekankan kembali kewajiban melaksanakan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan sesuai dengan pedoman dalam aturan internasional untuk Reduced Impact Logging (RIL) dimana Indonesia ikut dalam menandatangani kewajiban ini.

5. Memverifikasi ulang data luas hutan yang ada sehingga lebih dapat dijustifikasi keakurasiannya melalui analisis yang lebih rinci.

6. Melakukan sesegera mungkin perhitungan tingkat emisi dari hutan dengan menggunakan data yang sudah diperbaharui (sesuai hasil dari kegiatan butir 5) dengan metode yang direkomendasikan oleh sekretariat UNFCCC. Apabila hal ini tidak dapat ditunjukkan, kemungkinan kualitas hasil perhitungan akan dinilai rendah dan akan mempengaruhi nilai tawar atau harga jual karbon dari REDD Indonesia.

Meninggalkan Adat, Memajang Agama

2007-12-12T13:56:00.000+07:00

Pareman adalah topik yang sedang hangat dibahas di Palanta Rantaunet beberapa hari ini. Pareman kalau di tarik akar katanya berasal dari Free Man atau orang bebas. Bebas dalam artian tidak punya pekerjaan atau pengangguran, bebas dalam artian dia berhak melakukan apa saja yang diinginkannya tanpa mengindahkan orang lain.

Topik ini sesungguhnya menarik karena fenomena kerajaan preman ini menyebar diseluruh nusantara bahkan dunia. Disetiap kota yang penduduknya padat atau pusat perekonomian, pusat keramaian separti terminal, tempat wisata dan sebagainya corps preman ini hampir dipastikan selalu ada. Mulai dari tukang palak, copet, pengutip uang kemanan hingga preman berdasi.

Premanisme di Sumatra barat mudah terlihat begitu menginjakkan kaki ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Ketika kaki mulai menginjak halaman bandara detik itu pula agen taksi dan angkutan bandara akan datang menghampir dan tak jarang terjadi menarik-narik antara agen bus dan supir taksi dengan calon penumpang. Tindakan premanisme ini tentu saja meninggalkan kesan yang menyeramkan terhadap bandara BIM.

Tindakan premanisme lainnya sering kali kita jumpai di terminal-terminal besar macam aur kuning bukit tinggi. Mulai dari agen tiket yang memaksa membeli tiket bus tertentu hingga tukang angkat barang yang memalak penumpang dengan menurunkan barang dari bagasi bus dengan meminta bayaran yang tidak masuk akal.

Sesungguhnya banyak lagi tindakan premanisme di sumbar yang bisa kita bicarakan. Namun tulisan ringan kali ini tidak akan membahas fenomena ini lebih lanjut namun akan memberikan sedikit tinjauan dari sudut pandang penulis terhadap fenomena ini.

Palanta Rantaunet sebagai milis paling aktif yang membicarakan keminangan, beranggotakan berbagai macam latar belakang sosial, pendidikan dan ekonomi yang berbeda. Tak heran setiap komentar ataupun analisis sederhana yang muncul lebih bersifat subjektif sesuai latar belakangnya itu. Namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada yang pro adat, pro agama, dan diantara keduanya.

Bagi yang pro adat maka asal usul premanisme di sumbar ini lebih disebabkan oleh tidak efektifnya ceramah agama, pengajian, khutbah yang disampaikan oleh ustad2 yang menguasai agama. Isi atau matan dari pengajian yang disampikan hampir tidak menyentuh sisi moral dan akhlak umat. Pengajian yang disampaikan hanya berputar kepada isu nasional atau hukum agama/fikih saja.

Bagi yang pro agama maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah adat dan budaya minangkabau yang berisikan ajaran yang mengajarkan orang untuak cadiak, lipeh, menang sendiri. Tentu saja hal ini di di perkuat oleh kenyataan para penghulu adat sekarang yang tidak mempunyai kepemimpinan yang mumpuni bagi kaumnya.

Selain dua kelompok itu juga ada yang menyalahkan pemerintah daerah yang tidak mampu menanggulangi premanisme yang bersumber dari lemahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Pengangguran adalah penyebab utama munculnya tindakan premanisme di sumbar.

Sesungguhnya ketiga pendapat itu adalah benar semuanya. Gejala premanisme ini adalah masalah yang penuh kompleksitas dan dialami oleh hampir setiap daerah di indoneisa.

Kalau kita merujuk kepada ajaran adat MInangkabau maka premanisme atau tukang palak atau cadiak/licik/lipeh itu adalah sangat bertentangan dengan adat MInangkabau. Sistem adat MInangkabau berdasarkan atas keseimbangan antara individu dan masyarakat

Nan rancak diawak, katuju dek urang

Sakik diawak sakik diurang; lamak diawak lamak dek urang

Kok mandapek awak, urang jan maraso kahilangan handaknyo

Ajaran adat MInangkabau inilah yang dinamakan adat sabana adat, adat nan tak lapuak dek hujan dan tak lakana dek paneh. Ajaran ini sesuai dengan adagium adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Sehingga kalau kita menilik lebih jauh ajaran adat minangkabau dan ajaran agama Islam maka tidak ada pertentangan atau saling menegasikan antara keduanya khususnya dalam kasus premanisme ini. Aturan beradat dalam masyarakat banyak sekali atau boleh dikatakan hampir keseluruhannya telah mengalami asimilasi dengan ajaran islam.

Nan tuo dimuliakan, nan ketek dikasihi, samo gadang dipabasokan

Ada prinsip kebersamaan disitu. Seluruh persoalan bersama yang muncul di masyarakat didasari oleh prinsip sehina semalu. Meskipun kamanakan si anu yang berbuat jahat namun semua masyarakat ikut menanggung malu.

Hati gajah samo dilapah, hati tungau samo dicacah

Nan kayo tampek batenggang, nan cadiak tampek batanyo

Nan tidak samo dicari, nan lai samo dimakan, mandapek samo balabo, kahilangansamo barugi, sasakik sasanang.

Jadi jelaslah terlihat prinsip kebersamaan, sahino samalu, hubungan baik sesama manusia mendapatkan tempat utama dalama adat MInangkabau. Dalam ajaran Islam sendiri, prinsip kebersamaan, akhlak yang baik mendapat tempat utama . seperti hadist Nabi yang mengatakan bahwa “ Sesungguhnya aku di utus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia”. Atau dalam surat Al Ankabut 45 yang artinya “sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan Munkar”.

Kalau sudah begitu mengapa premanisme tetap tumbuh dalam masyarakat yang ditopang penuh oleh adat Minangkabau yang luhur dan ajaran Islam yang lurus ? Jawaban mudahnya adalah masyarakat Mnangkabau telah meninggalkan adat MInangkabau. Petatah petitih dianggap kuno dan tak terpakai. Sedangkan agama hanya di jadikan pajangan saja. Seperti alas sembahyang yang dijemur diatas balkon sebagai pertanda yang punya rumah adalah Muslim.

Atau kalau mau sedikit berspekulasi maka ajaran adat dan agama itu tidak berpengaruh. Lihat saja tetangga singapura yang tak memiliki adat seluhur MInangkabau dan juga bukan muslim. Penduduk mereka teratur, disiplin, sejahtera dan selalu menjaga kebersihan. BUkankah kesemuanya itu intisari ajaran adat MInangkabau dan Islam ? lalu mengapa masyarakat MInangkabau yang memiliki kedua-duanya ternyata tidak bisa berlaku seperti rakyat singapura ? jawaban mudahnya adalah pemerintah Indonesia dan Sumatra barat khususnya tidak mampu mengatur kehidupan masyarakat, tidak mampu mengakkan hukum dan kedisplinan bagi warganya.

Akhirnya kesemua pembahasan kita bermuara kepada pembenaran semua opini yang ada di palanta rantaunet. Premanisme memang penuh kompleksitas dan membutuhkan pemahaman semua pihak untuk ikut mencarikan jalan keluar permasalahan ini.

Namun satu hal yang penting untuk disadari. Orang rantau dan orang ranah itu layaknya sebuah tubuh yang apabila satu organnya sakit maka organ yang lain akan merasakan hal yang sama. Sehingga ketika ada hal buruk yang terjadi maka tidak ada saling mencaci atau menyalahkan yang bermuara kepada kepicikan. Prinsip sahino samalu yang ada dalam nilai adat kita musti dihidupkan kembali.

Bagaimanapun juga preman di ranah dalah korban berputar kencangnya peradaban. Mereka korban ketidak adilan sosial. Mereka adalah korban tidak meratanya pendidikan. Mereka adalah korban kecilnya lapangan kerja yang tersedia. Mereka adalah korban persaingan global yang makin memuncak.

Oleh karena itu sebagai korban maka sepantasnyalah mereka mendapatkan kasih sayang dari kita. Walaupun tidak dengan memberikan uang atau pekerjaan setidaknya tetap menganggap mereka sebagai bagian dari kita yang butuh perolongan dan penyelamatan. Bukan cacian dan hinaan. Dengan itulah mereka merasa dihargai dan tentunya harga diri kita juga.

Dahsyatnya Rumah Makan Padang

2007-12-10T10:28:00.000+07:00

Sebagai Orang Minang tentu saya ikut bangga dengan bertebarannya Rumah makan padang di seantero negeri ini. Meskipun kadang kebanggaan itu harus saya tebus dengan setiap hari mengkonsumsi masakan Padang yang menurut istri saya yang orang Minang gadang dirantau itu adalah masakan yang sangat tidak sehat. Tidak sehat karena banyak lemak, bersantan dan memacu kolesterol juga tidak sehat dikantong. Setidaknya bila dibandingkan makan di warung tegal misalnya.

Bagaimanapun juga rumah makan padang adalah salah satu kalau tidak satu-satunya kebanggaan kita yang tersisa saat ini. Sekedar rujukan bahwa orang minang masih piawai dalam berdagang dan mempunyai keunggulan yang patut dibanggakan.

Secara konsep rumah makan padang sesungguhnya mencerminkan “isi’ dari keminangan sesungguhnya. Sebuah dapur yang menghasilkan beragam cita rasa yang masing-masing berupa unit otonom. Konsep rumah makan padang yang tegas dengan identitas keminangan namun tidak semata-mata menonjolkan keminangan yang kaku , terlalu percaya diri dan suka membanggakan diri..

Keluarga istri saya yang memiliki usaha rumah makan padang di Lampung yang cukup laris memiliki kiat tersendiri agar pelanggan tetap ramai. Mereka tidak memasak makanan yang memakai resep asli (original Receipt) tetapi menyesuaikan rasa dengan lidah orang Lampung atau jawa yang menjadi target pasar. Masakan yang dibuat tidak terlalu pedas sehingga pelanggan yang mayoritas bersuku Jawa tersebut tidak kepayahan mengunyah dendeng balado misalnya.

Begitu juga nenek saya yang punya tiga rumah makan di Jogja. Rendang yang dimasak tidak selayaknya rendang asli MInang yang berwarna hitam dan berminyak karena disangai lebih dari 4 jam. Kalau dimasak sepetri itu maka orang akan menganggap rendang yang dimasak itu hangus, jadilah rendang di rumah makan padang di Jawa khususnya berwarna coklat ke abu-abuan karena tidak disangai dengan api kecil terlampau lama.

Inovasi dan kreativisme yang muncul didapur rumah makan padang sejagad itu adalah cerminan falsafah MInang dima bumi dipijak disinan langik dijunjuang, kalamak dek awak katuju dek urang. Perubahan yang terjadi dalam resep masakan adalah suatu keniscayaan bila ingin tetap eksis didalam persaingan yang telah mengglobal. Bila identitas keminangan dibungkus dengan rasa ke-egoan yang tinggi, kaku, jumud maka barangkali rumah makan MInang tidak menjamur seperti sekarang. Rasa identitas keminangan tetap terpelihara namun tetap menerima perubahan dari luar. Itulah kunci eksistensi rumah makan minang yang dapat saya simpulkan.

Sesungguhnya dinamisasi konsep rumah makan padang adalah contoh ideal bagi perkembangan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Minangkabau. Bila ingin tetap bertahan dengan identitas cultural, keunikan maka setiap perubahan harus kita terima, saring dan pakai mana yang sejalan demi kemajuan masyarakat minang itu sendiri. BIla tetap bertahan dengan apa yang ada sekarang maka secara budaya, sosial dan ekonomi minang itu akan tergerus jaman karena jaman terus berubah.

Ada seorang teman yang selama ini mengaku menjadi pengamat Minangkabau khususnya perjalanan organisasinya menyatakan para pedagang Minang/saudagar terkesan telah kalah dan menyerah dengan persaingan dan percaturan ekonomi yang telah menglobal. Semakin banyaknya oraganisasi minang yang mengerucut kepada bidang kajian tertentu adalah ekspresi ketidak berdayaan dari tekanan akibat persaingan. Temu saudagar MInang yang diadakan di Padang belum lama ini menurutnya adalah membuktikan hal itu. BIla saudagar MInang itu telah mampu unjuk diri mengapa pula akan berkumpul sesama Minang ? lebih jauh lagi masih menurut teman saya itu saudagar yang berkumpul dimomentersebut itu pastilah saudagar yang sama-sama litak (lapar). Bila ternyata daging yang mereka harapkan tidak bertemu jua maka tidak musthail antara mereka akan saling memakan.

Tentunya saya tidak mengamini saja apa yang disampaikan teman saya itu. Tapi hipotesanya yang mengerikan itu masuk akal juga. Semasa kuliah dulu saya termasuk mahasiswa yang anti kemapanan. Sangat anti terhadap barat termasuk orang Indonesia yang sekolah keluar negeri dan pulang menenteng iajazah gelar sarjana bergengsi.

Setelah memasuki dunia kerja saya memahami bahwa sikap anti kemapanan dan ketidak sukaan terhadap lulusan luar tersebut sesungguhnya ekspresi dari ketidakmampuan bersaing dengan lulusan luar.

Setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan lulusan dalam negeri tidak mampu memenangi persiangan bahkan sekedar menyamai. Pertama faktor bahasa, boleh dikatakan sedikit sekali mahasiswa dalam negeri yang menguasai dengan fasih bahasa inggris. Padahal rekrutmen perusahaan besar semacam multinasional mensyaratkan itu. Kedua, kualitas lulusan dalam negeri terus terang belum memenuhi permintaan perusahaan,kalau dibandingkan dengan lulusan luar maka lulusan dalam negeri lebih tidak siap kerja. Ketiga, masalah keuangan, lulusan luar negeri tentu saja berasal dari keluarga kaya yang mampu menyekolahkan anaknya keluar negeri. Faktor ini sedikit banyak mempengaruhi kenapa banyak mahasiswa dalam negari menjadi anti kemapanan. Keempat, terakhir faktor gengsi. Lulusan luar negeri memiliki gengsi yang jauh melebih lulusan dalam negeri sehingga gampang mendapatkan pekerjaan.

Hal itulah sesungguhnya pencetus kenapa saya dan banyak mahasiswa lainnya cenderung membentuk kelompok anti kemapanan, anti barat, anti liberalisme yang berkembang di badan-badan intra sekolah bahkan mayoritas pengurus BEM. Jadi bukannya karena ingin menyatukan persepsi dan jejaring tetapi lebih sebagai ungkapan kekesalan dan ketidakberdayan menghadapi persaingan

Lalu apa korelasinya dengan rumah makan padang ? hal sebaliknya terlihat pengusaha rumah makan padang tidak pernah membuat perkumpulan rumah makan padang kecuali arisan-arisan nagari. Kalaupun ada hanyalah dilapisan minoritas yang mau diperkuda oleh elite yang gila organsiasi dan gila jabatan. Pengusaha rumah makan padang dengan tetap mengusung identitas budaya yang jelas namun mampu mengakomodasi perubahan, tetap berdiri tegak, kokoh tanpa goyah oleh badai krismon yang mengguncangkan sendi2 ekonomi masyarakat. Dengan memodifikasi resep masakan, sembari tetap mempertahankan identitas budaya. Ya..rahasianya cuma itu mau menerima perobahan demi eksis tensi dalam persaingan ekonomi yang makin mengglobal. Bukannya megerucut kedalam malah berkembang keseantero jagad. Ini dadaku, mana dadamu !

Seleksi KPU itu

2007-11-29T13:01:00.000+07:00

Proses pemilihan anggota KPU 2007 – 2012 diwarnai banyak persoalan. Sejak proses seleksi hingga pelantikan, disertai pro dan kontra yang bersifat substansial. Persoalan demi pesoalan yang menyertai pembentukan komisi yang mempunyai peranan vital dalam penegakan demokrasi di Indonesia ini, menimbulkan pertanyaan tentang kredibiltas lembaga ini dikemudian hari.

Persoalan yang paling menonjol adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap proses pemilihan komisi nasional ini yang ditandai oleh perdebatan dan berita tiada henti, sejak tim mengumumkan 45 bakal calon anggota KPU yang dinyatakan lolos tes tertulis dan rekam jejak dari sebanyak 260 peserta pada 31 Juli 2007.

Bahkan jauh sebelum itu, banyak kalangan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) akademisi dan profesional mempertanyakan proses seleksi yang bukan dilakukan oleh ahlinya dan belum pernah terlibat dalam penyelenggaraan, pengawas ataupun pemantau pemilu bahkan tidak satupun dari tim seleksi yang berlatar belakang keilmuan bidang politik.

Kekhawatiran publik semakin bertambah ketika mekanisme seleksi dipandang bermasalah terutama dalam tes psikologi untuk mengukur kompetensi dan kesetiaan. Pemilihan materi tes psikologi dikerjakan oleh lembaga tes psikologi yang tidak jelas. Indra J Piliang, peserta seleksi yang tidak lolos dan merasa dilangkahi hak-hak politiknya telah melakukan tuntutan secara hukum terhadap panitia tim seleksi pada tanggal 23 Agustus 2007. Hal ini juga diikuti oleh Dasman Djamaluddin dan Hasannudin, yang mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pada tanggal 30 Oktober 2007..

Dari 7 orang anggota KPU yang terpilih dari fit dan proper test yang dilakukan DPR RI, salah satu anggota terpilih ternyata tersangkut masalah hukum dimana yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi. Sehingga pelantikan yang dilakukan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 Oktober 2007 di istana negara terhadap 6 orang anggota KPU boleh dikatakan cacat hukum karena UU No 22/2007 mengharuskan melantik 7 orang anggota KPU. Namun pemerintah bisa berkelit karena presiden sudah menerima surat dari Syamsul Bahri yang isinya menyatakan permintaan yang bersangkutan tidak usah dilantik dahulu karena kasusnya sudah naik kepengadilan.

Dalam kasus Syamsul Bahri, yang telah ditetapkan sebagai tersangka namun tetap diloloskan ini menimbulkan kecurigaan, proses seleksi anggota KPU kali ini sarat dengan kepentingan partai politik (parpol). Karena sejak awal status tersangka ini sudah diketahui namun DPR tetap meloloskan bahkan dengan memperoleh banyak suara dan skor penilaian yang tinggi. Kalau memang Parpol bermain dibelakang proses seleksi ini maka wajarlah kredibilitas dan kemampuan anggota terpilih diragukan oleh masyarakat. Terlebih calon-calon yang bepengalaman dan sangat memahami UU Pemilu, Parpol dan demokrasi berguguran sejak awal proses seleksi.

Inti persoalan sesungguhnya bukanlah terletak kepada personal anggota KPU terpilih, melainkan mekanisme dan sistem yang menjaring anggota KPU ternyata meloloskan seorang tersangka kasus korupsi. Hal ini menandakan mekanisme dan sistem yang dibuat tim seleksi KPU itu miskin validitas dan reliabilitas akademis, bahkan menonjolkan nepotisme, sehingga menghasilkan output yang mengundang polemik.

Hemat kita, tugas KPU sangat kompleks dan berat tantangannya ke depan. Selain akan mengelola dana triliunan rupiah, sekalipun diurus oleh Sekretariat Jenderal, KPU merupakan organisasi yang bersifat tetap, nasional dan mandiri. Siapa pun yang hendak menjadi presiden, wakil presiden, kepala daerah, anggota DPR/DPRD atau DPD, akan sangat tergantung pada keputusan-keputusan yang diambil oleh KPU. Penyelesaian masalah penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007 misalnya akan menjadi ajang pembuktian bagi KPU apakah mereka mampu atau tidak menjalankan tugas yang sangat berat ini.

Bagaimanapun juga masyarakat tidak bisa menolak anggota KPU yang telah dilantik. Masyarakat, akademisi, LSM harus lebih awas dalam pemilihan anggota KPU periode berikutnya dengan mencermati dan mengawasi proses rekrutmen termasuk pelaksanaan fit and proper test di DPR.

Quo Vadis Pemekaran

2007-09-27T14:40:00.001+07:00

Delapan tahun terakhir laju pemekaran daerah seperti tidak terbendung. Hingga tahun 2007 sudah ada 165 daerah baru terbentuk, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Daerah otonom baru hasil pemekaran ternyata tidak bebas dari beragam masalah sehingga penghentian sementara (moratorium) pemekaran wilayah menjadi usulan yang berkembang di kalangan DPR, DPD, dan pemerintah.

Usulan ini bermula dari permintaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk menghentikan sementara pembentukan daerah baru. Hasil audit investigatif yang dilakukan oleh BPK menunjukkan kinerja keuangan daerah pemekaran baru sangat memprihatinkan. Banyak daerah baru yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi. Akibat pemekaran, pemerintah memecah DAU dan DAK suatu daerah menjadi dua, untuk daerah asal dan daerah baru. Pada akhirnya, dua daerah ini sama-sama tak lagi mampu memenuhi kebutuhan mereka.

Selain mengandalkan dana dari pusat, daerah baru hasil pemekaran juga kekurangan SDM yang mampu menjadi aparatur pemerintahan yang baik. Auditor tingkat IV BPK Baharuddin Aritonang memaparkan, 83 persen dari 148 daerah hasil pemekaran kondisi keuangan daerahnya tidak memenuhi syarat. Selain itu, sering terjadi kekacauan di sejumlah daerah antara lain konflik perebutan posisi Ibu Kota seperti yang terjadi di kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Evaluasi

Menurut Ryaas Rasyid Anggota Komisi II DPR, ada tiga kelompok utama yang paling besar merasakan keuntungan yaitu birokrat, partai politik (parpol), dan pengusaha setempat. Pemekaran wilayah membuka lowongan pejabat yang tentu memberi kesempatan birokrat memegang jabatan. Calon anggota legislatif (caleg) yang semula tidak terpilih dalam pemilu bisa menjadi caleg dengan terbentuknya DPRD di daerah otonom baru. Bagi pengusaha, terutama yang berpartisipasi sejak awal pembentukan daerah, kesempatan menjadi penyedia berbagai kebutuhan daerah baru sangat terbuka lebar. Hal inilah yang menyebabkan pemekaran daerah menjadi lahan korupsi yang empuk sehingga sangat bertentangan dengan prinsip good governance.

Hasil evaluasi yang dilakukan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dari Nopember 2006 sampai Maret 2007 terhadap 48 daerah otonom baru misalnya menunjukkan penurunan rasio pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD di daerah otonom baru sebesar 5,02 persen (2003) menjadi 4,73 persen (2004). Artinya, ini merupakan indikasi kalau ada ketergantungan anggaran ke pemerintah pusat. Selain itu, belanja publik di daerah otonom baru lebih kecil di bawah 50 persen daripada belanja aparatur.

Moratorium

Moratorium baru dapat dilakukan pemerintah jika evaluasi daerah otonom baru hasil pemekaran sudah dilakukan.Evaluasi yang dilakukan terhadap daerah otonom baru harus dilakukan secara berkesinambungan. Penilaian daerah otonom baru, dilakukan setelah tiga tahun sejak pembentukan dengan aspek penilaian berupa kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, dan penduduk. Apabila ternyata daerah otonom baru tersebut dinilai gagal, maka daerah otonom tersebut diberi waktu maksimal lima tahun untuk memperbaiki kinerjanya. Apabila tetap gagal, daerah otonom tersebut dapat dihapus dan digabung dengan daerah otonom lain sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah (PP) No. 129/2000.

Untuk menghentikan sementara pemekaran yang semakin tak terkendali, pemerintah harus mendorong revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Syarat-syarat pemekaran harus diperketat, termasuk teknis pelaksanaan verifikasi calon daerah otonom baru. Pemerintah juga perlu mempunyai kajian mendalam tentang daerah otonom baru sesuai dengan kemampuan negara baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Menteri Dalam Negeri harus segera merevisi PP No. 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Moratorium paling mungkin dilakukan pada akhir 2007 mengingat persiapan menyongsong pelaksanan Pemilu 2009.

Membangkitkan Semangat perubahan

2007-09-18T15:49:00.000+07:00

Sebuah perbincangan tahun lalu:

Tarimo kasi Da Nofrin St. batuah..ambo sangaik sapandapek baraso nan
dibutuhkan SUmbar adolah good manager bukannyo good birokrat..seorang
manger sudah pasti birokrat yang baik namun birokrat yang baik belum
tentu manager yang baik…kita bisa contoh tetangga kita
Jambi..gubernurnya adalah pengusaha muda yang sukses kemajuannya
sungguh mencengangkan PAD meningkat 300 % lebih sehingga saat ini
pendapatan mereka sudah jauh melangkahi Sumbar. Kita tengok juga
gorontalo yang dipimpin oleh pengusaha sukses juga..PAD nya juga
melesat jauh….jadi apa poin yang bisa kita ambil ? Serahkanlah sesuatu
pada ahlinya….hahaha..

Sejauh yang saya pahami sebagai orang awam dalam sector ekonomi..yang
dibutuhkan sebagai landasan awal adalah kebijakan pemerintah daerah.
Bagaimana agar investor mau menanamkan modalnya di daerah kita. Itu
dulu.. kalau selama ini gubernur Cuma bergaul dengan kalangan LSM
local yang tak jelas ujung pangkalnya, atau dengan "perantau yang
oportunis" bagaimana investor akan tertarik ?..mbok pergaulan gubernur
diperluas ke lingkaran pengusaha2 pribumi maupun asing yang
sesungguhnya sangat banyak bertebaran di Jakarta..itu salah satu
kelebihan gubernur Jambi. Nah produk hokum dan regulasinya tentu juga
sangat berpengaruh termasuk bagaimana membangun birokrasi satu atap !!

Dalam sector ekonomi rakyat..selama perda tanah ulayat belum selesai
maka sesungguhnya banyak hal yang bisa dilakukan. Dengan perekonomian
berbasis nagari misalnya. Setiap nagari bisa diharuskan membentuk
Usaha Bersama Nagari. Yang paling cocok adalah sector agrobisnis.
Modal bisa didapat dengan memberikan kemudahan kemudahan dalam
peminjaman ke koperasi atau Bank. Usaha Nagari ini akan mendatangkan
lapangan kerja bagi anak nagari itu sendiri dan apa usahanya saya rasa
setiap nagari mempunyai keunggulan tertentu. Bagaimana pemasarannya ?
itu lah yang musti dipikirkan bersama oleh Pemda2 yang ada…jadi
sebaiknya berhenti mengkambing hitamkan masalah tanah ulayat !

Saya rasa tidak sulit sesungguhnya mencari keunggulan komparatif yang
dimiliki sumbar selama Pemerintah mempunyai keinginan untuk itu dan
mau membuka diri dengan masukan2 yang membangun. Selama ini saya lihat
rakyat bahkan pemerintah Sumbar sendiri masih terlena bahwa Sumbar
daerah yang kaya, pemandangannya elok, orangnya pintar2..masih terpaku
pada romantisme masa lalu padahal dalam realita Sumbar sudah
ketinggalan kereta sementara kapal kepadang juga sudah berlayar (
meminjam judul film).

Salah satu yang perlu kita sadari juga..sesungguhnya tolak ukur
kehebatan atau kepintaran atau kecedasan suatu suku bangsa tidak bisa
diukur dari derajad intelektual semata yg selama ini kita percayai).
Selama ini banyaknya tokoh tokoh politik dan agama dari sumbar sudah
memperdaya kita dan kita terlena. intelegensi tidak hanya diukur dalam
masalah social dan politik saja namun termasuk intelegensi dalam
ekonomi..kalau hatta, natsir, tan malaka dll memang hebat. Tapi pada
masa itu memang dibutuhkan banyak tokoh politik dalam
perjuangan..sekarang yang dibutuhkan orang berjiwa
pengusaha/entrepreneurship yang mampu memanfaatkan potensi ekonomi
rakyat. Jadi berhentilah menganalogikan orang sukses adalah orang yang
keluar masuk Koran sebagai politikus atau anggota DPR.

Spirit itulah yang musti di munculkan lagi bahwa saat ini Sumbar bukan
apa apa lagi, era hatta , tan malaka, sutan syahrir sudah lewat. Yang
dibutuhkan saat ini adalah jiwa yang mampu bangkit untuk mengejar
ketertinggalan dalam bidang ekonomi. Kalau generasi muda minang mau
maju dan berhasil maka berkaryalah dalam bidang ekonomi. Tidak usah
semuanya bercita cita jadi tokoh politik seperti Hatta dkk karena itu
tidak akan membuat rakyat minang menjadi sejahtera, kita tahu sejarah
bisa mebunuh anaknya sendiri seperti halnya PRRI..

Mungkin itu dulu ya da sutan..saya bukan ahli ekonomi (sesuatu yang
cukup saya sesali ) sehingga mungkin sanak sanak yang lain lebih paham
dan mengerti bagaimana caranya mencari peluang2 ekonomi yang layak di
speed up di sumbar

Kerangka Acuan

2007-09-06T13:26:00.000+07:00

Kerangka Acuan

Seminar

Ranah Minang Gadih Manih Nan Manunggu Pinangan;

”Potensi dan Peluang Investasi Industri Pariwisata

Sumatra Barat”

Latar Belakang

“The world is flat” begitu kesimpulan Thomas Friedman, seorang kolumnis tersohor dari the New York Times. Sesudah menyaksikan efek globalisasi dalam berbagai bidang, dia “menantang” kesimpulan Copernicus.

Dinamika ekonomi dan politik internasional tidak lagi menjadi aktifitas yang terisolasi di arena global saja. Dinamika itu memiliki dimensi dan efek lokal yang sangat tinggi. Dalam laporan Bank Dunia tahun 2000, kecenderungan desentralisasi dan globalisasi disinyalir berjalan secara bersamaan. Desentralisasi dari tingkat nasional ke sub-nasional dipandang sebagai sebuah metode untuk membuat kinerja pemerintah jadi lebih efisien. Lebih jauh lagi, desentralisasi membuat unit-unit yang berkompetisi di tingkat internasional bisa menjadi lebih kecil. Kompetisi di bidang perdagangan dan investasi misalnya, tidak lagi merujuk pada tingkat negara, tetapi sudah pada tingkat sub-nasional.

Yang menarik dari fenomena ini adalah desentralisasi membuat pemerintah dan dunia usaha di tingkat sub-nasional memiliki peluang untuk menaklukan globalisasi demi peningkatan kesejahteraan populasi di wilayahnya. Ini adalah ilustrasi betapa masyarakat lokal memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap globalisasi. Tentu perlu kita garis-bawahi bahwa globalisasi itu bukan semata-mata berkiblat kepada kekuatan kapitalisme barat, tetapi bisa juga berafiliasi dengan kekuatan peradaban timur seperti Cina, Jepang, dan India misalnya.

Dengan konteks ini, maka seminar mengenai peluang dan tantangan investasi bidang pariwisata di Sumbar jadi lebih relevan. Paling tidak terdapat tiga alasan utama yang membuat seminar ini menjadi penting.

Pertama; World Tourism and Trade Center (WTTC) menyatakan bahwa sektor pariwisata saat ini merupakan industri terbesar didunia, sektor ini telah menjadi salah satu penggerak utama perekonomian abad 21 bersama dengan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Perkembangan industri pariwisata yang sangat dinamis dan terus diperkuat oleh kemajuan tingkat kesejahteraan ekonomi didunia, menjadikan pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa didunia. Pariwisata bahkan dimasukkan kedalam hak azazi manusia sebagaimana dinyatakan oleh John Naisbitt dalam bukunya Global Paradox yakni bahwa “where once travel was considered a privilege of the moneyed elite, now it is considered a basic human right”.

Kedua; Sumatra Barat sebagai daerah yang sudah dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata nasional tentu saja menyadari prospek pariwisata sebagai unggulan daerah masa depan. Liberalisasi wisata yang berpotensi untuk dikembangkan oleh Sumbar terutama adalah keindahan alam (natural beauty). Pemerintah Propinsi dibawah pimpinan Gamawan Fauzy dan Pemerintah Daerah yang ada di Sumatra Barat telah memiliki komitmen yang sama untuk menjadikan Sumatra Barat sebagai tujuan wisata nasional terdepan. Kombinasi antara tersedianya potensi wisata yang sangat besar dengan komitmen bersama pemerintah akan mendatangkan peluang yang besar pula bagi Saudagar Minang untuk menanamkan investasinya di Sumatra Barat.

Ketiga; Masyarakat Minang memiliki sejarah berhasil menelurkan Saudagar-saudagar unggulan. Bangsa Indonesia merasakan kontribusi yang sangat besar dari Saudagar yang berasal dari Minang. Hasyim Ning, Bagindo Muhammad Nur misalnya, adalah figur-figur terkemuka dimasa perjuangan Republik Indonesia. Figur-figur ini bukanlah lahir tanpa konteks. Mereka adalah orang-orang yang sangat memahami arena perdagangan Nasional, internasional dan etika dagang. Jaringan dan kesadaran jati diri yang mereka miliki membuat mereka menyiapkan diri secara strategis menjadi Saudagar yang berpengaruh.

Pernyataan bahwa dunia itu datar makin nampak valid. Siapapun bisa memanfaatkan dunia dan diuntungkan, asal dia mampu membaca tren global. Hal ini mengingatkan kata-kata seorang ilmuwan, Louis Pasteur, beberapa abad yang lalu yaitu, ”Fortune favors the prepared mind.” Melalui Silaturahmi Saudagar Minang 2007 (SSM 07) dan cita cita mulia Masyarakat Pecinta Pariwisata Sumatra Barat (MAPPAS), segenap masyarakat dan Saudagar Minang bisa menghasilkan “prepared mind” untuk menyongsong masa depan yang cerah.

Menyadari relevansi yang begitu signifikan antara maksud dan tujuan SSM 2007 dengan visi dan misi MAPPAS dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat Sumatra Barat maka MAPPAS bermaksud mengadakan seminar yang bertajuk: Potensi dan Peluang Investasi di Industri Pariwisata Sumatra Barat. Seminar ini akan menghadirkan pembicara Walikota Sawahlunto Bapak Amran Nur dan juga pakar marketing nasional Bapak.....serta didampingi oleh pengamat pariwisata dari MAPPAS.

Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang besarnya peluang investasi bidang pariwisata di Sumatra Barat.

2. Meningkatkan rasa memiliki dan kepedulian Saudagar Minang nasional maupun internasional untuk membangun Industri Pariwisata Sumatra Barat.

Output

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang besarnya potensi investasi masa depan yang sangat besar di Sumatra Barat khususnya dalam bidang pariwisata.

2. Meningkatnya keinginan Saudagar Minang nasional maupun internasional untuk berinvestasi di Sumatra Barat demi bakti kepada Nagari dengan turut serta membangun industri pariwisata Sumatra Barat.

Kalayau

2007-09-05T16:13:00.000+07:00

Huh..

titik lemah mana lagi yang telah kau serang, hingga aku bertekuk lutut seperti rumput rebah ditebas bilah
Sayatan pisau pesonamu menyabik dinding kaca yang terakhir, nyata kibaran bendera putih tak menghalangimu merobohkan singgasanaku,

Seperti kalayau kau terus mengincar sebongkah daging hidup ini , yang akhirnya tercerabut dari hitamnya air mata yang mengalir deras seperti champagne
jeritan kesakitan dan tangisan pengibaan berkumandang di lembah penantian, luka itu kembali terkuak dan seperti lucifer engkau tersenyum puas
aku.. hanya mampu terduduk tertekuk menyerah dan kalah

huh..

lorong waktupun mengukir kisah ini di lembar perjalanan hidupku,
tubuh indah , senyum menawan, geliat manja dan desah pengharapan itu telah menawanku dan membawaku kealtar persembahan Sang Freja

Ketika Tuhan kehilangan Speaker dan Jam dinding

2007-08-29T16:01:00.000+07:00

Aku tak pernah bisa memahami mengapa masjid-masjid yang indah dan megah kebanyakan tertutup rapat tidak bisa dimasuki. Seperti halnya sore itu ketika menemani istri belanja disalah satu pasar di jakarta. Udara begitu panas sehingga kesabaranku menemani dia melihat2 barang dan menawar harga yang menurut ku irasional sudah menipis sehingga aku memutuskan untuk menunggu di sebuah masjid yang tak jauh dari pasar itu sembari menunaikan sholat zuhur.

Sesampai di teras mesjid segera aku kecewa karena pagar mesjid yang terbuat dari besi tempa nan indah itu di gembok tertutup rapat. Hilang sudah bayangan ku bisa membasuh muka dan mengambil uduk. Sambil menghela napas aku beranjak ke warung indomie dekat mesjid untuk memesan teh botol sekedar membasahi tenggorokan yang sudah kering.

Anda tentu pernah mengalami hal ini bukan ? mesjid yang indah dan besar seringkali tidak dapat dimasuki. Penjaga warung indomie itu memberitahuku bahwa di mesjid ini seringkali kecurian mulai dari speaker dan jam yang baru terjadi minggu lalu. Dan dengan alasan itulah mesjid itu dikunci dan hanya akan dibuka menjelang waktu sholat tiba.

Ternyata Tuhan kehilangan speaker dan jam sehingga rumahNya terpaksa dikunci untuk menghindari maling berbuat sekehedak hatinya. Yah..seperti kata pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati atau tepatnya lebih baik mengunci pintu ketimbang kemalingan..sepintas masuk akal juga. Tentu saja sang maling adalah hamba Tuhan juga, bedanya mungkin hamba yang ini sedang kelaparan, butuh pembeli minyak tanah atau minyak goreng yang sedang membubung tinggi atau bahkan butuh duit untuk mengadu untung memasang togel…

Tapi tetap saja rumah Tuhan tidak bisa dikunjungi sepanjang waktu..buat apa bangun mesjid mahal-mahal ? jangan jangan kita telah terperangkap kepada pemberhalaan mesjid ..dibikin seindah mungkin bersaing dengan mesjid di kampung sebelah namun fungsi aslinya sebagai tempat beribadah dan menghadap Tuhan kapan saja.. tak terpenuhi. Asal muasalnya..yaa..hamba Tuhan tadi itu yang memanfaatkan perabotan Tuhan untuk dijual kepasar loak. Akhirnya rumah Tuhan terkunci rapat….

Aku teringat akan sebuah kisah ketika seorang pendeta tua Zen kencing disamping patung Budha. Lantas pendeta yang lebih muda melihat dan protes mengapa pendeta tua tidak menghormati Budha dengan kencing di dekat patungnya. Pendeta tua balik bertanya tunjukkan pada saya dimana tempat yang tidak ada budha ? tentu saja pendeta yang lebh muda menjawab disegala tempat ada budha. Dengan enteng pendeta tua bertanya lalu saya harus kencing dimana ?

Ternyata menemui Tuhan tidak harus di rumahnya (baca:mesjid). Kita bisa menemuiNya dimana saja, kita bisa sholat di rumah, di emperan toko bahkan dipinggir jalan…jadi meski mesjid nan megah itu tertutup rapat aku bisa menemui Tuhan dengan menumpang sholat di emperan toko penjual DVD bajakan…

Buruknya Pelaksanaan Askeskin

2007-08-24T15:06:00.001+07:00

Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan didukung Keputusan Menkes No 1241 Tahun 2004 dan No 56 Tahun 2005, pemerintah menunjuk PT. Askes untuk mengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) atau yang lebih dikenal dengan sebutan asuransi sosial bagi masyarakat miskin (askeskin).

Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Indonesia yang berdasarkan data BPS 2005 berjumlah 36.146.700 jiwa. Dalam pelaksanaannya PT. Askes berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia yang memberikan daftar nama dan alamat masyarakat yang tergolong miskin di daerah masing-masing.

Beragam Masalah

Pada awal program ini digulirkan muncul persoalan distribusi kartu yang belum tepat sasaran. Hal ini disebabkan tidak akuratnya data yang diterima dari para ketua RT di tingkat kelurahan, sehingga banyak rakyat miskin yang belum mendapatkan kartu Askeskin. Selain itu ditemukan kasus pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dilakukan oleh aparat desa, kecamatan hingga Pemda yang diberikan kepada pihak yang tergolong mampu.

Perencanaan Pemerintah juga di nilai belum matang dalam menyiapkan pendanaan. Dana Askeskin tahun 2007 yang telah disalurkan ke PT Askes senilai Rp 1,7 triliun hanya cukup untuk membayar tagihan biaya pelayanan Askeskin rumah sakit hingga periode Mei 2007. Sehingga pemerintah harus mengupayakan tambahan dana Askeskin tahun 2007 sebanyak Rp 1,7 triliun dari APBNP dan Rp 900 miliar dari realokasi dana Departemen Kesehatan untuk menutupi kekurangan. Keadaan ini menyebabkan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan pelaksana kepada masyarakat miskin.

Dalam beberapa bulan terakhir, rumah sakit - rumah sakit rujukan pelayanan Askeskin di daerah mengeluhkan keterlambatan pembayaran klaim biaya pelayanan Askeskin dari PT Askes. Menurut Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari hal itu antara lain terjadi karena proses pencairan klaim PT Askes terlalu panjang. Sebelum disalurkan ke rumah sakit rujukan, dana Askeskin dari PT Askes pusat harus disalurkan dulu ke kantor regional PT Askes dan mengendap beberapa waktu di kantor regional.

Salah satu permasalahan yang cukup serius adalah adanya indikasi penggelembungan tagihan Askeskin yang dilakukan oleh sepuluh rumah sakit antara lain dugaan mark up dana askeskin sebesar Rp 5,411 M pada tagihan obat obatan di RSUD Bau Bau, Sulawesi Tenggara. Penggelembungan tagihan Askeskin di beberapa daerah ini ditengarai melibatkan pihak rumah sakit umum daerah (RSUD), PT Askes dan PT Kimia Farma serta oknum dokter.

Dari pihak pihak tersebut yang paling patut dipersalahkan dalam kasus ini adalah PT Askes yang memiliki kewenangan dalam menentukan lolos atau tidaknya tagihan yang diajukan rumah sakit. Meski para dokter memiliki kesempatan untuk memainkan resep obat bersama RSUD atau apotik Kimia Farma namun tetap harus melalui tim verifikasi klaim dana askes.

Pengawasan dan Penindakan

Menindaklanjuti beragam permasalahan dan penggelembungan tagihan askeskin ini, pemerintah harus segera menindaklanjuti dengan melakukan audit terhadap penyelenggaraan program askeskin dengan meminta BPK melakukan audit investigatif. Pemerintah juga harus segera mengevaluasi kinerja PT Askes, bila memang terjadi penyelewengan atau kekurangsiapan PT Askes sebagai pelaksana maka pemerintah berkewajiban meninjau kembali kerjasama dengan PT Askes dan atau melakukan tender ulang.

Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap profesi dokter dan rumah sakit sudah harus lebih ditingkatkan karena selama ini banyak oknum dokter melakukan permainan dengan produsen obat dan pihak rumah sakit dengan menuliskan resep yang tidak masuk akal atau melebihi kebutuhan pasien. Pengawasan ini juga harus meliputi produsen obat atau apotik yang nakal karena selama ini belum ada badan yang melakukan fungsi pengawasan dan penindakan. Kedua fungsi ini sangat penting karena sebagus apapun program pemerintah untuk rakyat miskin jika masih terdapat celah untuk “bermain” maka tujuan mulia itu akan berujung kepada kesia-siaan.

Menyoal Angka Kemiskinan

2007-07-19T15:42:00.000+07:00

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam konferensi pers 2 Juli 2007 di Jakarta mengumumkan keberhasilan pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan penduduk. Dalam jumpa pers tersebut deputi bidang Statistik Sosial BPS, Arizal Ahnaf menyatakan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret tahun ini mencapai 37, 17 juta. Angka ini lebih kecil dibanding bulan Maret tahun lalu yang masih mencapai 39,30 juta. Terjadi penurunan sebanyak 2,13 juta jiwa atau sebesar 16,58% dari jumlah penduduk Indonesia.

Berkurangnya jumlah penduduk miskin ini menurut laporan BPS disebabkan oleh kenaikan pendapatan penduduk yang lebih tinggi dari kenaikan barang. Salah satu indikatornya, dalam setahun terakhir nilai tukar petani naik sekitar 9 persen. BPS juga mengaitkan berkurangnya jumlah penduduk miskin ini dengan keberhasilan program pengentasan kemiskinan melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurut BPS, banyak warga miskin yang berhasil memanfaatkan peluang usaha dari uang kompensasi kenaikan harga BBM itu.

Meskipun demikian, laporan BPS ini mendapat sorotan tajam berbagai pihak. Tanggapan paling keras datang dari ekonom yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit (TIB) yang meragukan kebenaran laporan BPS. Para ekonom tersebut menilai jumlah penduduk miskin tidak mungkin berkurang karena daya beli masyarakat terus menurun ditambah program BLT yang sudah berakhir.

Menurut ekonom TIB, Hendri Saparini, saat ini daya beli rakyat kecil terus merosot, karena kenaikan pendapatan yang diterima lebih rendah daripada kenaikan harga barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu indikator untuk mengukurnya adalah upah riil (upah nominal yang telah disesuaikan dengan inflasi). Meskipun inflasi yang dicatat BPS selama setahun terakhir antara 6-7 persen, upah riil yang diperoleh masyarakat masih terus mengalami penurunan. Untuk kelompok buruh tani, misalnya, antara Maret 2006 sampai Maret 2007, upah riil mengalami penurunan sekitar 0,2 persen. Pada periode yang sama, upah riil buruh bangunan, pembantu rumah tangga, dan potong rambut wanita masing-masing mengalami penurunan 2 persen, 0,5 persen, dan 2,5 persen. Demikian juga dengan upah riil buruh industri yang mengalami penurunan sekitar 1,2 persen selama tahun lalu.

Nilai tambah yang diciptakan melalui pertumbuhan ekonomi sekitar 5,5 persen hanya dinikmati oleh kelompok kelas menengah ke atas sehingga semakin memperbesar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Hal ini sesuai dengan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga jasa finansial Capgimini bekerjasama dengan Merrill Lynch yang mencatat peningkatan jumlah anggota klub jutawan dunia dengan kekayaan lebih dari US$ 1 juta yang bermunculan dari Indonesia, Singapura, India dan Rusia

Perdebatan tentang keabsahan laporan BPS ini terutama didasari tidak adanya penjelasan yang memuaskan dari BPS tentang penyebab turunnya angka kemiskinan Indonesia. Terutama soal transparansi dan argumentasi rasional-ekonomi yang lebih rinci. BPS tidak menjelaskan secara detil komponen konsumsi yang naik serta tidak menerangkan karakter masyarakat mana yang berhasil dientaskan dari kemiskinan.

Penduduk miskin dalam kategori BPS adalah mereka yang pengeluaran perbulannya dibawah Rp 166.697 perbulan, lebih tinggi dari garis kemiskinan tahun lalu Rp. 151.997 namun justru terjadi penurunan jumlah masyarakat miskin. Padahal dalam realita kenaikan harga-harga yang ditunjukkan dengan laju inflasi jelas menggerus daya beli masyarakat. Di saat harga-harga barang tinggi, angka yang ditetapkan BPS tersebut jauh dari kenyataan objektif.

Oleh karena itu BPS seharusnya merilis data penurunan kemiskinan ini lebih detil untuk meredam rasa tidak percaya pelaku ekonomi dan masyarakat terhadap laporan BPS. Kecurigaan masyarakat terhadap keabsahan laporan ini diperkuat dengan adanya dugaan intervensi pemerintah lewat Perpres No. 11/2005. Keberadaan Perpres ini memungkinkan adanya campur tangan pemerintah terhadap hasil analisa dan data BPS yang akan diumumkan ke publik.

Jika benar adanya maka ketidak akuratan data dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahan dalam penanganan ekonomi Indonesia. Independensi BPS mutlak diperlukan karena tidak ada lembaga serupa yang bisa dijadikan pembanding. Oleh karena itu keberadaan Perpres No 11/2005 ini sebaiknya ditinjau ulang.

Kontroversi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

2007-06-21T11:04:00.000+07:00

Bagaimanapun juga pembangunan sebuah PLTN disatu negara
bukanlah soal pemenuhan kebutuhan energi listrik semata tapi juga
sebuah keputusan yang menyangkut kehidupan. Dan oleh karena itu
harus diputuskan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Dunia saat ini memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap kesediaan energi. Menipisnya cadangan bahan bakar fosil, fenomena pemanasan global serta kerusakan lingkungan akibat proses produksi dan pemanfaatan energi konvensional memaksa dunia untuk mencari energi alternatif yang menjamin ketersediaan energi dan aman terhadap lingkungan.

Menurut perkiraan, kebutuhan energi listrik tahun 2025 mencapai 100.000 megawatt (MW), sedangkan saat ini tersedia hanya 30.000 MW. Untuk menjamin ketersediaan energi listrik dimasa mendatang pemerintah berketetapan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN pada jaringan listrik Jawa, Madura, dan Bali paling lambat tahun 2016.

Bagi Indonesia, nuklir sebagai sumber energi terbarukan, memang layak diperhitungkan sebagai pembangkit listrik karena pemanfaatan sumber daya energi yang ada saat ini, seperti air dan minyak bumi, ketersediaannya sangat terbatas.

Namun sejalan dengan itu masih terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan energi yang bersumber dari nuklir. Aktivis lingkungan Green peace termasuk pihak yang memaksa Indonesia untuk membatalkan rencana pembangunan PLTN ini, ribuan masyarakat Kudus dan jepara juga menolak Pembangkit Listrik bertenaga Nuklir dibangun di daerah mereka.

Laporan Akhir Penelitian LPM Unibraw juga menyatakan bahwa 63, 83% masyarakat Madura menjawab tidak mungkin PLTN dibangun di Madura, 13,33% menjawab tidak tahu, dan 20, 83% menjawab mungkin (hal ini belum tentu mereka setuju terhadap pembangunan PLTN).

Kekhawatiran masyarakat terhadap PLTN bukanlah tanpa alasan, telah terjadi beberapa kecelakaan dalam sekala kecil maupun besar. Pada tanggal 28 Maret 1979, telah terjadi kecelakaan yang relatif kecil di Three Mile Island (AS) hingga Tragedi Chernobyl di Ukraina tahun 1986 yang menimbulkan ribuan korban jiwa sehingga memberikan gambaran yang cukup buruk bagi industri nuklir.

Meskipun begitu dalam kenyataan untuk masa mendatang tenaga nuklir masih menjadi salah satu alternatif dari sekian banyak alternatif energi terbarukan seperti tenaga angin, gelombang laut, pasang surut, cahaya matahari, panas bumi yang tersedia melimpah bahkan gratis. Oleh karena itu pemerintah musti memberikan pemahaman dan jawaban terhadap kekhawatiran dan pertanyaan masyarakat terhadap pilihan teknologi ini, antara lain;

Pertama faktor ekonomi; Secara umum, PLTN dapat digolongkan sebagai investasi dengan modal tinggi dan perlu dikaitkan dengan kemampuan keuangan dalam negeri. Harga untuk satu reaktor milik General Electrict mencapai 12 Trilyun rupiah. Reaktor ini dapat befungsi sampai 30 tahun namun dalam kenyataannya reaktor di AS sudah tutup sebelum 20 tahun. Sesudah 12 tahun, efisiensinya menurun karena biaya operasional dan perbaikan meningkat, sementara risiko kecelakaan bertambah. Semakin tua umur suatu reaktor maka biaya operasional dan pengamanan akan semakin tinggi. Diperkirakan pengelolaan akan semakin tinggi setelah sekitar 7 tahun. Pada saat itu pengelolaan beralih ke tangan pihak Indonesia. Itu berarti biaya operasional, perawatan, dan pengolahan limbah radioaktif akan semakin melangit. Sementara itu cadangan uranium Indonesia diperkirakan hanya cukup untuk 11 tahun, selain teknologi hal ini tentu akan menambah ketergantungan terhadap negara lain. Dengan kata lain, negara pemilik teknologi lebih diuntungkan dalam proyek ini.

Kedua; faktor pencemaran lingkungan, kesehatan dan keamanan. Kekhawatiran masyarakat sangat tinggi terhadap radiasi akibat kebocoran dan limbah nuklir. Limbah nuklir yang memiliki konsentrasi radiasi tinggi membutuhkan penanganan khusus karena umur radiasi limbah ini membahayakan manusia dan lingkungan hingga ratusan tahun. Disamping itu kesiapan sumber daya manusia Indonesia juga masih dipertanyakan karena untuk menjadi operator dari sebuah reaktor nuklir ini dibutuhkan pendidikan khusus yang memakan waktu hingga 10 tahun.

Kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang musti dijawab pemerintah sesegera mungkin yang menerangkan alasan pemilihan teknologi ini dibanding dengan energi alternatif lainnya yang bisa didapatkan di Indonesia secara lebih murah dan aman. Kajian bersifat rinci dan menyeluruh ini menjadi penting karena kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah menjadi faktor utama kelangsungan program ini. Kegagalan pemerintah dalam menjamin hak dan kepentingan masyarakat dalam kasus Lapindo, Meruya dan Pasuruan misalnya menjadi faktor pemicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada akhirnya, jaminan pemerintah bahwa program PLTN ini tidak akan merugikan lingkungan dan masyarakat adalah suatu keniscayaan.

Nurani Pemimpin

2007-05-29T09:42:00.000+07:00

Padang Ekspres 23 Juni 2007

Kesejahteraan masyarakat adalah hukum yang tertinggi (Sales Patriae Suprame Lex). Sebagai bagian dari masyarakat maka kata kata dari Cicero ini terasa sangat menyejukkan dan menimbulkan optimisme bagi kita semua. Betapa tidak sebagai rakyat kecil kita sangat mendambakan pemimpin-pemimpin yang menempatkan kepentingan masyarakat diatas segala galanya.

Delapan tahun berjalannya reformasi kita disuguhkan perubahan demi perubahan, yang paling kita rasakan adalah kebebasan berpendapat, berpolitik serta kebebasan pers. Meskipun banyak perubahan yang kita rasakan namun tujuan mulia reformasi untuk memberantas KKN dan memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat belumlah tercapai.

Zaman pemerintahan orde baru dulu kita terperangkap dalam Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang saking berkarat-karatnya sudah jadi budaya dalam birokrasi bahkan dalam masyarakat. Dalam arus perjalanannya orde reformasi ternyata tidak mampu mengobati penyakit yang bagaikan kanker kronis tersebut.

Masyarakat kita mengiba dalam derita dan nestapa yang tak kunjung usai. Negara yang seharusnya melindungi hak-hak rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan hidupnya telah menjadi lembaga “mati” dan nyaris tidak memiliki hati. Reformasi telah terlantar atau diterlantarkan. Reformasi hanyalah menjadi simbol legalitas untuk memuluskan ambisi para elit politik dalam memperebutkan kekuasaan dan mengumpulkan kekayaan.

Lihat saja berbagai kasus korupsi yang mencuat di gawangi oleh pemimpin kita yang selama ini kita hormati. Kasus DKP yang saat ini sedang jadi perbincangan memperlihatkan betapa bobroknya moral pemimpin bangsa ini. Kasus Lapindo yang berlarut larut dimana rakyat tetap jadi korban kepentingan pemimpin dengan koloni dan koleganya. Belum lagi korupsi terhadap jatah rakyat di daerah daerah korban bencana. Benarlah kiranya pernyataan Buya Syafie Maarif yang mengatakan kita hidup dalam budaya kumuh.

Desentralisasi kewenangan pusat kedaerah sesungguhnya adalah angin segar bagi masyarakat kecil. Dengan otonomi setingkat kabupaten masyarakat berharap lebih diperhatikan oleh pemimpin. Namun rupa-rupanya budaya pemimpin yang korup tadi belumlah tersentuh oleh semangat reformasi. Meskipun pemerintah daerah telah menerapkan anggaran berbasis kinerja (performance budgeting) tetap saja para pemimpin mengakumulasikan anggaran daerah maupun pusat ke pos-pos yang “jauh panggang dari api” untuk memakmurkan masyarakat .

Simak saja hasil penelitian dari Institute for Development and Economic Analysis, yang meneliti soal alokasi anggaran daerah yang timpang dan belum pro-people budget. Menurut temuannya: Di Kabupaten Ciamis, anggaran 2004 untuk penanganan gizi buruk hanya Rp 10 juta, sementara jamuan makan pemerintah Rp 4 miliar lebih. Padahal kearifan lokal masa lalu mengajarkan kepada kita, agar bangsa beradab ini jangan lebih besar pasak dari pada tiang, lebih besar anak kunci dari gemboknya.

Sumatra Baratpun tidak terbebas dari kemelut anggaran timpang ini. Sebuah harian nasional (Rakyat Merdeka, 14 Mei 2007) memberitakan bahwa Gubernur Sumatra Barat menganggarkan pembangunan replika istana pagaruyung 69 M, dari dana tersebut sebanyak 59 M dibiayai dari APBD. Hanya sedikit lebih kecil dari anggaran untuk pendidikan termasuk pembangunan ratusan sekolah yang rusak dengan anggaran 70 M.

Padahal Permendagri 13/2006 mengamanatkan bahwa pendidikan termasuk kedalam 25 urusan wajib yang musti diambil oleh daerah sedangkan pariwisata adalah urusan pilihan yang tentu tidak lebih penting dari pada urusan wajib. Bukannya tidak menghargai sejarah namun sebagai masyarakat awam tentu kita lebih memprioritaskan pembangunan sekolah sekolah yang rusak serta rumah-rumah masyarakat yang hancur akibat gempa karena bagaimanapun pendidikan adalah aspek terpenting untuk membentuk generasi muda yang cerdas sebagai tumpuan masa depan.

Sebagai rakyat kecil kita tentu merasa miris dengan keadaan ini. Kalau di hitung-hitung pengeluaran pejabat, pegawai dan wakil rakyat menghabiskan sekitar 70% dari APBD, sisanya yang 30 % itulah yang digunakan untuk pelayan publik. Sisa sisa itulah yang digunakan untuk kita masyarakat, apakah itu pembangunan jalan atau sekolah dan rumah sakit. Itupun kalau anggaran itu tidak dikorupsi. Tidak lah heran perubahan dan kesejahteraan yang kita damba dambakan tidak kunjung datang.

Penyakit peradaban berupa KKN, pelanggaran HAM dan sebagainya yang telah melekat erat dalam urat nadi kehidupan kita masih belum mampu diselesaikan oleh pemimpin kita. Pemimpin yang kita harapkan memperjuangkan nasib rakyat kecil ternyata lebih sibuk mempertahankan kekuasaan politiknya. Pemimpin yang kita pilih lewat pemilu yang demokratis lebih tertarik untuk tebar pesona demi pemilu berikutnya. Pemimpin yang kita harapkan mendobrak kebuntuan ternyata lebih tertarik melakukan pembangunan yang “rancak dilabuah”.

Sesungguhnya masalah demi masalah yang dihadapi masyarakat bermula dari hilangnya kejernihan hati nurani pemimpin. Hilangnya hati nurani telah menyuburkan perilaku ketidakjujuran yang menyentuh setiap dimensi kehidupan. Pada akhirnya ungkapan masyarakat adalah hukum tertinggi masih jauh dari benak pemimpin kita, lalu kita mau apa ?

Kenaikan Harga Minyak Goreng

2007-05-21T08:48:00.001+07:00

Sejak beberapa pekan terakhir harga minyak goreng di pasaran dalam negeri melonjak drastis. Harga semula yang berkisar antara Rp. 5.500 - Rp 6.000 melonjak menjadi Rp 8000 - Rp 9000 bahkan disejumlah daerah mencapai Rp 15.000.

Kenaikan harga ini dipicu oleh naiknya harga Crude Palm Oil (CPO) di pasaran internasional. Harga CPO dunia menembus angka US $ 780 per ton atau naik hampir dua kali lipat dibanding harga tahun lalu yang berkisar US $ 400 per ton. Dalam kondisi seperti ini harga CPO dalam negeri ikut terpengaruh.

Sejak dulu pasokan CPO untuk internasional memang selalu lebih dari dua pertiga total produksi sedangkan untuk pasaran dalam negeri kurang dari satu pertiganya. Sehingga harga pasaran CPO dunia saat ini yang melonjak tajam menggoda produsen CPO untuk meningkatkan volume ekspor nya lebih besar lagi ketimbang memasok untuk industri hilir dalam negeri. Akibatnya harga minyak goreng dan produk turunannya terus menunjukkan grafik kenaikan.

Setelah mendapat tekanan dari pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng dalam negeri, produsen CPO sepakat untuk meningkatkan pasokan dalam negeri minimal 100.000 metrik ton dengan harga yang lebih rendah dari pasaran internasional. Sementara itu wakil presiden Jusuf Kalla juga menyerukan agar meningkatkan jumlah operasi pasar. Sehingga dengan langkah-langkah tersebut diharapkan harga minyak goreng turun ke kisaran harga ideal hingga akhir bulan ini. Jika belum berhasil maka akan diambil kebijakan lain dengan menaikkan pajak ekspor .

Berbagai kebijakan tersebut akhirnya juga menyisakan tanda tanya; apakah cukup langkah pemerintah hanya dengan memantau realisasi komitmen produsen CPO untuk mengamankan harga pasar dalam negeri ? Pengusaha tentu juga tidak mau merugi karena dari hulu sampai ke hilir terdapat distorsi pasar yang cukup parah antara lain disinsentif pajak ekspor yang mempengaruhi pembelian ke tingkat petani. Operasi pasarpun juga tanpa kendala. Bila terjadi intervensi pasar, tidak jelas siapa yang akan menanggung biaya subsidi apakah pemerintah ataukah pihak produsen.

Meningkatkan pasokan dalam negeri juga dirasa tidak menjamin harga akan turun seperti yang diharapkan. Permintaan terhadap CPO sangat signifikan dan relatif lebih besar dibandingkan pasokannya (excess demand). Pasokannya tergantung/dibatasi alam (gestation period). Untuk meningkatkan produksinya, diperlukan waktu tanam hingga masa panen antara empat hingga lima tahun. Hal ini tentu saja juga bisa memicu kenaikan harga yang berlebihan ditingkat petani. Apalagi penggunaan CPO sebagai bahan dasar penggunaan BBM Nabati semakin populer di seluruh dunia .

Menentukan kebijakan untuk menangani persoalan ini musti mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan, antara lain; pertama, kepentingan konsumen terutama rumah tangga yang memakai minyak goreng sebagai kebutuhan pokok. Kedua, kepentingan pengusaha kecil makanan yang mendapatkan keuntungan minim akibat kenaikan harga minyak.Ketiga, kepentingan pemerintah dalam meningkatkan devisa negara serta keempat, kepentingan petani sawit dan produsen CPO yang mendapat kesempatan menikmati keuntungan lebih dari sebelumnya. Kesemua aspek ini musti diakomodir namun aspek konsumen tetap harus menjadi prioritas utama.

Dalam hal ini, peran pemerintah yang sangat penting adalah menjaga tingkat inflasi dan harga-harga secara umum karena harga minyak goreng mempunyai pengaruh signifikan terhadap inflasi. Untuk menghindari kenaikan harga yang berlebihan dan memberatkan konsumen dibutuhkan sedikit intervensi pemerintah ketimbang menyerahkan sepenuhnya pada ekonomi pasar.

Rekomendasi;

1. Pemerintah menaikkan pajak ekspor kepada produsen CPO namun selisih kenaikan dari pajak sebelumnya digunakan untuk subsidi harga minyak goreng dalam negeri. Sehingga tidak memberatkan produsen CPO juga harga di tingkat petani serta pasaran dunia tetap terkontrol.

2. Dalam jangka menengah pemerintah melakukan intervensi terhadap hukum persaingan usaha karena industri hilir hanya dikuasai oleh satu atau dua pengusaha besar sehingga struktur pasar bersifat oligopolis dan ada kecenderungan kartel.

3. Mengingat kenaikan harga ini bisa terulang kapan saja maka dalam jangka panjang pemerintah perlu memikirkan untuk melahirkan UU Pengendalian Harga terutama terhadap bahan pokok. Dengan UU ini produsen dan pemasok tidak diperbolehkan menjual produk diatas harga yang ditetapkan pemerintah.

Quo Vadis Kasus Munir ?

2007-04-25T15:57:00.000+07:00

Penyelidikan kasus pembunuhan aktivis HAM Indonesia, Munir, memasuki babak baru setelah POLRI menetapkan Indra Setiawan (mantan Direktur Utama Garuda) dan Rohainil Aini (Secretary Chief Pilot Airbus 330) sebagai tersangka pada 12 April 2007 lalu. Kedua orang itu disangka turut membantu pembunuhan berencana yang dilakukan Pollycarpus Budihari Priyanto, mantan pilot Garuda, yang oleh pengadilan sebelumnya dinyatakan tidak terbukti melakukan pembunuhan terhadap Munir.

Penetapan dua tersangka tersebut kembali membuka jalan bagi penyelidikan kasus ini. Sebelumnya, upaya hukum mengungkap pembunuh Munir menjadi tidak jelas ketika tersangka utama Pollycarpus dibebaskan dari tahanan 25 Desember 2006 berdasarkan keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Pollycarpus hanya terbukti melakukan pemalsuan dokumen sehingga hanya dijatuhi hukuman selama dua tahun.

Keputusan MA ketika itu sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan karena materi-materi yang dibawa kepengadilan tidak kuat secara hukum. Temuan temuan Tim Pencari Fakta (TPF) banyak yang tidak ditindak lanjuti oleh kepolisian. Antara lain, bukti hubungan telepon antara Pollycarpus dengan Pejabat Badan Intelijen Negara (BIN), Muchdi PR, serta keterlibatan petinggi Garuda. Justru keterlibatan petinggi Garuda baru ditindak lanjuti saat ini ketika Pollycarpus sudah di putuskan tidak bersalah oleh MA. Hal ini merupakan kejanggalan karena dalam pemeriksaan Pollycarpus sebelumnya petinggi garuda ini sudah bisa dijadikan tersangka sebagaimana hasil temuan TPF.

Kejaksaan Agung berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasus ini. Untuk melanjutkan penyelidikan dan mencari bukti baru (novum), Mabes Polri pada 24 Januari 2007 membentuk tim penyidik baru yang diketuai oleh Kabareskrim (Irjen) Bambang Hendarso Dahur. Dari penyelidikan ditemukan novum antara lain peracunan munir terjadi di bandara Changi Singapura, bukan di penerbangan Jakarta-Singapura seperti dugaan sebelumnya. Namun Bambang menyatakan kedua karyawan garuda yang dijadikan tersangka baru tidak terkait dengan novum melainkan karena tuduhan terlibat dalam pemalsuan surat tugas Pollycarpus.

Dari pernyataan Bambang diharapkan Kepolisian tidak memilah-milah antara persoalan pemalsuan dokumen dengan pembunuhan berencana terhadap Munir. Jika tidak, timbul kekhawatiran kedua tersangka baru ini hanya diadili karena pemalsuan dokumen sementara dalang pembunuh Munir tetap tidak tersentuh. Padahal seperti yang pernah dibuktikan oleh TPF serta diakui oleh Hakim Pengadilan Jakarta Pusat, Desember 2005, pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan sebuah komplotan.

Sikap Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang mengabaikan beberapa temuan TPF mengundang kecurigaan siapapun tentang kesungguhan niat pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Ketika dipastikan Munir meninggal akibat diracun, Presiden SBY menyatakan bahwa kasus ini menjadi "ujian sejarah" bagi bangsa ini. Dengan kata lain presiden menjanjikan akan membongkar kasus Munir hingga ke akar-akarnya. Namun seiring waktu pernyataan Presiden masih berupa janji kosong belaka. Bahkan presiden tidak pernah mengungkapkan hasil penyelidikan TPF ke publik seperti yang pernah dijanjikannya.

Ketidaktegasan presiden dan aparat hukum semakin menguatkan asumsi publik bahwa pembunuhan Munir adalah konspirasi politik yang terorganisir secara rapi dan melibatkan "orang kuat" di negara ini. Sehingga tekanan Komisi HAM PBB, Komisi Eropa dan LSM Internasional pun tidak membuat pemerintah berupaya lebih keras tanpa pandang bulu. Bahkan dugaan keterlibatan BIN belum tersentuh sama sekali oleh kepolisian dan kejaksaan. Preseden ini akan menambah daftar pelanggaran HAM dan kenangan pahit sejarah yang akan menggembosi martabat dan wibawa negara jika tidak segera dituntaskan. Oleh karena itu, dituntut kesungguhan presiden untuk menyelesaikan kasus ini demi keadilan dan kepastian hukum.

Rekomendasi:

Presiden harus mengumumkan hasil temuan dari Tim Pencari Fakta (TPF) ke publik dalam waktu dekat sehingga tidak ada fakta yang ditutup-tutupi.

Presiden membentuk sebuah Tim Kepresidenan (luxurious institution) untuk penuntasan kasus Munir yang memiliki kewenangan lebih dibandingkan TPF, antara lain memiliki akses ke seluruh lembaga negara termasuk badan intelejen.

Presiden meminta pertanggung jawaban Kapolri untuk menyelesaikan kasus ini, memerintahkan audit terhadap kinerja kepolisian dalam proses penyelidikan serta meningkatkan kemampuan dan kerjasama intelijen dengan negara lain.

Melacak Harta Tommy

2007-03-20T10:58:00.000+07:00

Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) pada 26 Maret 2006, menggugat Banque Nationale de Paris and Paribas Guernsey (BNP Paribas Guernsey) karena membekukan uang sebesar Rp 425 Miliar milik Garnet Investment Limited, perusahaan miliknya yang berbasis di British Virgin Island. Pembekuan ini dilakukan BNP Paribas dugaan uang itu adalah hasil korupsi. Berdasarkan count order dari Royal Court di Guernsey, Kejaksaan Agung 22 Januari 2007 memutuskan meng-intervensi persengketaan ini karena Tommy diduga tersangkut kasus korupsi di Indonesia dan mempunyai utang kepada pemerintah yang belum juga dituntaskan pembayarannya.

Ada dua fakta penting yang diajukan Kejaksaan Agung dalam dalil tertulis di pengadilan London pada 8 maret 2007 lalu. Pertama, Tommy adalah putra presiden Soeharto. Dalam pemerintahan Orde Baru Soeharto kerap mengambil keputusan yang menguntungkan anaknya. Oleh karena itu Kejaksaan melampirkan keputusan Soeharto yang menguntungkan Tommy. Kedua, kejaksaan juga membawa bukti kewajiban pajak dan utang Tommy yang tak kunjung dibayar. Utangnya antara lain di BPPC, Timor Putra Nasional, Goro dan maskapai Penerbangan Sempati Air. Dengan berkas-berkas tersebut Kejaksaan Agung menyatakan keyakinannya bisa membuktikan uang Tommy itu adalah hasil korupsi dan dapat disita sebagai milik negara.

Intervensi Kejaksaan Agung terhadap kasus ini adalah proses hukum yang biasa dilakukan pemerintah suatu negara dalam melacak uang yang diduga hasil korupsi yang dilarikan ke luar negeri. Berdasarkan asas hukum praduga tak bersalah maka kita juga tidak bisa serta merta menyatakan uang tersebut adalah benar hasil korupsi. Proses persidangan akan membuktikan apakah uang itu bermasalah atau tidak.

Namun dalam kasus uang Tommy ini yang menjadi sorotan utama berbagai kalangan dalam negeri adalah sikap pemerintah sebelumnya yaitu Menteri Departemen Kehakiman dan HAM ketika itu, Yusril Ihza Mahendra, pernah memberikan jaminan bahwa uang itu bebas masalah. Jaminan pemerintah itu diberikan ketika Motorbike Corporation milik Tommy hendak mencairkan uang Rp 90 milyar dari BNP Paribas cabang London. Ketika itu BNP Paribas menolak mencairkan dana tersebut dan meminta persyaratan berupa keterangan tentang asal muasal dana dalam rekening tersebut serta beberapa persyaratan lainnya.

Pada akhirnya dalam kurun waktu 2004-2005 Tommy yang menggunakan jasa pengacara dari Kantor Pengacara Ihza dan Ihza berhasil mencairkan dananya setelah memenuhi semua persyaratan yang diajukan BNP Paribas, yakni Legal Opinion dari Departemen Kehakiman tentang asal uang tersebut, Surat Keterangan bebas korupsi dari Pengadilan Tinggi Jakarta, Surat keterangan Motorbike Corporation tidak terlibat pencucian uang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan meminjam rekening Direktorat Administrasi Hukum Umum Departemen kehakiman untuk keperluan pencairan dana.

Good Governance

Kasus pencairan uang Tommy yang melibatkan pejabat dan Lembaga Negara ini menggambarkan betapa lemahnya penegakan good governance yang menyebabkan rapuhnya fundamental hukum di Indonesia. Tumbuh suburnya masalah korupsi atau KKN di negeri ini, karena prinsip-prinsip good governance tidak diterapkan secara serius dalam sistem pemerintahan. Dalam kasus Pencairan uang ini kita sangat menyesalkan penyalahgunaan kewenangan pejabat dan lembaga negara. Tindakan Yusril yang memberikan rekomendasi pencairan uang tersebut dinilai telah melampaui kewenangannya, karena yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya suatu tindak pidana adalah Kepolisian dan Kejaksaan.

Sementara itu Hamid Awaluddin yang mencairkan uang Tommy dalam masa jabatannya dengan menggunakan rekening negara juga dinilai telah melampau kewenangannya. Guru Besar Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita menyatakan rekening Direktorat Administrasi Hukum Umum hanya boleh dipakai untuk menampung pendapatan dari sidik jari, pengangkatan notaris atau pengesahan akta pendirian perusahaan. Auditor Utama BPK Soekoyo juga menegaskan bahwa penggunaan rekening pemerintah seperti yang terjadi pada kasus Tommy tidak dibenarkan, karena dana yang masuk ke rekening milik negara harus ditetapkan dulu sebagai uang negara. Berdasarkan UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 3 maka kedua pejabat negara serta pelaku terkait lainnya sudah bisa di tuntut dan dijebloskan ke penjara karena menyalahgunakan kewenangan mereka.

Bagaimanapun juga proses persidangan antara BNP Paribas, Tommy dan Kejaksaan Agung adalah proses hukum yang musti dijalani untuk membuktikan bermasalah atau tidaknya uang Tommy tersebut. Namun penyalahgunaan wewenang pejabat negara dalam pencairan uang tommy sepanjang 2004-2005 yang beraroma KKN juga musti disikapi dengan serius oleh pemerintah.

Untuk itu, jika pemerintah benar benar berkomitmen memberantas korupsi dan menegakkan Good Governance maka sudah waktunya Kejaksaan Agung dan Kepolisian menyelidiki pejabat negara terkait dengan tuduhan melanggar pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi (tipikor). Langkah selanjutnya adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelidiki apakah ada aliran dana dari rekening Tommy ke rekening pejabat yang turut berperan mencairkan dana tersebut. Jika terbukti ada tindakan korupsi atau KKN dari hasil penyelidikan dan pengusutan, maka KPK segera menyeret pejabat terkait serta Tommy Soeharto kepengadilan.

Satu hal yang pasti Presiden RI harus memberikan pernyataan tegas memberikan ijin bagi Kejaksaan Agung dan kepolisian untuk mengusut keterlibatan menterinya yaitu Yusril dan Hamid Awaluddin dalam skandal pencairan uang Tommy tersebut. Tanpa pernyataan presiden maka sudah barang tentu Kejagung dan Kepolisian tidak punya nyali mengusut pejabat negara seperti yang terjadi selama ini.

Carito Inyiak

2007-03-09T09:46:00.000+07:00

Arya Fernandes paja ketek jolong gadang pulang kampuang basamo ayahnyo mancaliak kampuang nan kanai hoyak dek gampo. Dek lai nasib kamujua rumah gadang ayahnyo lai ndak roboh doh. Dirumah gadang tun badiam abak jo mandeh ayahnyo. Katiko sampai di kampuang arya fernandes nan baru bisa bahaso minang itu batanyolah ka inyiaknyo:

“Nyiak..baa mangko dek batubi tubi bana bancano di kampuang kito. Partamo ustano pagaruyuang nan tabaka sasudah itu dioyak gampo pulo”.

Inyiak nan sadiang maisok rokok Dji It itu langsuang barubah rono mukonyo nan tadinyo cerah dek anak jo cucu tibo kini langsuang muram dan matonyo manarawang. Ndak lamo sudah itu inyiak manguok gadang gadang, Arya nan mancaliak gigi inyiak nyo lah ndak ado langsuang galak lo gadang gadang tapi capek nyo antian takuik inyiak nyo marabo.

“Apo nan ang galak an ! lai tau ang bancano iko adolah hasia karajo urang cadiak pandai”. Kecek inyiak sambia mamatikan rokok Dji It di asbak nan tabuek dari tampuruang karambia jantan.

“Ha..baa dek baitu nyiak…urang cadiak pandai baa lo tuh”.

“Iyo cadiak pandai..urang urang nan maraso nyo cadiak surang jo pandai surang nyo bao lalu se urang sa ranah ko,” tampak muko inyiak sabana sirah dan matonyo cando kabau nio baradu. Berang bana tampaknyo inyiak. Arya dek penasaran taruih mangaja cito inyiak tu.

“Caritoan nyiak bia ngarati lo arya..”

Sambia mambaiki duduaknyo inyiak mulai lah bacarito. “Lai tau ang urang cadiak pandai nan maraso anyo lah manjadi panguasao alam Minangkabau ko alah mampamalukan katurunan Rajo Alam Pagaruyuang. Cubo ang caliak lah bara gala gala nan dibagikan dek urang nan maraso cadiak jo pandai tu ka urang nan ndak ado hubungan darah jo Rajo Pagaruyuang. Tarakhir SBY diagiah gala Yang dipertuan maharajo Pamuncak Sari Alam. Caliak dek ang galanyo sajo maharajo nan indak ado diateh itu lai. Rajo Adityawarman sajo ndak bagala sasantiang itu doh. Caliak dek ang bini nyoh mandapek gala loh Puan Puti Ambun Suri. Coba ang pikiakan nan berhak mandapek gala rajo ko kan keturunan Bundo Kanduang sajo masak ka urang Jawi diagiah gala nan paliang tinggi.” Inyiak bacarito sampai ongoknyo sasak tampak bana berang inyiak ka bakeh cadiak pandai nan disabuiknyo tuh.

“Ntu apo lo hubungan maagiah agiah gala tuh jo tabaka nyo ustano jo gampo nyiak ?” asrya tambah penasaran dek cito inyiaknyo.

Inyiak nan angoknyo lah normal baliak manaruihkan cito nyoh. “lai tau ang carito cindua mato ?”, tanyonyo ka Arya.

“Lai nyiak” sahuik arya. “Kok lah mambaco tantu waang tau baraso cindua mato punyo kudo nan banamo gumarang jo kabau binuang. Kaduao binatang ko sati bana. Nan gumarang bisa tabang nan binuang ko di talingonyo basarang labah dan tanduaknyo sabana panjang. Kaduo binatang ko manuruik carito masih iduik. Nan gumarang tabang kaateh langik nan binuang masuak ka paruik bumi di gunuang rajo”.

Arya tambah inok mandanga cito inyiaknyo. “dek lai juo iduik sampai kini paliaroan cindua mato itu anyo indak rela gala jo kehormatan urang minang di bagi bagi dek urang cadiak maota dan pandai manggili tuh. Akhianyo kudo gumarang nan badiam di ateh langik mangirim patuih ka tiruan ustano pagaruyuang nan dijadikan tampek marayoan pambarian gala tuh. Akhianyo tabaka lah tiruan ustano nan lah jadi berhala tuh. Kabau binuang indak lo nio katinggalan. Anyo nan badiam di paruik bumi gunuang rajo manggoyang dari dalam sahinggo bahoyak lah nagari tanah data dan sakitarnyo itu.” Inyiak manyudahi caritonyo.

Arya nan tadi penasaran bana mandango cito inyiaknyo sasudah mandanga kasudahan carito tuh langsuang ndak dapek manahan galaknyo lai. “Ha..ha…haa..nyiak nyiak..yo sabana santiang inyiak mangarang carito yiah..ndak kalah jo makmur hendrik doh nyiak tulih lah cito tuh elok elok bekoh arya jadikan komik”. Arya taruih galak galak gadang samantaro inyiak tampak taberang mancaliaknyo di galakan.

“eh ..eh waang kurang aja mah aden caritoan nan sabananyo waang galak an den, durako ang mah urang tuo ang paulahkan “. Inyiak langsuang maariak mamanggia anak jantannyo alias ayah si arya kamangadukan ulah si arya nan manggalakan citonyo. Arya langsuang maantian galaknyo takuik kanai berang dek ayahnyo.

Gamawan dan Sutan Zaili Asril

2007-03-02T16:30:00.000+07:00

Tak mudah menjadi Gamawan. Ia dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pilkada yang dilaksanakan pertama kalinya di Sumbar. Kemenangannya tak terlepas dari popularitas yang terus meroket sejak mendapatkan Bung Hatta Coruption Award bersama Saldi Isra. Atau bahkan sejak ia menjabat Bupati Solok dan sempat hilang di pegunungan bersama staffnya. Namun disaat yang sama ia dihadapkan pada kenyataan bahwa dipundaknya bergantung beban yang sangat berat, ekspektasi/harapan rakyat Sumbar untuk mampu memimpin dan memberikan perubahan. Perubahan yang begitu di nanti nanti masyarakat Sumbar yang hingga saat ini masih setia dengan ketertinggalan dari daerah lain.

Memang tak mudah menjadi Gamawan. Sejak awal menjabat ia berusaha membersihkan stafnya dari kemungkinan penyalahgunaan uang rakyat. Dalam penyediaan alat transportasi Gubernur ia memilih Kijang dibanding sedan mewah. Namun pada saat yang sama masyarakat menilai kebijakan itu setengah hati dan terkesan mengeluarkan kebijakan yang seakan akan populis persis ketika janji janji Pilkada sebelumnya alias jauh panggang daripada api.

Tak mudah menjadi gamawan. Banyak kalangan tidak meragukannya punya visi dan misi yang jelas serta kecerdasan yang diatas rata rata. Banyak wacana yang terlontar yang kesemuanya bagus bagus diantaranya mendapat pujian dari Presiden SBY dengan program pengentasan kemiskinan berbasis nagari. Ia terus melakukan gerakan sigap dengan memadukan kerjasama dengan Bupati dan Walikota, menjadi tuan rumah pertemuan presiden SBY dan PM Malaysia Abdullah Badawi. Ia juga sukses mendudukkan sejarah PDRI dan mengusulkan hari PDRI menjadi hari bela negara bahkan menjadikan SBY sebagai Datuk yang dilantik di Istana Pagaruyung yang kini tinggal puing. Namun rupanya kerja kerasnya serta wacana bagus bagus belum membuat masyarakat terpuaskan. Bahkan Siti Zahrah Ph.D dengan Tim dari The Habibie Center menilai Gamawan telah kehilangan momentum melakukan perubahan dan lamban mereformasi birokrasi sesuai dengan janji janji kampanye.

Jadi Gamawan sungguh tak mudah. Ia memang cerdas sehingga sering sekali diundang sebagai nara sumber diseminar seminar diberbagai daerah. Bahkan kalangan akademisi pun menilai gamawan cocok menjadi Dosen perguruan tinggi. Namun kecerdasan dan pemikirannya yang bagus bagus itu terasa terbuang percuma ketika staf dan jajaran birokrasi dibawahnya dirasa tidak mampu menerjemahkan setiap program yang diwacanakannya. Kekurangan SDM hanyalah salah satu hal yang mungkin menyebabkan Gamawan merasa hanya bekerja sendiri atau menurut istilah Sutan Zaili Asril pada akhirnya Gamawan merasa lelah sendiri dan merasa tak berdaya.

Tak mudah memang menjadi Gamawan. Menjadi Gubernur di era reformasi rupanya tak seenak menjadi Bupati di era orde baru. Kekuasaan Gubernur sangat terbatas sesuai dengan UU otonomi daerah yang memutuskan otonomi setingkat Kabupaten. Gubernur tidak bisa memaksakan programnya dan seringkali wacana Gubernur yang bagus bagus itu kembali mentah ditangan Bupati ataupun walikota.

Duh..sungguh tak mudah menjadi Gamawan, dalam keterbatasan dan ekspektasi yang sedemikian tinggi dan berat ia lagi lagi mengeluarkan wacana, yaitu penghapusan Pemerintahan Propinsi. Rupanya wacana terakhir ini menjadi bola panas ketika Sutan Zaili Asril memberikan kritikan sambalado (merah dan pedas namun membangkitkan selera) bahwa wacana itu hanya sekedar pelarian dari ketakberdayaan gamawan menghadapi problematika dalam melahirkan ide ide besar perubahan Sumbar. Kritik sambalado itu dibalas Gamawan dengan memberikan pembelaan sendiri yang tak kalah pedasnya. Ia menilai sebagai pimpinan media massa terbesar di Sumbar, Sutan Zaili Asril memberikan penilaian layaknya pendekar mabok yang sedang meradang hingga tidak bisa memberikan panilaian yang benar.

Sementara menjadi Sutan Zaili Asril juga tak mudah, seperti yang dikatakannya Ia turut andil dalam mengapungkan Gamawan sebagai sosok birokrat yang bersih. Ia sendiri mengatakan gamawan lebih sekedar teman, ia juga bahkan pernah disindir menjadikan Gamawan sebagai icon good governance sehingga Gamawan mendapatkan Bhaca Award. Namun posisi Sutan Zaili Asril sebagai insan pers maupun sebagai teman dan pendukung Gamawan tidak membuat nya serta merta tumpul dalam memberikan analisis dan penilaian. Mungkin selama ini Sutan Zaili memendam kekhawatiran jika Gamawan terus asyik berwacana dan lupa mengimplementasikannya maka ekspektasi masyarakat yang sangat besar akan berubah menjadi pisau mematikan bagi pemerintahan gamawan. Tentunya suatu hal yang tidak diinginkan oleh seorang Sutan Zaili Asril.

Memang tak mudah menjadi Sutan Zaili Asril. Sebagai insan pers yang sering disebut sebut sebagai pilar keempat demokrasi ia musti mampu memberitakan suatu fenomena apa adanya. Selain itu ia juga musti menjadi corong demokrasi dalam memberikan kritikan kepada pemerintah agar jalannya pemerintahan tetap lurus dan tidak belok belok. Namun dalam menjalankan fungsinya itu kadang terjadi benturan antara kepentingan professionalisme dan hubungan antara dua sahabat layaknya ia dengan Gamawan.

Peran media dalam membangun peradaban memang sangat vital, seperti yang dikatakan Jeremy Bentham publisitas yang dilakukan media adalah kontrol utama terhadap salah urus. Anggapan ini jugalah yang mungkin mendorong Sutan Zaili Asril menulis kritikan sambalado terhadap wacana penghapusan pemerintahan propinsi yang dilontarkan Gamawan. Sutan Zaili Asril barangkali menganggap wacana tersebut adalah wacana yang salah urus. Ibarat ota lapau wacana yang dilontarkan Gamawan memakai paradigma salah garuk. Kepala yang gatal malah pantat yang digaruk.

Memang tak mudah menjadi Gamawan Fauzi dan Sutan Zaili Asril. Keduanya memegang jabatan yang sangat vital dalam membangun peradaban. Gamawan adalah tumpuan harapan rakyat untuk mengemban misi perubahan bagi masyarakat Sumbar. Sutan zaili Asril adalah pimpinan media masa terbesar di Sumatra Barat. Sebagai bagian pilar keempat demokrasi ia punya tugas mulia memainkan peranan mengontrol laju pemerintahan. Jurnalis tak kalah mulia dengan pemimpin suatu bangsa. Seperti kata Gabriel Garcia Marquez pemegang hadiah nobel Sastra 1982, jurnalis adalah profesi paling baik didunia. Dan rasanya kita tak perlu membantah hal itu.

Sambacita

2007-02-21T11:29:00.001+07:00

perempuan itu terus terisak
tertatih menelusuri jejak yang tersisa
pada lumpur nestapa, pemberian empunya jiwa
sebuah kaleng rombeng menyertai tiap keluh kesah
bocah legam bergelayut dipunggung
berjuang bersama nyanyian cacing kelaparan

Oh.. perempuan yang menangisi jiwa yang rapuh
Sampai dimanakah cerita kita malam lalu ?
Ingin kubawa engkau kebilik asmara
Dimana kesengsaraan adalah persembahan cinta

fana

2007-02-21T11:25:00.001+07:00

Ketukan demi ketukan kukirimkan
Pada dinding tebal sang penjaga hari
Goncangan demi goncangan telah kuhantarkan
Pada kaki penguasa malam

kau..
pujangga yang bersimpuh dikaki dewi kebaikan
telahkah kau temukan jalan itu ?
Deraan angin malam tak kuasa lagi menahanku

Kepakkan sayapmu
Ikuti liukan nafasku
Terimalah kecupan penghabisan dan simpanlah rasa itu
Sebagai makna aku pernah ada

Microsoft – Indonesian Government MoU

2007-02-19T12:53:00.001+07:00

The Indonesian update published by The Indonesian Institute

The signing of the Memorandum of Understanding (MoU)
between the RI Government(was represented by the Communications
and Information Minister, Sofyan Djalil)and Microsoft South-East
Asia, on November 14, 2006, reaped the controversy in public
discourse.This MoU contained about the Indonesian government
intention to buy about 35.496 units of Microsoft Windows license
(US$ 274/unit)and 117.480 units of Microsoft Office
(US$ 179/unit) with the total value of Rp 377,6 billion.

The agreement has not been enforced. It mentions that
the Indonesian governmentneeds to consider its capacity
in binding the agreement This will depend on:
(i) the sufficiency of the officional national budget (APBN)
to pay the license;and (ii) the provisions in the procurement
regulation of government goods andservices.The period of MoU
validityis restricted, that is:(i) up to the date the binding
agreement is signed; or (ii) on March 31 2007,
whichever occurs first.

Even thought it has not been implemented, many parties
including the IndonesianInformation Technology community
(IT), accused that the government  betrayed
the commitment that was agreed by the previous government.
On June 30, 2004,The Research and Technology Minister,
Communication and Information Minister,the Legal Affair
and Human Rights Minister, Empowering of the State
Apparatus Minister,and the Education Minister, d
eclared the Indonesian go Open Sources (IGOS)

The IGOS Declaration states that the Government and
the peoples agreedto develop and the utilize open source
software, as  strategic steps  to speed up the information
technology in Indonesia.

Reactions also emerged from 12 members of the Commission I of
House Representatives(DPR). They are organized into
the BroadcastingCaucus. The legislators asked the government
to cancelled the MoU.A Member of the Caucus,
Marzuki Darusman,stated thatthe transaction formalized
in MoU was incompatible with theUU No. 5/ 1999
on business competition.

The Commission for the supervision of Business
Competition (KPPU)has a similar perspective.
This institution considers the MoU
a violation of the Presidential Regulation No. 8/2006 on
the Conduct of the Procurement of goods and services for
the Government.In the regulation, each agency was obliged
to infrom the peopleabout the tender process in the procurement
of any goods and services. Because of that
the House Representativeswill begin to investigate
the case by asking the Communications and Information Minister
(Menkominfo)in the public hearing, February 2, 2007.

Menkominfo denied all the charges. He said that the signing
of MoUwas meant to give the example for the business world
concerningthe importance to use licensed software,and
also asthe implementation of the government commitment
to protectintellectualproperty rights (IPR) in Indonesia.

At this time, Menkominfo said that the software piracy rate
in Indonesia is still high (87%), so Indonesia noted in
International Watchlist.This condition was certainly
depraved Indonesian image especiallyin the International
market. Because of this,the Indonesian government made
a commitmentto reduce piracy rate to around 77%
during this 2007.

For the IT community, there is no guarantee that the
piracy rate will decrease after MoU was signed.
If the government indeed had the commitment to protect IPR
the government ought to support the use of alternative
technology open source that could be received
by the peoples for free. In addition, the capacity of the
peoplesand Indonesian business sector are still limited to
purchasethe Windows license.

According to this problem, the government should consider
several steps:

1.  To undertake the commitment as being stated in
   the Declaration of IGOS. Then the Indonesian community
   could enjoy in using software based open source,
   which was more covered campared with software that is not
   be based on open source,like software made by Microsoft.

2. If the business world and the government still have
intention to use software that not be based on open
source,it could be done by reducing the cost of purchase
the license only to operation system, not the application
replaceable by open source (Office, Mailer, Browser, etc.).

Pariwisata dan Masyarakat

2007-02-17T09:14:00.000+07:00

Teras utama Padang Ekspres
Sabtu 17 Februari 2007

Saya selalu memimpikan Ranah Minangkabau dikunjungi oleh orang-orang dari penjuru dunia karena keelokan alam dan kealamian budayanya. Mereka mendapati alam yang asri dan alami dikombinasikan oleh keramah tamahan penduduknya yang terbuka namun kuat menjaga keaslian budaya dan adat istiadat setempat. Mereka bebas menikmati keberadaan mereka di ranahminang tanpa ada kecemasan apalagi ketakutan dan ketidaknyamanan.

Itulah sekelumit mimpi saya mengenai daerah kita yang merupakan daerah tujuan wisata nasional ini. Kenyataannya sampai saat ini mimpi itu sulit untuk diwujudkan karena sejak dulu belum ada gebrakan yang cukup kuat merubah ke kebuntuan itu. Begitu banyak kendala dan problematika sehingga Sumbar belum menjadi pilihan favorit bagi wisatawan.

Sosialisasi Inklusif

Saya sendiri menilik dari berbagai macam aspek kelemahan mendasar dari industri pariwisata kita yang paling dominan adalah belum dilibatkannya masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah sebagai regulator selama ini mempercayai indikator keberhasilan pariwisata adalah jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel berbintang, jumlah uang yang dibelanjakan dll. Pemerintah belum menempatkan tolak ukur keberhasilan dari kesejahteraan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan wisatawan.

Hal ini juga dikuatkan oleh masih terbatasnya sosialisasi ke masyarakat tantang industri pariwisata sumbar sehingga menyebabkan: pertama; Kurangnya kesadaran masyarakat tentang potensi daerahnya serta timbulnya ekses negatif atas keberadaan pariwisata dimata sebagian masyarakat. Tanpa sosialisasi masyarakat kita sesungguhnya tidak menyadari betapa besar potensi alam kita yang apabila dioptimalkan akan mendatangkan kesejahteraan. Malah muncul pendapat dikalangan masyarakat bahwa pariwisata akan menimbulkan akibat negatif bagi budaya dan adat istiadat Minangkabau yang berlandaskan ABS_SBK.

Kedua; tidak adanya rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat terhadap dunia pariwisata khususnya dalam budaya pelayanan. Akibatnya buruknya pelayanan menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan. Efek dari keadaan ini bisa dilihat dari tingginya angka pelaku copet, tukang palak, WC umum yang kotor, sampah berserakan, harga yang melonjak seenaknya dll. Hal ini juga disebabkan pemerintah hanya fokus kepada pembangunan fisik berupa infrastruktur sementara melupakan pembangunan budaya masyarakat terhadap dunia pelayanan pariwisata (hospitality).

Ketiga;Belum dimilikinya pedoman yang komprehensif dalam upaya pengembangan strategi/program pembangunan pariwisata berbasis masyarakat baik dilihat dari aspek kriteria, konsep model (karakteristik daerah) maupun pedoman, mencakup: produk, market, pedoman, pelatihan SDM dan perencanaan bisnis (statement operational procedure) menyebabkan tersendatnya upaya pening-katan peran serta masyarakat di bidang pariwisata.

Pariwisata berbasis Masyarakat

Selain itu CBT akan melibatkan pula masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan dalam perolehan bagian pendapatan terbesar secara langsung dari kehadiran para wisatawan. Sehingga dengan demikian CBT akan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari peningkatan kegiatan pariwisata.

Salah satu contoh signifikansi peran masyarakat terhadap pertumbuhan industri pariwisata adalah dihidupkannya kembali kereta wisata yang melewati lembah anai. Hal ini dapat di selenggarakan karena adanya stimulant dari masyarakat Sumbar yang tergabung dalam Masyarakat Pecinta Kereta Api Sumbar (MPKAS). Dan bukannya tidak mungkin jika seluruh anak nagari dilibatkan semua potensi pariwisata Sumbar akan terkelola dengan baik dan menyumbang kesejahteraan bagi masyarakat keseluruhan

Sumatra Barat khususnya mampu menyediakan kreasi budaya yang unik serta mempunyai peninggalan sejarah yang tidak sedikit. Sesungguhnya culture dan heritage ini adalah nyawanya atau “roh” dari kegiatan pariwisata Indonesia dan Sumbar khususnya. Tanpa adanya budaya yang bersumber dari masyarakat maka pariwisata akan terasa hambar dan kering, dan tidak akan memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Sepertinya kembali merumuskan daya tarik wisata Sumbar yang menempatkan masyarakat sebagai elemen terpenting adalah sesuatu yang musti dilakukan secepatnya. “West-Sumatera Naturally Asia” adalah gambaran awal keunggulan wisata Sumbar yang sepertinya akan menarik minat wisatawan seluruh dunia untuk berkunjung ke Sumbar.

Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pertumbuhan Industri Pariwisata Sumatra Barat[1]

2007-02-12T08:43:00.000+07:00

Salah satu kelalaian Pemerintah Sumatra Barat yang cukup fatal dalam membangun industri Pariwisata adalah tidak melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Sehingga tidak ada sense of belonging (rasa memiliki) masyarakat terhadap Industri Pariwisata.

Pendahuluan

World Tourism and Trade Center (WTTC) menyatakan bahwa sektor pariwisata saat ini merupakan industri terbesar didunia, sektor ini telah menjadi salah satu penggerak utama perekonomian abad 21 bersama dengan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Perkembangan industri pariwisata yang sangat dinamis dan terus diperkuat oleh kemajuan tingkat kesejahteraan ekonomi didunia, menjadikan pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa didunia. Pariwisata bahkan dimasukkan kedalam hak azazi manusia sebagaimana dinyatakan oleh John Naisbitt dalam bukunya Global Paradox yakni bahwa “where once travel was considered a privilege of the moneyed elite, now it is considered a basic human right”.

Sumatra Barat (Sumbar) sebagai daerah yang sudah dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata nasional tentu saja menyadari prospek pariwisata sebagai unggulan daerah masa depan. Liberalisasi wisata yang berpotensi untuk dikembangkan oleh Sumbar terutama (satu-satu nya?) adalah keindahan alam (natural beauty), namun keindahan alam yang kita miliki tersebut belumlah dikelola secara maksimal. Sumatera Barat memiliki banyak sekali potensi wisata alam seperti gunung, lembah/ngarai, pantai, laut, goa, sungai, air terjun, danau dan hutan yang masih belum berkelanjutan (sustainable) untuk dikembangkan.

Permasalahan

Pertumbuhan Industri pariwisata di Sumbar beberapa dekade ini terasa berjalan di tempat. Penanganan yang semrawut ditengarai sebagai biang keladi semakin lemahnya daya saing industri pariwisata sumbar dibanding dengan sektor lainnya. Meskipun begitu dari data PDRB tahun 2006 industri pariwisata masih menempati peringkat dua setelah pertanian sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan banyaknya keindahan alam yang belum diolah dengan baik, tentu saja Industri pariwisata masih memiliki potensi yang lebih kuat untuk melampaui sektor pertanian sebagai sektor utama unggulan Sumatera Barat. Dengan segala keunggulan dan kompetensi Sumatra Barat dalam menyediakan daya tarik wisata yang gejalanya secara global memperlihatkan kembali ke alam (back to nature), sebuah peluang terbentang dihadapan kita bersama. Sekarang tinggal bagaimana kita mengolah dan memanfaatkan keindahan alam yang terbentang agar tidak sia-sia.

Untuk itu sebagai bahan diskusi kita coba memaparkan akar permasalahan maupun kelemahan berbagai aspek pengelolaan wisata Sumatera Barat selama ini.

A. Aspek Pelaksanaan Otonomi Daerah

1. Pembagian kewenangan pemerintah, propinsi dan kabupaten/kota di bidang pariwisata belum didukung dengan pedoman pelaksanaan yang jelas sehingga timbul berbagai penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme hubungan kerja baik secara vertikal, horizontal belum tertata dengan baik, menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan koordinasi/keterpaduan.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA) Sumbar sampai sekarang masih terkendala sehingga kalau belum ditetapkan dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dalam mengembangkan objek wisata. Belum ditetapkannya RIPDA yang diajukan oleh Dinas Pariwisata Sumbar ini akan mempengaruhi kebijakan serupa yang sedang disusun oleh kabupaten/ kota.

2. Pengelolaan pariwisata baik dari aspek manajemen maupun teknis belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya manusia yang profesional.

B. Aspek Keterpaduan Pengelolaan

1. Penanganan pariwisata yang bersifat dinamis, multidimensional dan kompleks belum didukung/berlandaskan kesamaan visi oleh aparat pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten/kota), kalangan industri pariwisata dan masyarakat, menyebabkan timbulnya egoisme sektoral, kesalahan pemahaman terhadap substansi inti.

2. Kebijakan, pedoman dan standar-standar teknis pariwisata belum didukung oleh sistem informasi yang memadai (teknologi informasi) sehingga me-nyebabkan sosialisasinya kurang efektif dalam rangka mewujudkan kesamaan pandangan dalam pengelolaan pariwisata maupun dalam promosi.

Ini memang masalah yang elementer sekali di Sumbar dimana penerapan teknologi informasi sangat minim. Data yang disajikan WTO terdapat hal yang menarik yakni bahwa dikenali adanya 4 negara kelompok besar penyumbang wisatawan dunia yakni Amerika Serikat, Jerman, Jepang dan Inggeris yang menyumbangkan 41% dari pendapatan pariwisata dunia. Dari segi teknologi, keempat negara inipun merupakan negara-negara terbesar pengguna teknologi informasi- internet, yakni 79 persen dari populasi internet dunia (tahun 1997) k.l. 130 juta pengguna internet. Angka-angka ini memperlihatkan memang ada korelasi yang erat antara pemakaian teknologi informasi dengan peningkatan jumlah wisatawan di suatu negara. Internet memberikan semua informasi yang dibutuhkan dalam dunia pariwisata. Hingga dikenal new truth dari marketers pariwisata yakni;

“ if you are not online, then you are not on-sale. If your destination is not on the Web then it may well be ignored by the millions of people who now have access to the internet and who expect that every destination will have a comprehensive presence on the Web. The Web is the new destination marketing battleground and if you are not in there fighting then you cannot expect to win the battle for tourist dollars”

2. Pengelolaan pariwisata selama ini lebih mementingkan aspek ekonomi (tingkat pengembalian modal) dari pada mengelola berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.

Salah satu penyebab terjadinya kegagalan pengembangan wisata di Sumatera Barat, dikarenakan pihak pengelola lebih berorientasi pada pencapaian keuntungan dalam waktu pendek, tanpa perlu lagi memperhitungkan situasi jangka panjang ( selain pelaku besar seperti Restoran/tour Agent juga termasuk copet dan tukang palak).

3. Pengembangan Wisata selama ini lebih berorientasi pada kebutuhan pasar global (market demand global) dan tidak melirik potensi pasar lokal (Based Local spesific market) sebagai segment pasar potensial.

Padahal kita tahu potensi wisatawan lokal sungguh luar biasa terutama memanfaatkan jalur perantau yang kerap mengadakan “Pulang Basamo”. Salah kaprah yang lain adalah dengan memodernisasi setiap lini kehidupan masyarakat termasuk infrastruktur dengan dalih memberikan kenyamanan bagi wisatawan asing. Akibatnya keindahan alam yang alami (natural) tercemar oleh budaya westernisasi yang mengabaikan simbol2 budaya Minang demi mengejar pangsa pasar global / lingked global. Kealamian objek wisata dan budaya Minangkabau yang seharusnya menjadi keunggulan dalam memancing daya tarik wisatawan akhirnya menjadi tidak jelas dan tersia-siakan.

C. Aspek Peran Serta Masyarakat

1. Kurangnya apresiasi pemerintah terhadap peran serta masyarakat, dimana masyarakat lokal serta pengusaha kecil menengah kurang diberi kesempatan untuk terlibat sebagai pelaku industri usaha jasa pariwisata.

Pemerintah sebagai regulator selama ini mempercayai indikator keberhasilan pariwisata adalah jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel berbintang, jumlah uang yang dibelanjakan dll. Jadi pemerintah belum menempatkan tolak ukur keberhasilan dari kesejahteraan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan wisatawan (terutama penduduk sekitar). Kesalahan cara berfikir para stakeholder pariwisata yang berfikir pragmatis bahwa pengembangan pariwisata dikatakan sukses apabila mampu mendulang investor sebanyak-banyaknya. Tanpa melihat bahwa sesungguhnya masyarakat pemilik tanah mampu melakukan investasi diatas tanah yang di milikinya untuk pengembangan wisata.

2. Masih terbatasnya sosialisasi menyebabkan:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang potensi daerahnya serta timbulnya ekses negatif atas keberadaan pariwisata dimata sebagian masyarakat (pengkambinghitaman ABS – SBK dan Tanah Ulayat/communal).

b. tidak adanya rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat terhadap dunia pariwisata khususnya dalam budaya pelayanan.

Akibatnya buruknya pelayanan menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan. Efek dari keadaan ini bisa dilihat dari tingginya angka pelaku copet, tukang palak, WC umum yang kotor, sampah berserakan, harga yang melonjak seenaknya dll. Hal ini juga disebabkan pemerintah hanya fokus kepada pembangunan fisik berupa infrastruktur sementara melupakan pembangunan budaya masyarakat terhadap dunia pelayanan pariwisata (hospitality).

3. Belum dimilikinya pedoman yang komprehensif dalam upaya pengembangan strategi/program pembangunan pariwisata berbasis masyarakat baik dilihat dari aspek kriteria, konsep model (karakteristik daerah) maupun pedoman, mencakup: produk, market, pedoman, pelatihan SDM dan perencanaan bisnis (statement operational procedure) menyebabkan tersendatnya upaya pening-katan peran serta masyarakat di bidang pariwisata.

Disini muncul pertanyaan apakah sebelum merumuskan program sudah terlebih dahulu di lakukan survey dan riset mendalam terhadap masyarakat sebagai komponen terpenting?

D. Aspek Promosi

1. Dana yang tersedia bagi pengembangan pariwisata sangat minim, dalam RAPBD tahun 2006 hanya tersedia Rp 13 M itupun hanya tersedot oleh biaya operasional (65 %) dan pembangunan infrastruktur belaka (35%).

2. Promosi selama ini dilakukan tidak terarah & fokus.

Selama ini marketnya terlalu luas demi mengejar pangsa pasar global. Dengan dana yang minim adalah mustahil untuk menggarap promosi secara tuntas ditataran dunia yang begitu luasnya. Sepertinya belum terpikirkan perumusan target pasar yang objektif. Misalnya dengan fokus menggarap hanya 3 negara yang paling potensial contohnya Jepang, Belanda, malaysia, yang selama ini merupakan daftar pengunjung wisatawan terbanyak. Secara sederhana pembagian upaya promosi misalnya akan dapat ditempuh langkah-langkah dimana pemerintah pusat melakukan country-image promotion, daerah melakukan destination promotion sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing, sedangkan industri atau swasta melakukan product promotion masing-masing pelaku industri.

Itulah barangkali peta permasalahan yang bisa diuraikan pada kesempatan ini. Memang tidak menyeluruh namun ada beberapa poin yang penting dan mendasar sekali sehingga perlu mendapat perhatian kita bersama .

Optimalisasi Peran Masyarakat

Sesungguhnya jika memahami persoalan yang ada banyak hal yang bisa kita lakukan demi memajukan industri pariwisata Sumbar. Hal yang mendasar sekali adalah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata tersebut. Dengan membentuk Community Based Tourism Development (CBT) akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat sekaligus memelihara budaya, kesenian dan cara hidup masyarakat. Selain itu CBT akan melibatkan pula masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan dalam perolehan bagian pendapatan terbesar secara langsung dari kehadiran para wisatawan. Sehingga dengan demikian CBT akan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari peningkatan kegiatan pariwisata.

Selama ini pemerintah hanya melibatkan pelaku besar (hotel berbintang, Tour & Travel, Restoran besar) dalam merangsang pertumbuhan pariwisata. Tentu saja keuntungan/manfaat dunia wisata Sumbar saat ini hanyalah dinikmati oleh segelintir orang itu saja. Padahal esensi industri pariwisata itu sendiri adalah demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana agar semua elemen masyarakat mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil semua bergerak menjadi bagian dalam suatu system dan menuai pendapatan/kesejahteraan dari apa yang dinamakan industri pariwisata tersebut.

Yang perlu diperhatikan juga, saat ini telah terjadi perubahan consumers-behaviour pattern atau pola konsumsi wisatawan dunia . Mereka tidak lagi terfokus hanya ingin santai dan menikmati sun-sea and sand, saat ini pola konsumsi mulai berubah ke jenis wisata yang lebih tinggi, yang meskipun tetap santai tetapi dengan selera yang lebih meningkat yakni menikmati produk atau kreasi budaya ( culture ) dan peninggalan sejarah ( heritage ) serta nature atau eko-wisata dari suatu daerah atau negara. Sesungguhnya culture dan heritage ini adalah nyawanya atau “roh” dari kegiatan pariwisata Indonesia dan Sumbar khususnya. Tanpa adanya budaya maka pariwisata akan terasa hambar dan kering, dan tidak akan memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Sepertinya kembali merumuskan daya tarik wisata Sumbar adalah sesuatu yang musti dilakukan secepatnya.

Oleh karena itu kita berharap dengan dibentuknya Masyarakat Pencinta Pariwisata Sumbar (MAPPAS) ini, keberpihakan pemerintah sebagai regulator kepada masyarakat akan semakin nyata. Untuk memenuhi harapan kita bersama itu terlebih dulu musti jelas positioning MAPPAS dalam menjalan kan program2nya. Apakah hanya sekedar menjadi lembaga think tank Gubernur atau menjadi sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tentu saja bergerak berbasiskan masyarakat demi meningkatkan taraf hidup masyarakat (empowering the grass root). Positioning itu mendasar sekali karena dengan posisi sangat menentukan langkah langkah apa yang akan ditempuh MAPPAS nantinya

Penutup

Demikianlah sedikit pemikiran untuk dijadikan bahan acuan kita bersama dalam membahas kemungkinan akselerasi pertumbuhan pariwisata Sumbar di forum ini. Dengan meningkatkan kemampuan dibidang ini diharapkan upaya pemulihan perekonomian masyarakat akan dapat segera diwujudkan.

Pekerjaan ini memang dirasa sangat sulit dan memakan banyak waktu. Oleh karena itu mari kita nantikan dan dukung kebijakan/program MAPPAS dalam rangka mendorong terciptanya daerah wisata Sumbar yang sarat dengan nilai lokal dan simbol Minangkabau nan humanis. Sehingga warganya bisa berlaku seperti burung jalak dalam Puisi Hujan, Jalak, dan Daun Jambu karya Sapardi Djoko Damono,

mereka tidak mengenal gurindam
dan peribahasa, tapi menghayati
adat kita yang purba,
tahu kapan harus berbuat sesuatu
agar kita, manusia, merasa bahagia. Mereka
tidak pernah bisa menguraikan
hakikat kata-kata mutiara, tapi tahu
kapan harus berbuat sesuatu, agar kita
merasa tidak sepenuhnya sia-sia.

[1] Disampaikan pada pertemuan pembentukan Masyarakat Pencinta Pariwisata Sumatra Barat (MAPPAS) 9 Januari 2007 di Jakarta.

Pasrah yang Membahayakan

2007-01-17T15:44:00.001+07:00

Seringkali kita tidak menyadari bahwa agama yang kita anut, pada dasarnya adalah sebuah “label” yang dilekatkan kepada kita sejak kita lahir. Otomatis, kita beragama A atau B adalah karena pilihan orang tua dan bukan pilihan sendiri. Mungkin hal itu wajar, ketika kita masih bayi memutuskan suatu pilihan adalah hal yang tidak mungkin. Namun, saat kita telah beranjak dewasa di mana rasionalitas jauh memainkan peranan masihkah kita musti menerima begitu saja apa yang disampaikan oleh orang tua atau pun agamawan tanpa memainkan peran akal dalam mencernanya ?

Hal ini saya utarakan mengingat kecenderungan kita beragama masih seperti itu. Kita melaksanakan sholat ketika kecil karena takut akan lecutan lidi atau takut dengan seramnya neraka sehingga kita beragama bukan karena rohani (cinta Tuhan) melainkan karena paksaan atau tuntutan sosiologis. Kondisi itu semakin parah ketika kita tumbuh dalam lingkungan yang kaku dan tidak memberikan kebebasan dalam berfikir. Ketika kita membicarakan Tuhan atau bahkan mencoba membahas agama secara kritis, kita tidak mendapatkan tempat untuk itu. Akhirnya kita terbuai dengan gemerlapnya dunia hingga lupa akan esensi ajaran agama.yaitu eksistensi Tuhan .

Kita hanya tinggal menjalankan aturan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sehingga masyarakat yang kurang menggunakan nalarnya akan kehilangan daya kritisnya. Pada satu titik masyarakat akan sampai kepada tahap pasrah pada nasib (fatalisme) yang pada kondisi tertentu seperti hidup bermasyarakat dan bernegara sangat merugikan masyarakat itu sendiri.

Hal semacam ini tidak dimonopoli oleh masyarakat desa yang minim informasi saja. Fatalisme telah berjangkit di seluruh lapisan masyarakat. Kita selalu dihadapkan kepada indoktrinasi bahwa setiap sesuatu keburukan yang menimpa negeri ini adalah berpangkal dari Tuhan yang memberikan cobaan atau musibah. Kemiskinan, banjir, longsor, harga beras naik, BBM mahal dan lapangan kerja sulit dalam berbagai forum agama selalu dibahas dan dikategorikan sebagai cobaan Tuhan terhadap manusia.

Dalam hal ini kita musti lebih dalam mengkaji makna dan batas batas dari cobaan dan musibah itu. Namun kali ini kita tidak akan membahas itu melainkan menunjukkan betapa berbahayanya fatalisme ataupun ignorance yang melanda masyarakat kita. Karl Marx memberikan konsep penting yang menganggap agama itu adalah candu bagi masyarakat. Ia melihat bahwa agama adalah saluran pelarian bagi kaum kaum lemah yang tertindas dan tidak mampu untuk melakukan perlawanan.

Yang perlu diingat Karl Marx bukannya mengakui tidak ada Tuhan melainkan kondisi sosial religius masyarakat ketika itu larut dalam fatalisme. Dalam hal ini peran agamawan (gereja) sangat dominan mempengaruhi masyarakat hingga kondisi terburuk apapun mereka menjadikan agama sebagai pelarian.

Hal ini saya kira sudah mulai berjangkit di negara kita Indonesia. Contoh kongkritnya kelaparan jamaah Haji di Mekah yang bulat bulat kesalahan departemen agama namun digiring kepada premis bahwa semua keburukan adalah dari Tuhan. Tidak itu saja setiap bencana alam yang terjadi karena ulah tangan tangan tak bertanggung jawab juga bermuara kepada cobaan Tuhan. Saya yakin lama kelamaan korupsi pun akan dianggap sebagai cobaan dari Tuhan.

Yang menjadi korban dari kesemuanya ini tetap masyarakat. Bolehlah dengan melarikan diri ke dalam agama penderitaan akan berkurang dalam sekejap akibat kepasrahan absolut kepada Tuhan. Namun dalam jangka panjang masyarakat jugalah pihak yang paling dirugikan. Kemiskinan , kelaparan, busung lapar, bencana alam akan terus melanda tanah ini jika tidak ada kesadaran untuk mengubah nasib.

Ketika pemerintah selalu berlindung dibalik cobaan Tuhan terhadap kesalahan dan ketidak mampuannya menyejahterakan rakyat maka tidak akan ada evaluasi sehingga setiap kelalaian dan kecurangan yang terjadi lambat laun dianggap sebagai suatu kewajaran. Bahkan dengan dalih menghindari cobaan Tuhan kebebasan berfikir masyarakat bisa diberangus. Bukankah akal pikiran dianugerahkan Tuhan untuk menghargai kemanusiaan itu sendiri ? Dan jika kita dipaksa menerima bulat bulat indoktrinasi maka secara tak langsung kita telah menyepelekan kemanusiaan itu sendiri.

Sekali lagi saya yakin setiap bencana yang terjadi saat ini bukanlah sepenuhnya cobaan dari Tuhan melainkan lebih diakibatkan ulah tangan manusia manusia yang tak bertanggung jawab. Saya percaya Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang kepada umatnya. Banjir, kecelakaan, kemiskinan, kelaparan, biaya hidup yang makin mahal bukanlah azab Tuhan buat kita melainkan karena masih kurangnya usaha untuk memperbaiki kekurangan dan evaluasi diri maupun kebijakan publik. Bukankah nasib suatu kaum tidak akan akan berubah kecuali kaum itu sendiri yang berusaha merubahnya ?

Murah tapi Selamat

2007-01-17T11:40:00.000+07:00

Kontroversi terhadap industri penerbangan murah (low cost carrier ) kembali memuncak pasca hilangnya pesawat AdamAir 1 januari 2007 lalu. Sinyalemen industri penerbangan melakukan efisiensi biaya dengan mengabaikan keamanan dan keselamatan penumpang kembali menjadi wacana di kalangan pengamat penerbangan hingga masyarakat awam. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan 16 pilot pesawat adam air yang memutuskan kontrak secara sepihak dengan adam air akibat kerapnya maskapai itu mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan demi efisiensi biaya.

Pasca kecelakaan pesawat terbang kontroversi ini selalu menguat dan menimbulkan keresahan bagi pengguna transportasi udara. Hal ini menunjukkan masih “mandul”nya peran pengambil kebijakan (pemerintah) dalam industri transportasi udara. Dalam arti lain pemerintah belum mampu memberikan kepastian kepada publik apakah penerbangan murah ini terjamin aspek keamanan dan keselamatannya atau tidak. Dari data yang ada kecelakaan pesawat per lima tahun menunjukkan peningkatan menjadi 29 kasus pada 2001-2005 dari 26 kasus kecelakaan periode 1996 – 2000. Dengan total penerbangan antara tahun 2001 -2005 sebanyak 1.507.336 penerbangan maka presentase kecelakaan pada periode itu adalah 0,002 %. Bandingkan dengan Amerika dimana accident rate nya 1 kecelakaan setiap 1.000.000 penerbangan / take off.

Transportasi Ideal
Penerbangan murah ini memang bukan hal yang baru sama sekali. Sebelumnya di cottonwood height utah, “jetblue” sebuah maskapai penerbangan berbiaya supermurah telah memformat ulang dunia penerbangan domestik Amerika Serikat. Maskapai yang didirikan David Neeleman (februari 2000) ini merontokkan banyak faktor yang menjadi penyebab mahalnya tiket penumpang. Inti nya ia mengembalikan fungsi penerbangan sebagai alat tranportasi dan bukan zona kenyamanan. Antara lain dengan meniadakan makanan dan minuman, memperbanyak seat serta pembelian tiket secara online.

Modus seperti inilah yang belakangan di tiru oleh maskapai lokal di Indonesia. Di motori oleh LionAir mayoritas rakyat Indonesia yang semula hanya bisa mengimpikan melakukan perjalanan dengan pesawat akhirnya bisa mewujudkan impiannya tersebut. Hal ini menunjukkan antara lain moda transportasi udara ini memang sangat ideal bagi wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan wilayah perairan. Acces yang cepat dan murah menjadikan industri penerbangan sangat vital dalam menggerakkan perekonomian dan mempunyai multiplier effect yang besar dibandingkan dengan moda transportasi lainnya.

Data yang ada dengan adanya penerbangan murah, jumlah penumpang terus meningkat dari sekitar 11,6 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 29,2 juta pada tahun 2005 atau meningkat sebesar 151 persen. Kecenderungan itu terus meningkat tiap tahunnya.

Pengawasan Regulasi
Dalam konteks inilah, pemerintah sebagai pengambil kebijakan musti mengambil langkah langkah kongkret demi mendukung perkembangan industri penerbangan nasional tanpa mengabaikan keamanan dan keselamatan penumpang.

Antara lain pemerintah musti segera melakukan evaluasi secara konprehensiv kebijakan fasilitas tranportasi udara mulai dari ground service, maintenance hingga sistem komunikasi dan navigasi pesawat (kelaikan terbang). Hal ini diperlukan mengingat kondisi pesawat yang dimiliki oleh maskapai lokal di tengarai sudah berumur tua dan membutuhkan perawatan yang lebih besar.

Mengingat bahwa efisiensi biaya adalah modus yang di lakukan oleh maskapai penerbangan murah maka pemerintah seharusnya juga mengimbangi dengan meminimalisasi biaya industri penerbangan yang terkait dengan birokrasi. Pemerintah atau departemen terkait sudah semestinya membangun system audit yang dilakukan oleh auditor independent untuk memastikan industri penerbangan berjalan sesuai regulasi untuk memastikan kelayakan dan keamanan penerbangan.

Fungsi pengawasan barangkali menjadi titik lemah pemerintah saat ini. Regulasi bagaimanapun juga hanyalah berupa assignment antara pembuat kebijakan dan industri penerbangan. Tanpa pengawasan yang ketat regulasi hanya akan menjadi kertas yang tergeletak begitu saja. Penerbangan sebagai industri yang penuh resiko membutuhkan security management dan pengawasan pemerintah dalam memberikan kepastian yang diinginkan masyarakat.

Semua usaha pemerintah tersebut bermuara kepada kewajiban pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam industri penerbangan untuk meredam wacana tidak produktif yang sedang berkembang. Bahwa penerbangan musti mengutamakan keamanan dan keselamatan adalah suatu keharusan. Namun disisi lain penerbangan murah tidak otomatis terkait dengan penerbangan yang tidak aman karena efisiensi bisa dilakukan terhadap komponen biaya yang tidak terkait langsung dengan faktor keamanan. Antara lain ticketing online, makanan dan minuman, seat ekonomi, pembatasan ruang kantor, pemakaian pesawat satu jenis yang kesemuanya terkait dengan kenyamanan non primer.

Lagi lagi pemerintah memiliki peran vital dalam mengelola transportasi udara yang murah dan selamat. Memang tidak mudah melakukannya tapi untuk itulah pemerintah ada.

Tuhan dan Bencana

2007-01-04T15:04:00.000+07:00

Teras Utama Padang Ekspres 14 Januari 07

Masih segar dalam ingatan kita berita menyedihkan tentang jamaah Haji Indonesia yang mengalami kelaparan di tanah suci Mekah. Sekaligus menggelikan karena pihak yang bertanggung jawab atas masalah itu Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan semuanya adalah cobaan dari Tuhan. Lagi lagi Tuhan dijadikan subjek bagi setiap malapetaka ataupun sesuatu yang tidak baik terjadi pada penduduk negeri ini. Memang dengan sikap tersebut akan menimbulkan ketenangan dan sikap pasrah terhadap kesulitan yang menimpa. Namun apakah kita sudah menempatkan Tuhan dalam posisi yang semestinya?

Beberapa saat setelah Tsunami di aceh Goenawan Mohammad lewat sms mengatakan “Orang yang percaya bahwa tsunami adalah cobaan dari Tuhan, maka dia percaya kepada Tuhan yang buas.". Isi sms itu masih terngiang ngiang di telinga saya setiap ada bencana alam menimpa negeri ini. Apakah memang Tuhan yang Maha pengasih dan Penyayang tega mendatangkan bencana yang bertubi-tubi bagi umatnya, terlepas apakah mereka menjalankan syariat agama atau tidak ? Atau apakah Tuhan juga mempunyai kebukan-baikan dalam dirinya sehingga dengan kekuasaanNya Dia bisa berlaku semena mena kepada umatNya ?

Mungkin pertanyaan ini taka kan bisa kita jawab oleh karena keterbatasan pengetahuan kita tentang Tuhan itu sendiri. Sampai saat ini memang Teologi adalah percakapan yang belum berakhir mengenai subjeknya sendiri yaitu Theos (Tuhan). Kita hanya bisa memberi analisis sederhana bahkan hanya berupa komentar yang plural, tidak tegas apalagi konklusif dalam menjawab pertanyaan mengenai derita dan bencana.

Kembali ke persoalan kelaparan yang dialami jamaah Haji di tanah suci Mekah. Persoalan sesungguhnya adalah kelalaian pemerintah yang mengganti perusahaan katering Muassasah yang selama ini melayani jamaah haji Indonesia dengan Ana catering. Penggantian itu tanpa lebih dulu melakukan uji kelayakan terhadap perusahaan tersebut. Entah karena tidak ada koordinasi atau karena kurang professionalnya Ana catering, jatah makanan Jamaah haji tak sampai pada waktunya.

Banjir, longsor, kecelakaan taransportasi darat, laut maupun udara silih berganti terjadi. Belum hilang trauma akibat tsunami diaceh, banjir kembali melanda Aceh Tamiang. Bencana bertubi tubi yang dialami rakyat aceh kalau kita kembali kepada sikap fatalisme yang lagi lagi bermuara kepada cobaan Tuhan, sungguh dahsyat kiranya murka dan cobaan Tuhan kepada rakyat serambi mekah yang nota bene menjalankan Syariat Islam tersebut. Namun jika kita ubah sudut pandang dengan mencoba melihat realita secara jernih maka bencana alam yang menimpa rakyat ini tak lebih daripada ulah tangan-tangan manusia juga.

Berdasarkan berbagai analisis, misalnya yang dilakukan Greenomics Indonesia terhadap banjir di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bencana alam tersebut merupakan dampak tidak memadainya lagi daya dukung hutan akibat pembalakan liar (illegal logging). Begitu juga longsor maupun banjir yang terjadi di Yogyakarta dan 13 daerah lainnya di Indonesia mengindikasikan kelengahan manusia dalam merespon perubahan alam dan cuaca.

Kita tidak menampik bahwa kematian, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan hasil pertanian adalah cobaan Tuhan yang terlepas dari peran tangan manusia (QS. Albaqaroh 155-157). Kita juga tidak dapat membantah bahwa kisah Nabi ayub adalah benar benar cobaan dari Tuhan. Seorang Nabi saleh mengalami bencana yang melenyapkan seluruh keluarga dan hartanya dalam satu malam. Namun apakah bencana alam yang melanda negeri ini bisa dikategorikan seperti cobaan yang menimpa nabi Ayub tersebut ?

Sesungguhnya kita tidak sedang memperdebatkan apakah dengan banyaknya bencana di Indonesia membuktikan Tuhan memang kejam atau sebaliknya Tuhan tidak campur tangan sama sekali. Tidak ada kejadian di dunia ini tanpa seijin Tuhan, kita percaya Sunnatulloh adalah hukum yang mengatur alam dan seisinya ini bergerak secara harmonis dan seimbang. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak semena mena mendatangkan cobaan beruntun kepada umatnya namun Tuhan juga tidak akan mencegah gejala alam dan bencana yang terjadi dengan melanggar SunnatullahNya sendiri agar umatnya tidak celaka kecuali dalam kasus tertentu mukjizat para Nabi misalnya..

Air mengalir ke tempat rendah, api panasnya membakar, benda yang dilempar ke atas akan jatuh kebawah begitu juga dengan pesawat yang tidak di maintenance dengan baik berpotensi untuk jatuh (kecelakaan). Hutan yang gundul akibat di tebang baik itu legal ataupun illegal berpotensi mendatangkan banjir. Dengan begitu paling tidak kita tahu apa yang terjadi dengan sudut pandang sains bahwa sebagian besar bencana alam yang terjadi dalam kadar tertentu disebabkan oleh kelalaian tangan manusia.

Oleh karena itu selain berusaha mengingatkan agar Pemerintah semakin tanggap menghadapi bencana kita juga dipanggil untuk merumuskan teologi bencana / cobaan yang lebih mengena. Sehingga kita tidak serta merta menyalahkan Tuhan (blaming God) dalam rangka escapisme dari tanggung jawab yang kita (baca: pemerintah) emban dalam melayani rakyat.

Satu di antara dua matahari

2006-12-01T09:31:00.000+07:00

Dimuat dI Teras Utama Padang Ekspres 2 Desember 2006

Menjelang Pemilu 2009 banyak bermunculan partai baru. Salah satu partai yang cukup mendapat perhatian adalah Partai Matahari Bangsa (PMB). Kemunculan partai ini menarik untuk disimak karena keberadaan partai ini merupakan inisiatif kader muda Muhammadiyah yang mengklaim bahwa PMB adalah partai resmi warga Muhammadiyah. Sementara secara de facto Muhammadiyah adalah basis pendukung Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini dipimpin Soetrisno Bachir. Bagaimana bisa terjadi dualisme “matahari” dalam arus politik warga Muhammadiyah ?

Akumulasi kekecewaaan

Bermunculannya partai partai baru merupakan gejala politik yang biasa dalam proses demokratisasi. Partai baru itu ada yang tidak benar benar baru alias tukar nama karena partai sebelumnya tidak lolos electoral treshold dan ada juga partai yang benar benar baru meskipun sempalan dari partai yang telah ada sebelumnya.

Biasanya partai ini lahir karena akumulasi kekecewaan massa atau kader partai terhadap partai mereka sebelumnya. Fenomena ini bukanlah barang baru, sebut saja PDP yang lahir karena kekecewaan terhadap kepemimpinan Megawati di PDI-P. Kemudian PKNU yang lahir karena kecewa terhadap perpecahan di tubuh PKB. Begitu juga lahirnya PMB adalah karena kecewa terhadap PAN yang dirasa tidak mampu memperjuangkan aspirasi mereka

Setidaknya ada dua persoalan yang melatari kekecewaan tersebut., pertama pandangan mereka terhadap kinerja Partai yang diwujudkan angggota legislatif, kedua menyangkut aspirasi massa pemilih yang cenderung terpinggirkan. Sepertinya alasan kedua yang lebih dominan terhadap munculnya PMB.

Seperti yang dikemukakan Ketua Umum PMB Imam Daruqutni, PAN yang nota bene dilahirkan Muhammadiyah, dirasa banyak mengabaikan kepentingan warga Muhammadiyah. Dalam kepengurusan, warga Muhammadiyah mulai tersisihkan oleh orang orang yang bukan Muhammadiyah (free rider). Kalau dicermati memang kepengurusan PAN sepi dari alumni IMM yang merupakan lumbung kader Muda Muhammadiyah dan malah lebih banyak dihuni alumni HMI.

Kemudian minimnya perolehan suara PAN pada Pemilu 1999 dan 2004 dianggap karena PAN tidak menggunakan asas Islam sebagai landasan perjuangannya. Hal inilah yang banyak dikatakan sebagai faktor penyebab banyaknya suara warga Muhammadiyah yang lari. Mereka menganggap bahwa asas merupakan faktor fundamental bagi kesuksesan sebuah partai. Hal inilah yang barangkali mendasari PMB mengusung asas Islam sebagai landasan ideologi politiknya.

Pilihan baru

Menyimak perjalanan hubungan PAN dan Muhammadiyah, PAN hanya memperoleh suara maksimal 7% atau sekitar 7 juta suara bila dibandingkan jumlah anggota Muhammadiyah yang 30 juta orang tersebut. Realita seperti ini setidaknya menimbulkan ketidak puasan warga Muhammadiyah terhadap kendaraan politik mereka selama ini. Dalam bahasa lain hasrat politik warga Muhammadiyah tidak bisa tersalurkan sepenuhnya oleh PAN sejauh ini sehingga partai baru adalah salah satu pilihan yang logis.

Adanya dua partai yang sama sama mengklaim sebagai partainya Muhammadiyah ini sesungguhnya tidak akan membawa dampak langsung bagi Muhammadiyah. Sebagai lembaga sosial, Muhammadiyah sudah mempertegas dirinya tidak akan masuk ke wilayah politik praktis. Seperti yang dikatakan Din Syamsudin, Muhammadiyah adalah milik semua Parpol yang memperjuangkan misi Muhammadiyah.

Yang paling berpengaruh dengan kelahiran PMB tentu saja PAN yang memang kepengurusannya di daerah kental dengan nuansa Muhammadiyah. Karena memang di arus bawah, sebagian besar cabang dan ranting PAN didirikan atas inisiatif warga Muhammadiyah. Meskipun tidak ada hubungan struktural antara PAN dan Muhammadiyah, di antara keduanya kerap kali terjadi hubungan sinergis. Seringkali para aktivis PAN meminjam fasilitas Muhammadiyah untuk melakukan aktivitasnya. Hal ini bukan karena PAN-nya, tetapi karena memang orang yang berada di dalam dua organisasi tersebut itu-itu juga.

Dengan kelahiran PMB yang dimotori kader muda Muhammadiyah maka dominasi PAN terhadap warga Muhamadiyah terutama dikantong2 muhammadiyah seperti di Sumbar diprediksi akan berakhir. Kelompok ataupun pihak yang selama ini merasa terabaikan oleh PAN tentu saja memperoleh pilihan baru dalam menyalurkan aspirasi politiknya.

Kemelut PAN Sumbar

Di Sumbar sendiri gaung PMB telah cukup santer terdengar jauh sebelum partai ini dikenal publik. Tidaklah mengherankan karena PAN adalah salah satu partai paling berpengaruh di propinsi yang mayoritas masyarakatnya adalah warga Muhammadiyah.

Terlebih di Sumatera barat dinamika konflik antara Muhammadiyah dan PAN intensitasnya cukup tinggi. Pada Pilgub lalu misalnya calon Gubernur yang di sodorkan warga Muhammadiyah tidak mampu diakomodasi oleh PAN sehingga akhirnya calon aspirasi Muhammadiyah itu di usung oleh Parpol lain. Kasus ini merupakan preseden teramat buruk bagi PAN Sumbar. Saat dimana PAN mengkhianati basis massa yang merupakan “ibu” bagi PAN itu sendiri.

Fenomena suara terbanyak yang diusung oleh PAN di Pemilu 2004 lalu juga menyisakan banyak masalah. Mekanisme suara terbanyak yang awalnya di puji banyak pihak karena sangat demokratis ternyata telah menjadi bom waktu. Banyak masalah yang belum terselesaikan contoh nya di Kab. 50 kota, yang mendapat suara terbanyak sampai sekarang belum duduk di kursi legislatif.

Kekecewaan demi kekecewaan yang dialami oleh massa dan simpatisan PAN di Sumbar sepertinya akan menjadi amunisi politik bagi PMB untuk menarik dukungan warga Muhammadiyah di Sumbar.

Oleh karena itu mencermati dinamika politik Indonesia dan Sumbar khususnya kedepan akan amat menarik.. Menyimak kata- kata Ahmad Dani “tidak boleh ada dua matahari dalam satu keluarga” begitu pula bagi warga Muhammadiyah yang dihadapkan pada pilihan dua matahari, apakah memilih matahari biru ataukah lebih senang memilih matahari merah ? Sejarah akan memberikan jawabannya.

Dunia lain yang bernama kemiskinan

2006-10-02T13:11:00.000+07:00

link

Sepertinya kemiskinan masih menjadi topik yang amat menarik untuk dibicarakan dan dikunyah-kunyah. Bukan saja karena banyaknya opini berbagai kalangan mengenai cara memberantas kemiskinan di media massa namun juga karena adanya “pengakuan” Pemerintah bahwa Indonesia dan Sumbar khususnya memang miskin dan untuk itu perlu merencanakan program pengentasan kemiskinan berbasis nagari.

Secara SDA Sumbar memang tidak menonjol dibanding daerah lain begitu pula SDM yang semakin melorot dari waktu kewaktu. Namun kali ini kita tidak akan membicarakan mengenai konsep pengentasan kemiskinan terkait dengan SDA namun kita akan melihat sebuah dunia lain yang bernama kemiskinan

Dunia yang datar

“Dunia itu datar,” tulis Thomas Friedman dalam bukunya The World is Flat, A Brief History of The Globalized World in The 21^st Century. Ungkapan tersebut menggambarkan, bagaimana dunia saat ini sudah begitu terintegrasi. Dengan globalisasi beserta kemajuan telekomunikasi, dunia telah menjadi “satu lapangan permainan”.

Bagi Friedman, dunia yang datar merupakan berkah bagi kehidupan manusia. Dalam bidang ekonomi, China dan India telah menikmati berkah tersebut melalui berbagai macam outsourcing pekerjaan dari Amerika Serikat dan Jepang. Hasilnya, pekerja di China dan India memperoleh upah lebih tinggi dibandingkan sebelumnya dan tentu saja: proses pembelajaran. Sesuatu yang mustahil terjadi tanpa adanya internet dan berbagai piranti lunak (software) yang menghilangkan kendala jarak dan batas-batas negara.

Secara sosial-politik, dunia yang datar menghancurkan monopoli informasi oleh para elite dan penguasa otoriter. Ini melahirkan relasi yang lebih egaliter karena masyarakat secara luas mampu mengakses informasi melalui internet, televisi, dan berbagai kemajuan telekomunikasi lainnya.

Namun kalau ditilik di Indonesia terdapat kesenjangan antara si kaya dan miskin dalam mengakses permainan global. Terjadi dua dikotomi antara orang kaya yang bebas dan menikmati permainan global tersebut serta kaum miskin yang mayoritas yang larut dalam kubangan kemiskinan.

Menurut Friedman globalisasi saat ini adalah yang ketiga. Globalisasi yang pertama antara tahun 1492—1800. Inti dari fase ini adalah pertarungan antarnegara dalam kompetisi global. Globalisasi tahap kedua yang terjadi antara tahun 1800—2000 merupakan kompetisi antarperusahaan.

Globalisasi yang terjadi saat ini menempatkan individu sebagai aktor utama untuk melipatgandakan keuntungan di level global. Terdapat kesempatan yang lebih besar bagi setiap individu untuk ikut bermain dari manapun mereka berasal. Tidak ada lagi monopoli bangsa tertentu melainkan semua individu dari bangsa manapun berhak memperoleh kesempatan sama dalam permainan global ini.

Dunia yang datar memang mendatangkan perubahan yang luar biasa bagi kesempatan berusaha namun sepertinya masih menyisakan dikotomi antara kaya dan miskin. Kaum miskin -secara alamiah- sulit memanfaatkan kemajuan ekonomi dan teknologi informasi. Mereka tak punya sumber daya untuk mengakses internet, menafsirkan informasi secara memadai andai mereka mampu memperolehnya, dan bersaing dalam berbagai kesempatan yang tersedia dari globalisasi. Hambatan struktural ini membuat kaum miskin seperti hidup terasing dalam gegap gempita kemajuan.

Dalam banyak hal kebebasan informasi telah memperlebar kesenjangan ekonomi. Masyarakat yang memiliki akses terhadap tekonologi informasi setiap detik bisa memantau informasi dan perkembangan dunia lain. Sementara itu masyarakat miskin tetap buta informasi sehingga mereka tetap menjadi kaum yang termarjinalkan.

Dunia yang datar, dengan demikian telah memberikan kesempatan yang lebih egaliter antara kelas atas dengan kelas menengah. Juga antarbangsa, antara negara maju dengan negara berkembang. Namun, kaum miskin sebagai individu-individu tetap terkucil dilindas kemajuan jaman.

Isolasi Kaum Miskin

Sesungguhnya kaum miskin menghadapi tiga jenis isolasi sekaligus. Ini membuat mereka tidak bisa mengambil peran, dalam dunia yang seterbuka apapun.

Pertama, adalah isolasi ekonomi. Kaum miskin tidak punya kemampuan untuk ikut dalam proses produksi, baik sebagai pengusaha, pemilik modal, pemilik tanah, bahkan pekerja. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki daya beli memadai untuk konsumsi. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi bahkan makin membuat mereka susah mengikuti ritme perubahan dalam perekonomian.

Kedua, isolasi politik. Bahkan dalam sistem yang paling demokratis dan terdesentralisasi sekalipun, kaum miskin tetap terisolasi dari sistem politik. Kontrak politik baru yang terjadi pascareformasi politik 1998 praktis hanya terjadi antara elite dengan kelas menengah atau dalam relasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Akibat isolasi politik ini, kebijakan publik tidak mampu menolong ”kekalahan” kaum miskin di pasar.

Ketiga, isolasi pendidikan yang melengkapi penderitaan kaum miskin akibat isolasi ekonomi dan isolasi politik. Anak keluarga kaum miskin tidak mendapat akses memperoleh pendidikan yang layak. Terjadilah reproduksi kemiskinan. Ketika berlangsung kemajuan luar biasa dalam metode pendidikan dan hasil-hasil riset dari berbagai penjuru dunia dapat diakses dengan mudah di situs-situs internet, kaum miskin hanya menjadi penonton setia.

Berkaitan dengan ketiga isolasi tersebut, pemerintah Indonesia dan Sumbar khususnya harus mampu melaksanakan dua kebijakan secara pararel. Pertama, memfasilitasi dan mendorong kemampuan berkompetisi individu dan pelaku usaha Indonesia di ”lapangan permainan” dunia yang datar. Kedua, berpihak kepada kaum miskin dengan menempatkan mereka sebagai prioritas dalam pengambilan kebijakan. Tidak mudah untuk melakukannya, tetapi untuk itulah pemerintah ada.

Kemiskinan salah siapa ?

2006-08-09T11:52:00.000+07:00

Teras Utama Padang Ekspres 15/8/2006

*************************************
Beberapa waktu lalu, kita dikagetkan oleh berita yang cukup mengharukan. Pemerintah kota Padang melakukan razia terhadap pengemis dan anak jalanan di sepanjang kota Padang. Razia seperti ini sudah berulang kali dilakukan namun sepertinya angka pengemis dan anak jalanan terus bertambah sehingga cukup jadi alasan buat pemerintah untuk memberantas mereka

Mengapa angka jumlah pengemis dan anak jalanan terus bertambah? Berbagai wacana bisa diungkapkan untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi, dari sekian banyak jawaban, yang jelas pengemis dan anak jalanan senantiasa datang dan bermunculan dari daerah-daerah miskin. Di mana ada kemiskinan, di situ ada pengemis dan anak jalanan.

Mengapa di negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi ini masih ada penduduk yang memilih melanjutkan hidup dengan cara mengemis maupun menjadi anak jalanan? Padahal, jika kita perhatikan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Di situ terbaca dengan jelas, bahwa di antara tujuan kemerdekaan adalah untuk kesejahteraan umum yang didasarkan pada, antara lain, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Begitu UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) juga disebutkan: fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Lantas, mengapa negara tak mampu menjalankan tugas yang sudah diembannya sejak tahun 1945, ketika UUD 1945 pertama kali disusun?

Sebenarnya, negeri bukan tidak mampu. Bumi pertiwi yang kita diami ini menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Mengapa rakyatnya tetap miskin, karena negeri ini, lebih banyak diurus oleh orang-orang yang serakah. Karena keserakahan para pejabatnya, negara lalai dengan tugas pokoknya: menyejahterakan rakyat.

Kekayaan alam yang melimpah ruah itu dikuras, diekploitasi, untuk memperkaya diri sendiri. Padahal, sekali lagi, dalam UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) tertulis dengan jelas bahwa “bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebenar-besar kemakmuran rakyat.”

Kondisi anak Indonesia, data terakhir menunjukkan, kesehatannya tergolong rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Itulah kenyataan yang harus kita terima. Dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang dikeluarkan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Development Program), peringkat Indonesia terus merosot.

Kita tahu, faktor terpenting yang menentukan peringkat itu adalah menyangkut kesejahteraan ekonomi. Kemiskinan di negeri ini bukan hanya di Sumatera Barat. Kemiskinan sudah menyebar ke mana-mana. Bukan hanya di desa-desa, tapi juga di kota-kota. Bahkan kemiskinan di kota lebih parah daripada kemiskinan di desa. Karena di desa meskipun miskin biasanya masih punya rumah. Kalau rumah tidak ada pun udara masih bersih, air relatif bersih, daun Perancih di pagar-pagar rumah dan pekarangan masih ada ada untuk direbus dan dijadikan lauk.

Tapi kalau kota, dari pemukimannya saja dianggap tidak legal, kegiatan ekonomi juga informal. Air bersih harus dibeli, udara kotor, tempatnya desak-desakan. Pekerjaan orang-orang miskin itu, di hampir semua peraturan pemerintah kota dianggap tidak legal, karena dianggap mengusik ketertiban, mengganggu keamanan dan keindahan.

Padahal mereka tidak bodoh. Kalaupun bodoh, tentu bukan karena mereka lahir terus bodoh. Tetapi ada satu sistem pengaturan yang membuat mereka tidak bisa menyerap pendidikan yang baik untuk dirinya. Ada satu struktur atau satu sistem yang membuat sekian banyak orang menjadi secara ekonomi terpinggirkan, secara politik juga terpinggirkan.

Padahal, sumber kekayaan alam kita begitu kaya. Tapi ada di tangan sedikit orang dengan didukung peraturan yang timpang. Inilah yang semakin memperkokoh kemiskinan struktural. Hak dan kewenangan untuk membuat kebijakan hanya ada di tangan sedikit orang, dan tujuannya untuk kepentingan dirinya bukan pada kepentingan mayoritas rakyat.

Dari turun-temurun, sudah berlangsung beberapa abad, ada komunitas yang memiliki hukum adat dalam mengelola kekayaan alam. Tiba-tiba ada kebijakan dari Pemerintah menyatakan hak pengusahaannya ada di perusahaan yang dimiliki sedikit orang. Maka, hutan yang luasnya ratusan ribu hektar, begitu gampang dikuasai sekelompok orang, dirampas dari komunitas masyarakat. negeri yang kaya, gagal menjalankan tugasnya karena ulah para pejabatnya yang tak becus memimpin. Negeri ini menjadi terpuruk seperti sekarang.

Untuk itu, dibutuhkan orang yang bersih menjadi pemimpin. Tapi, para pemimpin yang bersih banyak yang tidak mau karena melihat tidak mungkin kebobrokan ini bisa diberesi. Kalaupun mau, rakyat tidak memilihnya. Deraan kemiskinan dan kesulitan mencari uang yang halal membuat rakyat bersikap pragmatis dalam meniti kehidupannya, termasuk dalam memilih Presiden,Gubernur, Bupati ataupun Walikota. Yang menjadi pertimbangan rakyat dalam memilih mereka bukan karena bersihnya, tapi karena penampilannya, karena janji-janjinya untuk menyediakan kebutuhan hidup yang dihadapi rakyat sehari-hari.

Siapa pun yang menginginkan negeri ini jauh dari malapetaka kemiskinan. harus ikut bahu membahu memberantas korupsi, membersihkan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya, dari penyekit-penyakit kotor yang menyengsarakan rakyat. Para pejabat negara, dari Presiden, Gubernur hingga Wali Nagari harus diingatkan bahwa tugas pokoknya adalah menyejahterakan rakyat yang dipimpinnya bukan memburu dan merazia masyarakat miskin dan melarat. Keserakahan penguasa, sebagian pengusaha, dan mungkin juga diri kitalah yang membuat sebagian besar rakyat semakin melarat, dan tak berdaya dalam kemiskinan.

Risaulai II

2006-07-17T16:11:00.001+07:00

…………..

Daun kering itu perlahan jatuh ke tanah lembab
Tanah bau bangkai dan pesing tikus tikus kemanusiaan
yang penuh rongga rongga kosong
yang ditinggalkan hati kematian nurani

berharap tanah mendatangkan jutaan makhluk kecil
mengunyah tubuh pertanda tamatnya riwayat
tinggallah dunia tinggallah penderitaan
habislah sudah prahara duka nestapa

sang penyair mendadak terisak gundah gulana
kemudian terdiam seperti arca menatap hampa
betapa bodohnya manusia
jika hidup hanya untuk menderita

tidak..jangan pernah menggugat Dia yang Maha Pencipta
teriak ulama penuh wibawa

“percayalah Dia hanya menguji kita "

ah..Dia Maha Tahu buat apa menguji kita

"kalau begitu kita diciptakan untuk menyembahNya.."
sontak sang ulama mendongak pongah
mendongakkan kepalanya seakan tahu segalanya

Ah.. apa ubahnya Dia dengan penguasa Negara
Tirani yang haus disembah menari nari diatas kepala
Menyimpan nurani dan menguncinya hingga angin pun tak punya kuasa

Tidak..itu bukan Dia
Dia tidak selemah itu hingga butuh sembahan

Ulama terdiam membisu , penyair makin lara didera penyesalan dan air mata
Menangisi hidup yang entah buat apa
Separo hidup habis mengejar harta
Namun harta tak kunjung membahagiakannya

Sekilas ulama tersenyum simpul
Dengan mata teduh dia membuka sorbannya
Mengusap peluhnya dia berkata,
“Kesalahan ada pada dia yang telah melakukan dosa
Memakan buah larangan dan hukumannya adalah dunia”

Penyair mendadak terjaga
ya..itu dia..dialah penyebab segala derita
Yang tergoda rayuan wanita
Yang diusir dari kemewahan dan kemuliaan sorga

Sudah..semua kesalahan timpakan saja pada dia
Habis perkara..

Penyair melonjak kegirangan
Pertanyaan terjawablah sudah
Tiada lagi penyesalan dendam dan amarah
Derita hanyalah warisan

Sesaat penyair kembali terpaku dan terdiam
Bayangan kegembiraan sirnalah sudah
Berganti kegelapan yang makin pekat

Jika derita ini adalah warisan
Sanggupkah mempertanyakan keadilan ?

Hadapi dengan senyuman

2006-06-27T13:41:00.001+07:00

ihadapi dengan senyuman
semua yang terjadi biar terjadi
hadapi dengan tenang jiwa
semua kan baik-baik saja

bila ketetapan Tuhan
sudah ditetapkan, tetaplah sudah
tak ada yang bisa merubah
dan takkan bisa berubah (dewa 19 )

hidup ini ujian, begitu kata ulama
hidup adalah taman bermain, begitu kata pujangga
benar, begitulah hidup, selalu punya dua sisi
sisi sisi yang saling mengisi
satu mengisi lainnya agar keseimbangan tetap terjaga

kemaren kita bermain di pesisir pantai
menikmati desiran angin menyapu kulit
berlarian dikejar ombak
luapan gembira memaku impian setegar karang
sedalam samudera

tapi ketahuilah kekasih..satu saat pasirpun bisa melukaimu
karang tajam sanggup mengoyak impianmu
ombak lihai menyaru jadi gelombang,
menghapus garis pantai dan garis keturunan,
saat dimana teriakan kesenangan berubah jadi nyanyian duka

Kalau hidup adalah Taman bermain
kita adalah pengisi taman itu
larut bermain dan kadang terluka
Lalu merengek kesana, ada juga yang bermerah muka
Kepada Dia yang sampai sekarang masih memperhatikan disana

Namun ketahuilah kekasih
Aku dan kamu tidak tahu, benar benar tidak tahu
Sedetik kedepan adalah misteri
secerah mentari pagi, atau..
Sekelam guratan takdir yang akan kita jalani,

relakanlah saja ini
bahwa semua yang terbaik
terbaik untuk kita semua
menyerahlah untuk menang

Kaulah mendung dan matahariku

2006-06-23T15:03:00.001+07:00

Enam tahun lalu di kota itu
Sandal jepit jadi saksi awal perkenalanku dengan mu
Makhluk manis ganti kulit
Semburan air terjun membuat mataku menyipit
Itu gunung dan bukan bukit !

Kisah berlanjut di malam minggu
Saat melamarmu jadi permaisuriku
Layaknya orang gagu
Kau pun langsung mencium pipiku..

Sejak itu aku tersadar
Hidupku pun makin berbinar
Kau menjadi bunga hatiku
Penyemarak nyanyian kalbu

Kisah kita bukan pasaran
beda dengan kebanyakan
Kita jadi petualang
Hingga sampai ke kaliurang

Dingin malam bukan halangan
Motor butut jadi tunggangan
Engkau duduk teramat manis
Duh indahnya parang tritis

Kebersamaan bukan tanpa halangan
Banyak batu jadi rintangan
Kita dihantam badai larangan
Cinta tetap dalam genggaman

Kisah berlanjut ke metropolitan
Kau dan aku jadi gelandangan
Makan susah apalagi kemewahan
Kita tetap bergandengan tangan

Kau bukan wanita sembarangan
Hatimu sebening mutiara
Senyummu sungguh amat menawan
Aku girang tak terkira

Tak terasa bulan depan
Tepatnya tanggal sembilan
Moga Tuhan berketetapan
Aku dan engkau dipersatukan

Saat ini aku merasakan
Perasaan yang amat dalam
Sungguh aku merasa terharu
Kaulah mendung dan matahariku

Aku berjanji pada alam
Tak akan menyianyiakan
Anugerah indah ciptaan Tuhan
Kaulah bidadari impian

Jakarta 23 Juni 2006 : 15.00 WIB

Peranjat

2006-06-23T10:15:00.001+07:00

mudahnya jadi pemimpi
Ditopang rasa pongah dan sedikit goresan
Mengandalkan keberuntungan maka semua akan tercipta bagiku

Ah dunia memang bulat dan berputar
Keberuntungan takkan selamanya mengiringi
Sedikit lecutan membuat tersadar
Ternyata aku hanya pecundang

Risaulai

2006-06-22T16:13:00.001+07:00

Deraan itu menerpa lagi
Seakan tak kunjung usai
menikam hulu hati
aku kembali terkulai

Jika gelap pertanda pagi akan kembali
Bukan begitu nasibku
masih saja terseok seok menapaki jalan itu
Tak kuasa menyesali diri

Tanjakan semakin terjal
Keputus asaan terus menggerogoti
Akan kemanakah langkah ini mengantarku ?

Lorong itu semakin kelam
Aku menggigil kedinginan
Dekapan kasih Ibu melintas angan
Pernah kah kau merasakan ?

Kini Ibu tak mengenal dirinya lagi
Apalagi mengulurkan tangan lembutnya padaku
Kini aku sendiri tak ada waktu untuk berhibur diri
musti terus melangkah hingga habis waktuku

laksana daun kering menghempas bumi,
Menjemput nasibnya dimakan tanah
Seperti itu jugalah diriku kini

Minangkabau antara romantika dan perubahan

2006-06-08T16:52:00.000+07:00

dimuat di opini Padang Ekspres
****************************

“Panakiak pisang sirauik, ambiak galah batang lintabuang, selodang jadikan niru, nan satitiak jadikan lauik, nan sakapa jadikan gunuang, alam takambang jadi guru”. Pepatah diatas merupakan cerminan pola pikir Minangkabau yang sangat mendasar dan bersifat terbuka terhadap semua pandangan, pendapat, agama yang memperkaya adat dan budaya. Sebuah falsafah social kemasyarakatan yang lahir dari budaya yang egaliter.

Belajar kepada alam adalah kata bijak yang selalu di dengung dengungkan dari generasi ke generasi Minangkabau. Dengan begitu Orang Minangkabau selalu memiliki pikiran yang terbuka serta mampu mengikuti perkembangan dunia yang terus berjalan secara linear. Hal ini juga terkandung kedalam pepatah Minang yang lain “ sakali ayia lalu sakali tapian barubah “ yang semakin mengokohkan masyarakat Minangkabau untuk bertekad selalu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada,tentunya melalui proses penyaringan demi kesempurnaan adat dan limbago.

Kedalaman makna filosofi yang dikandung pepatah Minangkabau diatas sungguh sangat dirasakan oleh masyarakat Minang beberapa generasi lalu. Perombakan budaya dan adat besar besaran yang paling menentukan dalam Minangkabau mungkin adalah ketika terjadinya perang saudara antara kaum ulama pembaharu dengan kaum tua adat yang akhirnya berdamai di Bukit Marapalam.

Kedinamisan itupun berlanjut ke jaman perjuangan kemerdekaan dimana satu persatu tokoh Minangkabau muncul menjadi kaum intelektual yang mendorong lahirnya republic ini. Tak dapat disangkal saat itu suku minangkabau dikenal sebagai Gudangnya intelektual.

Bagaimana dengan Minangkabau saat ini ? Tampaknya pepatah yang mencerminkan perubahan yang dinamis tersebut semakin kehilangan rohnya. Dapat dilihat dengan tiadanya perubahan yang cukup berarti dalam khasanah kehidupan masyarakat. Sangat jarang Orang Minang masuk kedalam jajaran elite baik di pemerintahan ataupun pimpinan politik. Lalu apakah penyebab penurunan kualitas intelektual ini ?

Banyak ahli sejarah dan tokoh masyarakat berpendapat asal muasal kemunduran Minangkabau dari pentas nasional adalah dikarenakan kekalahan dalam pemberontakan PRRI silam. Akibat dari kekalahan itu sungguh luar biasa. Orang Minang kehilangan harga dirinya dan berlaku sebagai orang yang takluk (audrey Kahn).

Namun seiring perjalanan waktu sepertinya faktor Minang yang takluk itu musti dipertanyakan lagi. Masyarakat Minangkabau sudah kembali ke pemerintahan nagari sejak 6 tahun lalu begitupun otonomi daerah yang merupakan tujuan semula perjuangan PRRI telah dirasakan bersama..

Kalau memang sistem social dan politik masyarakat Minang sudah pulih seperti sebelum jaman pergolakan lalu kenapa respon masyarakat terhadap perubahan tidak seperti yang diharapkan ? Masyarakat Minang seolah olah tidak siap kembali ke zaman ber nagari. Banyak kalangan berpendapat hal itu disebabkan oleh “ketaklukan” terhadap masa lalu yang cukup lama ditanggung masyarakat sedangkan kalangan lain menganggap karena tidak adanya “user manual” mengenai kembali ke nagari tersebut.

Terlepas dari segala macam teori yang berkembang masyarakat Minangkabau memang sedang mengalami “muno” tidak mau tahu dengan perkembangan dinamika yang ada. Mereka seolah olah larut dengan budaya barat serta mengalami kejumudan yang berlebihan dengan membangga banggakan diri sendiri terkait dengan romantisme masa lalu.

Lantas bagaimana menyikapi problematika psikis masyarakat tersebut ? Sesungguhnya problem yang mendasar ini dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari anak nagari, tokoh masyarakat, tokoh agama bahkan jajaran pemerintah. Boleh dikatakan tidak ada ide-ide brilian yang muncul dari pemerintah untuk kembali memajukan taraf hidup masyarakat apakah itu melalui pendidikan, ekonomi maupun khasanah budaya.

Pemerintah sebagai penanggung jawab pembangunan dan perubahan selalu memperlihatkan pemikiran yang standar . Padahal sesungguhnya yang dibutuhkan adalah pemikiran yang benar-benar baru diluar mainstream yang ada untuk mendobrak kebiasan lama penyebab kemunduran semangat perjuangan masyarakat, meskipun itu akan menentang arus. Semboyan “sakali ayia lalu sekali tapian barubah”, musti di masyarakatkan lagi. Ketika pembangunan harus merubah tatanan masyarakat atau budaya yang telah ada sebelumnya pemerintah mau tidak mau musti menjalankannya karena kodrat dari kebudayaan dan norma masyarakat adalah perubahan itu sendiri.

Sesungguhnya kita tidak perlu dulu memperdebatkan pola pendidikan apa yang cocok atau sistem apa yang baik bagi Sumbar saat ini. Sistem yang sempurnapun akan tidak berfungsi jika digerogoti oleh pihak yang menegakkan system tersebut.Yang perlu kita lakukan secepatnya adalah membangkitkan kembali “spirit” untuk menjadi yang terbaik dan berani menerima perubahan baik itu cara berfikir,berbudaya, bergaul, mengelola sumber daya/keelokan negeri dan yang terpenting objektif dalam menilai dan memahami diri sendiri.

Sejenak kita lupakan dulu kegemilangan masa silam, Kesalahan lain yang telah mendarah daging adalah kita terperangkap kedalam mitos mitos bahwa suku Minangkabau adalah suku yang hebat dan paling egaliter di Indonesia. Kita selalu terperangkap kedalam romantisme masa lalu ketika jaman Hatta, Natsir, Agus Salim, Tan Malaka menjadi tokoh yang turut membidani bangsa ini. Sehingga julukan orang minangkabau pun bertambah dengan “orang yang suka membicarakan kehebatan diri sendiri”.

Kita juga selalu membicarakan kekayaan alam yang cukup melimpah, obyek wisata alam yang sangat indah bahkan melebihi Bali. Itu tidak salah namun faktanya kita belum bisa menanfaatkan kelebihan alam itu dengan sebaik baiknya. Kenyataan menjelaskan kemajuan suatu suku bangsa atau masyarakat tidak dapat dijamin oleh tersedianya kekayaan alam. Bahkan Negara seperti Singapura dan Jepangpun bisa maju meskipun tanpa SDA yang memadai.

Meminjam kata kata Mari’e Muhammad kunci kemajuan suatu bangsa adalah kepemimpinan dan manajemen. Inovasi/perubahan, kepandaian, dan kelihaian menyerap teknologi dari bangsa lain yang lebih maju seraya mengembangkan teknologi yang ada dalam diri mereka sendiri.

Sesungguhnya hal itulah makna sebenarnya dari pepatah “alam takambang jadi guru” semoga kesadaran memaknai alam dengan terus mengikuti perubahan dan perkembangan jaman akan membangkitkan kembali spirit dan semangat masyarakat Minangkabau untuk mengejar ketertinggalan yang ada.